Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Tim Sapu Bersih Pungli untuk ikut mengawasi penerimaan siswa baru SMA/SMK di Pulau Dewata tahun ajaran 2017/2018.
"Kata orang, berdasarkan pengalaman masa lalu itu (penerimaan siswa baru-red) banyak pungli," kata Pastika di sela-sela memberikan pengarahan kepada para kepala SKPD terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, jangan sampai setelah SMA/SMK dikelola oleh pemerintah provinsi, justru praktik pungutan liarnya semakin merajalela.
"Kalau memang pihak Dinas Pendidikan masih ada yang ragu-ragu, kami harapkan jangan malu untuk bertanya, misalnya bertanya ke BPKP, Biro Hukum, Biro Keuangan dan sebagainya," ujar Pastika.
Di sisi lain, terkait dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih Pemprov Bali selama tiga tahun berturut-turut, kata dia, bukan berarti daerahnya 100 persen bebas korupsi.
"WTP itu sesungguhnya juga bukan prestasi, tetapi memang sudah keharusan. Kalau belum WTP, berarti masih ada yang salah dalam penyusunan laporan keuangan," ucap Pastika.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani mengatakan pihaknya sudah mengundang Tim Saber Pungli untuk membicarakan berbagai kebijakan di lingkup pendidikan, termasuk soal penerimaan siswa baru.
"Tidak hanya Tim Saber Pungli, kami juga sudah mengundang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali untuk turut mengawasi penerimaan siswa baru nanti," ujar TIA.
Pihaknya telah menyiapkan sistem "online" atau dalam jaringan untuk penerimaan siswa baru SMA/SMK tahun ajaran 2017/2018.
"Sistemnya nanti online, kalau sudah online, harapan kami tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sistem ini sudah kami siapkan sejak 2016," kata TIA. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kata orang, berdasarkan pengalaman masa lalu itu (penerimaan siswa baru-red) banyak pungli," kata Pastika di sela-sela memberikan pengarahan kepada para kepala SKPD terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, jangan sampai setelah SMA/SMK dikelola oleh pemerintah provinsi, justru praktik pungutan liarnya semakin merajalela.
"Kalau memang pihak Dinas Pendidikan masih ada yang ragu-ragu, kami harapkan jangan malu untuk bertanya, misalnya bertanya ke BPKP, Biro Hukum, Biro Keuangan dan sebagainya," ujar Pastika.
Di sisi lain, terkait dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih Pemprov Bali selama tiga tahun berturut-turut, kata dia, bukan berarti daerahnya 100 persen bebas korupsi.
"WTP itu sesungguhnya juga bukan prestasi, tetapi memang sudah keharusan. Kalau belum WTP, berarti masih ada yang salah dalam penyusunan laporan keuangan," ucap Pastika.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani mengatakan pihaknya sudah mengundang Tim Saber Pungli untuk membicarakan berbagai kebijakan di lingkup pendidikan, termasuk soal penerimaan siswa baru.
"Tidak hanya Tim Saber Pungli, kami juga sudah mengundang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali untuk turut mengawasi penerimaan siswa baru nanti," ujar TIA.
Pihaknya telah menyiapkan sistem "online" atau dalam jaringan untuk penerimaan siswa baru SMA/SMK tahun ajaran 2017/2018.
"Sistemnya nanti online, kalau sudah online, harapan kami tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sistem ini sudah kami siapkan sejak 2016," kata TIA. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017