Meureudu, Aceh (Antara Bali) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada semua pihak untuk mengoptimalkan evakuasi korban gempa bumi 6,4 ADA Skala Richter (SR) di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.
"Bapak Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada Basarnas, BNPB serta pihak terkait untuk mengoptimalkan evakuasi korban gempa," kata Mendagri dalam jumpa pers di posko penanganan korban gempa di halaman Kantor Bupati Pidie Jaya, Kamis.
Mendagri yang turut didampingi Plt Gubernur Aceh Soedarmo juga berkunjung ke sejumlah lokasi korban gempa. Dia berharap kepada tim evakuasi di lapangan melakukan penanganan yang tepat terhadap para korban.
"Saya sudah minta Plt Gubernur Aceh untuk mengalokasikan dana tanggap darurat yang cukup melalui satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) kepada para korban," ujarnya.
Menurut dia, setiap instansi pemerintah ada dana tanggap darurat dan selain bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan para korban.
"BNPB pasti ada pos dananya, dari yang luka sampai meninggal ada santunan dari menteri sosial ," ujarnya.
Saat ini tercacat jumlah korban jiwa yang meninggal sebanyak 103 orang, lalu korban luka ringan dan berat 536 orang. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Bapak Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada Basarnas, BNPB serta pihak terkait untuk mengoptimalkan evakuasi korban gempa," kata Mendagri dalam jumpa pers di posko penanganan korban gempa di halaman Kantor Bupati Pidie Jaya, Kamis.
Mendagri yang turut didampingi Plt Gubernur Aceh Soedarmo juga berkunjung ke sejumlah lokasi korban gempa. Dia berharap kepada tim evakuasi di lapangan melakukan penanganan yang tepat terhadap para korban.
"Saya sudah minta Plt Gubernur Aceh untuk mengalokasikan dana tanggap darurat yang cukup melalui satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) kepada para korban," ujarnya.
Menurut dia, setiap instansi pemerintah ada dana tanggap darurat dan selain bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan para korban.
"BNPB pasti ada pos dananya, dari yang luka sampai meninggal ada santunan dari menteri sosial ," ujarnya.
Saat ini tercacat jumlah korban jiwa yang meninggal sebanyak 103 orang, lalu korban luka ringan dan berat 536 orang. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016