Kompetensi guru persoalan utama SMK

Jakarta (Antaranews Bali) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui bahwa kompetensi guru menjadi persoalan utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan.

"Kami mengakui kendala utamanya masih pada persoalan kompetensi guru. Contohnya untuk SMK jurusan animasi, film, maupun penyiaran, guru-guru yang mengajar malah banyak yang berlatarbelakang guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini dikarenakan banyak lulusan dari animasi maupun perfilman yang enggan menjadi guru," ujar Direktur Pembinaan SMK Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Bahrun, di Jakarta, Sabtu.

Kurangnya minat lulusan tersebut menjadi guru SMK, kata Bahrun, bisa disebabkan persoalan honorium dan sebagainya.

Ia mengatakan kondisi tersebut juga terjadi pada jurusan lainnya. Untuk SMK Geomatika misalnya, malah belum ada perguruan tinggi keguruan yang memiliki program studi itu.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikbud melakukan berbagai upaya terobosan, seperti Program Keahlian Ganda (PKG), guru multisubjek, dan perekrutan tenaga profesional untuk menjadi guru SMK.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan para profesional yang kaya pengalaman tersebut akan diberikan pelatihan dan mengikuti ujian standar kompetensi, baru kemudian diberikan sertifikat mengajar.

"Perekrutannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Untuk statusnya paling memungkinkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," katanya.

Perekrutan tenaga profesional itu untuk mengatasi persoalan kekurangan guru produktif sebanyak 91.861 orang dengan rincian 41.861 di SMK negeri dan 50.000 di SMK swasta.

Selain akan merekrut guru dari kalangan profesional, Kemendikbud juga melanjutkan PKG. Melalui PKG, guru-guru mata pelajaran diberikan pelatihan selama satu tahun agar bisa mengajar mata pelajaran produktif.

Pada 2018, akan dilatih 16.000 guru adaptif untuk mengikuti PKG. Selain itu, terdapat progam guru multisubjek di mana guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran. (WDY)