Banyuwangi (Antara Bali) - Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) menggelar lokakarya nasional di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai Kamis (26/1) hingga Jumat (27/1).
Ketua Arsada Seluruh Indonesia Heru Ariyadi di Banyuwangi, Sabtu menjelaskan lokakarya yang fokus membahas penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan lewat pengaturan hubungan dinas kesehatan dan rumah sakit daerah pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut diikuti lebih dari 300 orang dari seluruh Indonesia.
"Kami berkumpul di Banyuwangi untuk membahas hubungan dinas kesehatan dengan rumah sakit daerah. Dari pembahasan ini akan dijadikan rekomendasi untuk penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016," ujarnya.
Dalam undang-undang tersebut, diatur pengelolaan rumah sakit daerah akan menjadi unit pelayanan teknis (UPT) di bawah dinas kesehatan. Sebelumnya, rumah sakit daerah berbentuk badan layanan umum (BLU) daerah. Akan tetapi, dalam implementasinya di lingkup daerah, masih belum ada regulasi yang mengaturnya secara seragam.
Untuk itu, lanjut Heru, pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur hal tersebut sehingga bisa menjadi panduan di setiap daerah.
Sebelum Perpres itu terbit, diperlukan adanya rekomendasi dari berbagai pihak terkait.
"Lokakarya ini adalah untuk membicarakan rekomendasi tersebut. Selain dari Arsada sendiri, kami juga menghadirkan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia. Dengan demikian, antara regulator, dalam hal ini dinas kesehatan dan operator, dalam hal ini rumah sakit daerah, bisa saling mengisi," katanya.
Di Banyuwangi sendiri, yang memiliki dua rumah sakit daerah, menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, telah dilakukan perubahan status dari BLU menjadi UPT di bawah Dinas Kesehatan. Akan tetapi, sampai saat ini, masih belum bisa diimplementasikan karena masih menunggu terbitnya Perpres yang mengatur perubahan tersebut.
"Maka, hasil dari lokakarya ini penting untuk bisa memberikan rekomendasi pada Peraturan Presiden yang akan mengatur hal ini," ujar Anas.
Sementara itu, Banyuwangi sengaja dipilih sebagai tuan rumah karena berbagai kemajuannya yang mengundang rasa penasaran para anggota Arsada.
"Banyak yang mengusulkan tempat. Namun, akhirnya Banyuwangi yang kami pilih. Berbagai kemajuan yang Banyuwangi raih, membuat kami memutuskan untuk memilihnya sebagai tuan rumah," ujar Heru.
Anas menyatakan terima kasih atas dipilihnya Banyuwangi sebagai tempat lokakarya Arsada. Saat ini, Banyuwangi kian banyak dilirik sebagai tempat rapat, lokakarya, maupun pertemuan berbagai lembaga, baik lembaga pemerintahan, asosiasi dunia usaha, BUMN, maupun swasta.
"Beberapa kementerian, perbankan nasional, dan korporasi multinasional sudah mulai menggelar rapat-rapat di Banyuwangi, sehingga ini tentu ikut menggairahkan ekonomi lokal," ujar Anas.
Dalam lokakarya tersebut hadir Dewan Penasehat Arsada dr. Umar Wahid dan juga Asisten Menteri Kesehatan Dr. Roby Patiselano. Hadir pula Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Edward Sinogalingging, Ketua Persi Kuntjoro Adi Purjanto, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. Fahmi Indris, dan Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit Slamet Riyadi Yuwono. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Ketua Arsada Seluruh Indonesia Heru Ariyadi di Banyuwangi, Sabtu menjelaskan lokakarya yang fokus membahas penyelenggaraan otonomi bidang kesehatan lewat pengaturan hubungan dinas kesehatan dan rumah sakit daerah pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut diikuti lebih dari 300 orang dari seluruh Indonesia.
"Kami berkumpul di Banyuwangi untuk membahas hubungan dinas kesehatan dengan rumah sakit daerah. Dari pembahasan ini akan dijadikan rekomendasi untuk penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016," ujarnya.
Dalam undang-undang tersebut, diatur pengelolaan rumah sakit daerah akan menjadi unit pelayanan teknis (UPT) di bawah dinas kesehatan. Sebelumnya, rumah sakit daerah berbentuk badan layanan umum (BLU) daerah. Akan tetapi, dalam implementasinya di lingkup daerah, masih belum ada regulasi yang mengaturnya secara seragam.
Untuk itu, lanjut Heru, pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur hal tersebut sehingga bisa menjadi panduan di setiap daerah.
Sebelum Perpres itu terbit, diperlukan adanya rekomendasi dari berbagai pihak terkait.
"Lokakarya ini adalah untuk membicarakan rekomendasi tersebut. Selain dari Arsada sendiri, kami juga menghadirkan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia. Dengan demikian, antara regulator, dalam hal ini dinas kesehatan dan operator, dalam hal ini rumah sakit daerah, bisa saling mengisi," katanya.
Di Banyuwangi sendiri, yang memiliki dua rumah sakit daerah, menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, telah dilakukan perubahan status dari BLU menjadi UPT di bawah Dinas Kesehatan. Akan tetapi, sampai saat ini, masih belum bisa diimplementasikan karena masih menunggu terbitnya Perpres yang mengatur perubahan tersebut.
"Maka, hasil dari lokakarya ini penting untuk bisa memberikan rekomendasi pada Peraturan Presiden yang akan mengatur hal ini," ujar Anas.
Sementara itu, Banyuwangi sengaja dipilih sebagai tuan rumah karena berbagai kemajuannya yang mengundang rasa penasaran para anggota Arsada.
"Banyak yang mengusulkan tempat. Namun, akhirnya Banyuwangi yang kami pilih. Berbagai kemajuan yang Banyuwangi raih, membuat kami memutuskan untuk memilihnya sebagai tuan rumah," ujar Heru.
Anas menyatakan terima kasih atas dipilihnya Banyuwangi sebagai tempat lokakarya Arsada. Saat ini, Banyuwangi kian banyak dilirik sebagai tempat rapat, lokakarya, maupun pertemuan berbagai lembaga, baik lembaga pemerintahan, asosiasi dunia usaha, BUMN, maupun swasta.
"Beberapa kementerian, perbankan nasional, dan korporasi multinasional sudah mulai menggelar rapat-rapat di Banyuwangi, sehingga ini tentu ikut menggairahkan ekonomi lokal," ujar Anas.
Dalam lokakarya tersebut hadir Dewan Penasehat Arsada dr. Umar Wahid dan juga Asisten Menteri Kesehatan Dr. Roby Patiselano. Hadir pula Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Edward Sinogalingging, Ketua Persi Kuntjoro Adi Purjanto, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. Fahmi Indris, dan Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit Slamet Riyadi Yuwono. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017