Denpasar (Antara Bali) - Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Provinsi Bali mendukung agar segera realisasi pembangunan pengembangan pelabuhan Benoa.
"Pembangunan tersebut dinilai sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Jokowi untuk mengembangkan pelabuhan yang lokasinya startegis agar memiliki standar international," kata Ketua Umum BIPPLH, Komang Gede Subudi di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, fasilitas tersebut sangat diperlukan dalam pembangunan daerah Bali, khususnya untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui jalur laut sebagai upaya mendatangkan wisatawan dari kapal pesiar.
Oleh sebab itu lokasi Pelabuhan Benoa sangat strategis, dekat dengan perkotaan, jalan tol Bali Mandara dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, sekaligus mendukung fasilitas, jika rencana Reklamasi Teluk Benoa (RTB) telah berjalan.
Komang Gede Subudi menambahkan, pembangunan itu dinilai sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi yang akan mendapatkan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, untuk menunjang pengiriman barang lewat laut.
Selain itu, pelabuhan Teluk Benoa juga memiliki peran strategis untuk melakukan operasi daerah perairan.
"Kami sebagai lembaga kemitraan aktif pemerintah akan terus mengontrol dan mendorong semua sektor pembangunan," ujar Komang Gede Subudi.
Pihaknya juga akan melakukan penindakan keras jika ada pembangunan yang tidak menguntungkan masyarakat Bali secara umum maupun merugikan lingkungan hidup.
Ia mengharapkan, pembangunan tersebut tetap mengikuti prosedur yang ada, termasuk wajib memenuhi syarat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Sesuai dengan dasar hukum Amdal, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "izin lingkungan hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.
Upaya itu sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia, ujar Komang Gede Subudi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Pembangunan tersebut dinilai sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Jokowi untuk mengembangkan pelabuhan yang lokasinya startegis agar memiliki standar international," kata Ketua Umum BIPPLH, Komang Gede Subudi di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, fasilitas tersebut sangat diperlukan dalam pembangunan daerah Bali, khususnya untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui jalur laut sebagai upaya mendatangkan wisatawan dari kapal pesiar.
Oleh sebab itu lokasi Pelabuhan Benoa sangat strategis, dekat dengan perkotaan, jalan tol Bali Mandara dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, sekaligus mendukung fasilitas, jika rencana Reklamasi Teluk Benoa (RTB) telah berjalan.
Komang Gede Subudi menambahkan, pembangunan itu dinilai sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi yang akan mendapatkan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, untuk menunjang pengiriman barang lewat laut.
Selain itu, pelabuhan Teluk Benoa juga memiliki peran strategis untuk melakukan operasi daerah perairan.
"Kami sebagai lembaga kemitraan aktif pemerintah akan terus mengontrol dan mendorong semua sektor pembangunan," ujar Komang Gede Subudi.
Pihaknya juga akan melakukan penindakan keras jika ada pembangunan yang tidak menguntungkan masyarakat Bali secara umum maupun merugikan lingkungan hidup.
Ia mengharapkan, pembangunan tersebut tetap mengikuti prosedur yang ada, termasuk wajib memenuhi syarat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Sesuai dengan dasar hukum Amdal, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "izin lingkungan hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.
Upaya itu sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia, ujar Komang Gede Subudi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017