Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan pada jembatan timbang di daerah Cekik, Kabupaten Jembrana, yang saat ini kewenangan pengelolaannya telah diambil alih pusat.
"Yang sering terjadi di lapangan, sopir truknya bilang kalau di Jawa mereka diperbolehkan, sementara kalau standar kita di Bali sudah jauh melebihi batas tonase," kata Pastika saat bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sela-sela kunjungan kerjanya, di Denpasar, Minggu.
Mantan Kapolda Bali ini mengemukakan sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam pengelolaan jembatan timbang.
Salah satunya adalah lemahnya pengawasan sehingga adanya permainan yang mengakibatkan kendaraan dengan kelebihan tonase dapat melenggang melewati jembatan timbang.
Dia berharap Kemenhub menjadikan momentum pengambilalihan kewenangan itu untuk menetapkan standar yang berlaku secara nasional dalam pengelolaan jembatan timbang.
Menurut Pastika, kelebihan muat rata-rata tiap truk pun tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 10 ton. "Bayangkan saja kalau tiap kapal penyebarangan menampung 33 truk, itu artinya kelebihan muatnya mencapai 330 ton. Itu sangat membahayakan," ucapnya.
Selain membahayakan penyeberangan, kelebihan tonase ini juga sangat merugikan Bali sebagai daerah tujuan. Kerusakan jalan dan kemacetan merupakan dampak negatif yang harus ditanggung Bali karena kelebihan muat truk yang datang dari luar, khususnya Jawa.
"Kuncinya di jalur Pantai Utara Jawa, pengawasan pada jembatan timbang harus diperketat," ujarnya.
Lemahnya pengawasan pada jembatan timbang, lanjut Pastika, juga dimanfaatkan sejumlah oknum petugas di lapangan untuk melakukan pungli terhadap pengemudi truk.
Mengingat banyaknya persoalan yang muncul, dia menilai pengelolaan jembatan timbang butuh perhatian serius jajaran Kemenhub.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan harapan yang disampaikan Gubernur Pastika.
Sebagai daerah tujuan wisata utama, pihaknya memang memberikan perhatian khusus terhadap sektor perhubungan di wilayah itu.
Terkait dengan pengelolaan jembatan timbang, pihaknya berencana melibatkan pengelola independen, memperketat pengawasan dan menyeragamkan regulasi yang berlaku di semua wilayah.
Dengan pola ini, Budi Karya berharap persoalan yang kerap muncul dalam pengelolaan jembatan timbang dapat diminimalkan.
Menurut dia, optimalisasi program tol laut juga menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kerusakan jalan yang disebabkan kelebihan tonase. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Yang sering terjadi di lapangan, sopir truknya bilang kalau di Jawa mereka diperbolehkan, sementara kalau standar kita di Bali sudah jauh melebihi batas tonase," kata Pastika saat bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sela-sela kunjungan kerjanya, di Denpasar, Minggu.
Mantan Kapolda Bali ini mengemukakan sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam pengelolaan jembatan timbang.
Salah satunya adalah lemahnya pengawasan sehingga adanya permainan yang mengakibatkan kendaraan dengan kelebihan tonase dapat melenggang melewati jembatan timbang.
Dia berharap Kemenhub menjadikan momentum pengambilalihan kewenangan itu untuk menetapkan standar yang berlaku secara nasional dalam pengelolaan jembatan timbang.
Menurut Pastika, kelebihan muat rata-rata tiap truk pun tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 10 ton. "Bayangkan saja kalau tiap kapal penyebarangan menampung 33 truk, itu artinya kelebihan muatnya mencapai 330 ton. Itu sangat membahayakan," ucapnya.
Selain membahayakan penyeberangan, kelebihan tonase ini juga sangat merugikan Bali sebagai daerah tujuan. Kerusakan jalan dan kemacetan merupakan dampak negatif yang harus ditanggung Bali karena kelebihan muat truk yang datang dari luar, khususnya Jawa.
"Kuncinya di jalur Pantai Utara Jawa, pengawasan pada jembatan timbang harus diperketat," ujarnya.
Lemahnya pengawasan pada jembatan timbang, lanjut Pastika, juga dimanfaatkan sejumlah oknum petugas di lapangan untuk melakukan pungli terhadap pengemudi truk.
Mengingat banyaknya persoalan yang muncul, dia menilai pengelolaan jembatan timbang butuh perhatian serius jajaran Kemenhub.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan harapan yang disampaikan Gubernur Pastika.
Sebagai daerah tujuan wisata utama, pihaknya memang memberikan perhatian khusus terhadap sektor perhubungan di wilayah itu.
Terkait dengan pengelolaan jembatan timbang, pihaknya berencana melibatkan pengelola independen, memperketat pengawasan dan menyeragamkan regulasi yang berlaku di semua wilayah.
Dengan pola ini, Budi Karya berharap persoalan yang kerap muncul dalam pengelolaan jembatan timbang dapat diminimalkan.
Menurut dia, optimalisasi program tol laut juga menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kerusakan jalan yang disebabkan kelebihan tonase. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016