Jakarta (Antara Bali) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan
akan memberikan stimulus berupa uang Rp20 juta bagi siapa pun yang
berani melaporkan praktik politik uang selama pemilihan kepala daerah
serentak 2017.
"Kami memberikan stimulus Rp20 juta rupiah untuk laporan yang bisa diverifikasi dan bisa diteruskan kepada Bawaslu," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie saat peluncuran gerakan Solidaritas Anti-Politik Uang (SAPU) di DPP PSI, Jakarta, Senin.
"Ini bukan upaya memberantas politik uang dengan uang, tapi karena begitu sulitnya memberantas praktik politik uang itu sendiri, maka kami memberikan stimulus," ujar dia.
Grace menjelaskan masyarakat yang mau melaporkan adanya praktik politik uang bisa melapor melalui gerakan Solidaritas Anti-Politik Uang.
PSI menyatakan telah menyiapkan beragam instrumen pelaporan. Masyarakat bisa mengetahui mekanisme pelaporan melalui laman www.sapu.psi.id, atau melalui telepon/layanan pesan singkat dan WhatsApp yang aktif 24 jam di nomor 081319999147/085899991407, serta melalui email sapu@psi.id.
"Ketentuan pelaporan dapat dilihat di www.sapu.psi.id, tentu harus ada kelengkapan biodata pelapor, bukti laporan yang konkret dan lain sebagainya," kata dia.
PSI membuka pusat pelaporan setiap hari mulai tanggal 15 hingga 19 Februari 2017.
Kepada pelapor yang laporannya dapat diverifikasi dan diteruskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), PSI akan memberikan stimulus Rp20 juta rupiah.
"Tidak ada batasan tertentu untuk jumlah pelapor. Yang jelas kami membuka call center untuk pelaporan di 101 wilayah Pilkada serentak 2017," katanya.
Menurut Grace, dana untuk pemberian stimulus uang itu berasal dari kas PSI dan sumbangan masyarakat.
PSI juga menyediakan tim verifikasi yang tersebar di 101 wilayah Pilkada serentak, yang siap melakukan pengecekan laporan ke lapangan.
"Kami memberdayakan teman-teman pengurus PSI di 101 wilayah. Kami juga memberikan bantuan advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan," jelas Grace.
Grace menekankan PSI sangat ingin mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menolak politik uang dalam proses politik karena menurut dia praktik politik uang saat ini sudah dianggap sebagai praktik yang lazim dilakukan saat pemilihan umum, dan bahkan ditunggu oleh sebagian warga.
"Makanya kami menginisiasi gerakan SAPU. Karena PSI sejak awal berdiri punya misi memberantas politik uang di mulai dari internal kami sendiri. Untuk mencapai politik sehat harus menghindari politik uang," kata dia.
Pilkada serentak 2017 akan berlangsung di 101 wilayah di Indonesia. Sebelumnya Bawaslu juga telah membuat peta politik uang dalam pemilu guna meminimalkan dan memberantas praktik politik uang dalam pemilu. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami memberikan stimulus Rp20 juta rupiah untuk laporan yang bisa diverifikasi dan bisa diteruskan kepada Bawaslu," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie saat peluncuran gerakan Solidaritas Anti-Politik Uang (SAPU) di DPP PSI, Jakarta, Senin.
"Ini bukan upaya memberantas politik uang dengan uang, tapi karena begitu sulitnya memberantas praktik politik uang itu sendiri, maka kami memberikan stimulus," ujar dia.
Grace menjelaskan masyarakat yang mau melaporkan adanya praktik politik uang bisa melapor melalui gerakan Solidaritas Anti-Politik Uang.
PSI menyatakan telah menyiapkan beragam instrumen pelaporan. Masyarakat bisa mengetahui mekanisme pelaporan melalui laman www.sapu.psi.id, atau melalui telepon/layanan pesan singkat dan WhatsApp yang aktif 24 jam di nomor 081319999147/085899991407, serta melalui email sapu@psi.id.
"Ketentuan pelaporan dapat dilihat di www.sapu.psi.id, tentu harus ada kelengkapan biodata pelapor, bukti laporan yang konkret dan lain sebagainya," kata dia.
PSI membuka pusat pelaporan setiap hari mulai tanggal 15 hingga 19 Februari 2017.
Kepada pelapor yang laporannya dapat diverifikasi dan diteruskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), PSI akan memberikan stimulus Rp20 juta rupiah.
"Tidak ada batasan tertentu untuk jumlah pelapor. Yang jelas kami membuka call center untuk pelaporan di 101 wilayah Pilkada serentak 2017," katanya.
Menurut Grace, dana untuk pemberian stimulus uang itu berasal dari kas PSI dan sumbangan masyarakat.
PSI juga menyediakan tim verifikasi yang tersebar di 101 wilayah Pilkada serentak, yang siap melakukan pengecekan laporan ke lapangan.
"Kami memberdayakan teman-teman pengurus PSI di 101 wilayah. Kami juga memberikan bantuan advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan," jelas Grace.
Grace menekankan PSI sangat ingin mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menolak politik uang dalam proses politik karena menurut dia praktik politik uang saat ini sudah dianggap sebagai praktik yang lazim dilakukan saat pemilihan umum, dan bahkan ditunggu oleh sebagian warga.
"Makanya kami menginisiasi gerakan SAPU. Karena PSI sejak awal berdiri punya misi memberantas politik uang di mulai dari internal kami sendiri. Untuk mencapai politik sehat harus menghindari politik uang," kata dia.
Pilkada serentak 2017 akan berlangsung di 101 wilayah di Indonesia. Sebelumnya Bawaslu juga telah membuat peta politik uang dalam pemilu guna meminimalkan dan memberantas praktik politik uang dalam pemilu. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017