Jakarta (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan mengakselerasi program transformasi Bank Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah sehingga pusat perekonomian tidak terpusat di Pulau Jawa.
"Dalam rangka penetrasi keuangan di daerah, peran BPD menjadi sentral. Kami minta komitmen pemerintah daerah dan masyarakat untuk membantu memperbaiki kapasitas BPD," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Gedung OJK, Jakarta, Jumat.
Program akselerasi transformasi BPD tersebut meliputi peningkatan kemampuan bisnis dan layanan, penguatan ketahanan kelembagaan, dan kontribusi pembangunan daerah.
Upaya tersebut perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta penerapan 'good corporate governance', manajemen risiko, dan pengendalian internal yang efektif.
Muliaman juga mengatakan pihaknya akan mendorong terciptanya kerja sama antar-BPD agar membentuk sinergi yang lebih besar.
"Selain itu juga kerja sama BPD dan bank-bank BUMN yang jaringannya sudah luas ke daerah sehingga SDM, teknologi, dan pengembangan produk bisa diperbaiki," kata dia.
Dengan total aset seluruh BPD mencapai Rp525 triliun, seharusnya BPD dapat berperan lebih dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Muliaman menjelaskan persoalan yang dihadapi BPD antara lain kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang relatif lebih tinggi, kredit yang hanya tertuju pada sektor konsumtif, infrastruktur teknologi lemah, dan minimnya komitmen pemda.
Tantangan tersebut, lanjut dia, tercemin dari kinerja BPD yang tidak terlalu spektakuler.
Muliaman mengatakan peningkatan kapasitas BPD diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan tersebut sehingga dapat lebih berperan di daerah masing-masing. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Dalam rangka penetrasi keuangan di daerah, peran BPD menjadi sentral. Kami minta komitmen pemerintah daerah dan masyarakat untuk membantu memperbaiki kapasitas BPD," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Gedung OJK, Jakarta, Jumat.
Program akselerasi transformasi BPD tersebut meliputi peningkatan kemampuan bisnis dan layanan, penguatan ketahanan kelembagaan, dan kontribusi pembangunan daerah.
Upaya tersebut perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta penerapan 'good corporate governance', manajemen risiko, dan pengendalian internal yang efektif.
Muliaman juga mengatakan pihaknya akan mendorong terciptanya kerja sama antar-BPD agar membentuk sinergi yang lebih besar.
"Selain itu juga kerja sama BPD dan bank-bank BUMN yang jaringannya sudah luas ke daerah sehingga SDM, teknologi, dan pengembangan produk bisa diperbaiki," kata dia.
Dengan total aset seluruh BPD mencapai Rp525 triliun, seharusnya BPD dapat berperan lebih dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Muliaman menjelaskan persoalan yang dihadapi BPD antara lain kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang relatif lebih tinggi, kredit yang hanya tertuju pada sektor konsumtif, infrastruktur teknologi lemah, dan minimnya komitmen pemda.
Tantangan tersebut, lanjut dia, tercemin dari kinerja BPD yang tidak terlalu spektakuler.
Muliaman mengatakan peningkatan kapasitas BPD diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan tersebut sehingga dapat lebih berperan di daerah masing-masing. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017