Purworejo (Antara Bali) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan upaya
pencegahan masuknya tenaga kerja asing ilegal bisa dimulai dari dengan
mengamati dan mengenali orang-orang yang baru masuk ke lingkungan
masing-masing.
"Misalnya ada orang baru, ketahui aktivitasnya apa. Itu yang terbaik, deteksi dini," kata dia usai sosialisasi empat pilar MPR di Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Senin.
Kewaspadaan yang menurut Zulkifli butuh kerjasama dengan banyak pemerintah daerah ini tidak hanya akan mencegah masuknya pekerja asing ilegal, tetapi juga oknum-oknum yang berkaitan dengan terorisme. Ia berpendapat isu mengenai tenaga kerja asing ilegal yang marak saat ini sudah "tidak proporsional" dan melebar kemana-mana.
Ia mengapresiasi respon dari Presiden Joko Widodo yang membantah isu bahwa jumlah pekerja asal China di Indonesia mencapai puluhan juta orang. Presiden menegaskan jumlah yang tepat hanya sekitar 21 ribu orang.
Zulkifli mengatakan pemerintah sebaiknya segera mengungkapkan data yang tepat terkait isu ini agar tidak meresahkan masyarakat. Ia pun berpendapat kebijakan bebas visa harus dievaluasi karena belum tentu benar-benar meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Apalagi kebijakan ini dikhawatirkan disalahgunakan oleh tenaga kerja asing ilegal untuk masuk ke Indonesia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Misalnya ada orang baru, ketahui aktivitasnya apa. Itu yang terbaik, deteksi dini," kata dia usai sosialisasi empat pilar MPR di Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Senin.
Kewaspadaan yang menurut Zulkifli butuh kerjasama dengan banyak pemerintah daerah ini tidak hanya akan mencegah masuknya pekerja asing ilegal, tetapi juga oknum-oknum yang berkaitan dengan terorisme. Ia berpendapat isu mengenai tenaga kerja asing ilegal yang marak saat ini sudah "tidak proporsional" dan melebar kemana-mana.
Ia mengapresiasi respon dari Presiden Joko Widodo yang membantah isu bahwa jumlah pekerja asal China di Indonesia mencapai puluhan juta orang. Presiden menegaskan jumlah yang tepat hanya sekitar 21 ribu orang.
Zulkifli mengatakan pemerintah sebaiknya segera mengungkapkan data yang tepat terkait isu ini agar tidak meresahkan masyarakat. Ia pun berpendapat kebijakan bebas visa harus dievaluasi karena belum tentu benar-benar meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Apalagi kebijakan ini dikhawatirkan disalahgunakan oleh tenaga kerja asing ilegal untuk masuk ke Indonesia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016