Anggota Komisi A DPRD Buleleng Made Teja mengharapkan, pihak eksekutif secepatnya melaksanakan pembenahan atau evaluasi kembali sekaligus meyelesaikan temuan BPK tersebut dengan baik.
Rapat yang digelar di ruang rapar gabungan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Darma Wijaya didampingi ketua dan wakil Ketua, tim ahli serta Sekwan IB Puja Erawan.
Ini penting, kata Teja, karena pihak BPK dari tahun ke tahun akan terus melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran.
Made Teja vokalis PDIP dari daerah pemilihan II Sukasada ini, berharap eksekutif melaksanakan tugas dengan baik sesuai aturan yang ada, sehingga kedepan tidak lagi BPK memberikan penilaian disclaimer terhadap Pemkab Buleleng dalam pengelolaan APBD tahun 2011 ini.
Sementara anggota Komisi C Putu Tirta Adnyana mengatakan, pembahasan LKPJ 2010 seperti yang disampaikan Sekda Buleleng ketika rapat gabungan Komisi dengan dengan eksekutif itu sepertinya sudah ada titik terang dalam melanjutkan kinerjanya di tahun 2011 ini.
Terkait dengan Surat Pertanggung Jawaban(SPJ), baik itu bantuan sosial(bansos) secara keseluruhan termasuk hibah, bahwa disclaimer itu disebabkan karena tidak nyambungnya dana yang keluar dengan pertanggung jawaban.
Terkait keterlambatan dalam pembuatan SPJ itu menurut Putu Tirta Adnyana, karena ketidakakuratan SKPD terkait.
Dikemukakan, Bansos ada di Belanja tidak langsung. Mengenai dana DAK seperti yang diusulkan oleh Gede Ardika bahwa itu akan tidak terjadi Silpa dan itu akan kembali ke kas daerah.
"Inilah yang perlu di pahami, sehingga DAK ini adalah pendampingan dari APBD. Kalau DAK ini tidak ada mungkin dana pendamping.
Dia berharap, anggota Komisi DPRD Buleleng yang membidangi tugas-tugas sesuai tupoksinya dengan SKPD yang ada, setelah ketok palu mari kita minta RKA/DPA dari masing-masing SKPD itu untuk dipelajari bersama mana yang sudah maupun yang belum berjalan, sehingga evaluasi kita akan lebih tajam.
"Kita ingin semua ini dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif kolegial bersama, bukan oleh badan anggaran saja untuk memahami RKA/DPA masing-masing SKPD dapat terealisasi atau tidak," tegas vokalis Golkar asal Desa Bondalem Kecamatan Tejakulan itu.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
