Denpasar (Antara Bali) - Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali memperketat pengawasan laptop dan barang elektronik dibawa penumpang sebelum memasuki pesawat.
"Telepon seluler, laptop dan barang elektronik lainnya boleh dibawa ke kabin hanya saja pemeriksaannya harus dikeluarkan dari tas," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Arie Ahsanurrohim di Denpasar, Senin.
Menurut Arie, kebijakan tersebut dilakukan mencermati perkembangan situasi keamanan internasional sehingga pemerintah menegaskan kembali untuk melakukan ketentuan itu.
Sebelumnya, keamanan barang bawaan telah diatur dalam Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tahun 2010 terkait tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan yang diangkut pesawat udara.
Aturan itu kemudian ditambah lagi dengan adanya prosedur pemeriksaan bagasi dan barang bawaan berupa perangkat elektronik yang diangkut dengan pesawat udara melalui Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara tahun 2016.
Saat ini aturan itu dipertegas kembali dalam Instruksi Dirjen Perhubungan Udara Nomor 3 Tahun 2017 tentang upaya peningkatanan penanganan bom pada penerbangan sipil yang ditetapkan pada 30 Maret 2017 karena maraknya isu ancaman bom.
Arie menjelaskan calon penumpang pesawat udara diwajibkan untuk mengeluarkan laptop dan barang elektronik dari bagasi kabin atau tas jinjing dan harus diperiksa melalui mesin pemindai atau X-ray.
Apabila laptop atau barang elektronik yang sudah diperiksa namun masih dinilai mencurigakan bagi petugas, maka akan dilakukan pemeriksaan manual dengan meminta calon penumpang untuk menghidupkan dan mengoperasikan laptop serta perangkat elektronik yang diawasi oleh petugas. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Telepon seluler, laptop dan barang elektronik lainnya boleh dibawa ke kabin hanya saja pemeriksaannya harus dikeluarkan dari tas," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Arie Ahsanurrohim di Denpasar, Senin.
Menurut Arie, kebijakan tersebut dilakukan mencermati perkembangan situasi keamanan internasional sehingga pemerintah menegaskan kembali untuk melakukan ketentuan itu.
Sebelumnya, keamanan barang bawaan telah diatur dalam Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tahun 2010 terkait tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan yang diangkut pesawat udara.
Aturan itu kemudian ditambah lagi dengan adanya prosedur pemeriksaan bagasi dan barang bawaan berupa perangkat elektronik yang diangkut dengan pesawat udara melalui Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara tahun 2016.
Saat ini aturan itu dipertegas kembali dalam Instruksi Dirjen Perhubungan Udara Nomor 3 Tahun 2017 tentang upaya peningkatanan penanganan bom pada penerbangan sipil yang ditetapkan pada 30 Maret 2017 karena maraknya isu ancaman bom.
Arie menjelaskan calon penumpang pesawat udara diwajibkan untuk mengeluarkan laptop dan barang elektronik dari bagasi kabin atau tas jinjing dan harus diperiksa melalui mesin pemindai atau X-ray.
Apabila laptop atau barang elektronik yang sudah diperiksa namun masih dinilai mencurigakan bagi petugas, maka akan dilakukan pemeriksaan manual dengan meminta calon penumpang untuk menghidupkan dan mengoperasikan laptop serta perangkat elektronik yang diawasi oleh petugas. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017