Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo menegaskan akan bersikap lebih tegas jika PT Freeport tidak kooperatif atau sulit diajak bermusyawarah dan berunding untuk membicarakan kelanjutan usaha produksinya di Papua.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meluncurkan bantuan pangan nontunai melalui kartu keluarga sejahtera di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis.
"Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding ya nanti kita akan bersikap," kata Presiden Jokowi.
Mantan Gubernur DKI itu juga menegaskan ingin mencari solusi yang saling menang satu sama lain.
"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang 'win win' kita ingin itu karena ini urusan bisnis," katanya.
Oleh sebab itulah sampai saat ini Presiden masih menyerahkan urusan negosiasi tersebut kepada Menteri ESDM.
"Ya nanti dilihat ini kan masih menteri masih berproses berunding dengan Freeport. Intinya itu aja kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap tapi sekarang ini biar menteri dulu," katanya.
Kegiatan produksi konsentrat (emas, perak, dan tembaga) oleh PT Freeport Indonesia kini sedang memasuki babak baru ketika Pemerintah Indonesia menyodorkan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya.
IUPK tersebut memposisikan pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin sekaligus mewajibkan pemegang izin untuk mendivestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meluncurkan bantuan pangan nontunai melalui kartu keluarga sejahtera di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis.
"Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding ya nanti kita akan bersikap," kata Presiden Jokowi.
Mantan Gubernur DKI itu juga menegaskan ingin mencari solusi yang saling menang satu sama lain.
"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang 'win win' kita ingin itu karena ini urusan bisnis," katanya.
Oleh sebab itulah sampai saat ini Presiden masih menyerahkan urusan negosiasi tersebut kepada Menteri ESDM.
"Ya nanti dilihat ini kan masih menteri masih berproses berunding dengan Freeport. Intinya itu aja kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap tapi sekarang ini biar menteri dulu," katanya.
Kegiatan produksi konsentrat (emas, perak, dan tembaga) oleh PT Freeport Indonesia kini sedang memasuki babak baru ketika Pemerintah Indonesia menyodorkan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya.
IUPK tersebut memposisikan pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin sekaligus mewajibkan pemegang izin untuk mendivestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017