Jakarta (Antara Bali) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pendidikan dan pelatihan manajemen perubahan guna memperkuat sumber daya manusia yang dimilikinya sekaligus untuk meningkatkan kesehatan organisasi seiring dengan perubahan yang terjadi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Farida Dwi Cahyarini dalam diklat manajemen perubahan angkatan I di Jakarta, Selasa, mengatakan berdasarkan pengukuran Indeks Kesehatan Budaya Organisasi 2015, kementerian meraih Entropi 29 persen, yang berarti organisasi kurang sehat.
Kesehatan organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, menurut dia, tidak merata. Terdapat sejumlah satuan kerja (satker) yang memiliki indeks yang tidak sehat, sehingga membuat organisasi secara keseluruhan dinilai kurang sehat.
"Salah satu satker rendah sekali (indeksnya), seperti orang masuk ICU, namun ada juga yang bagus," katanya.
Ia mengatakan penyumbang terbesar dari kurang sehatnya Kementerian Kominfo tersebut adalah kurangnya sumberdaya manusia yang profesional, lemahnya sinergi, kehati-hatian yang berlebihan, dan kebingungan serta persaingan internal.
Sedangkan terhadap pelayanan publik, ada sejumlah masalah yang masih dirasakan seperti egosektoral, pengabaian terhadap risiko dalam perencanaan, serta kurangnya kepastian dalam pelayanan baik dari aspek waktu maupun hasil.
Untuk itulah, diklat manajemen perubahan tersebut digelar. Diklat, menurut dia, untuk membentuk pola pikir, perilaku, dan budaya organisasi Kementerian Kominfo yang berorientasi pada pelayanan yang efisien dan efektif, mampu menjawab tantangan permasalahan, serta mampu menjalankan program kerja Kementerian Kominfo yang selaras dengan arah Pembangunan Pemerintah sekaligus menghasilkan kader agen perubahan yang berorientasi pada tujuan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam kesempatan tersebut menyambut baik adanya diklat tersebut.
Namun menteri menyayangkan dalam diklat angkatan I tersebut, jajaran terdepan Kementerian Kominfo untuk pelayanan publik yaitu Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika serta Dirjen Aplikasi Informatika justru sedikit mengirimkan orangnya untuk menjadi peserta. Peserta diklat tersebut justru didominasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Menteri mengingatkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mampu berubah seiring dengan perkembangan teknologi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Farida Dwi Cahyarini dalam diklat manajemen perubahan angkatan I di Jakarta, Selasa, mengatakan berdasarkan pengukuran Indeks Kesehatan Budaya Organisasi 2015, kementerian meraih Entropi 29 persen, yang berarti organisasi kurang sehat.
Kesehatan organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, menurut dia, tidak merata. Terdapat sejumlah satuan kerja (satker) yang memiliki indeks yang tidak sehat, sehingga membuat organisasi secara keseluruhan dinilai kurang sehat.
"Salah satu satker rendah sekali (indeksnya), seperti orang masuk ICU, namun ada juga yang bagus," katanya.
Ia mengatakan penyumbang terbesar dari kurang sehatnya Kementerian Kominfo tersebut adalah kurangnya sumberdaya manusia yang profesional, lemahnya sinergi, kehati-hatian yang berlebihan, dan kebingungan serta persaingan internal.
Sedangkan terhadap pelayanan publik, ada sejumlah masalah yang masih dirasakan seperti egosektoral, pengabaian terhadap risiko dalam perencanaan, serta kurangnya kepastian dalam pelayanan baik dari aspek waktu maupun hasil.
Untuk itulah, diklat manajemen perubahan tersebut digelar. Diklat, menurut dia, untuk membentuk pola pikir, perilaku, dan budaya organisasi Kementerian Kominfo yang berorientasi pada pelayanan yang efisien dan efektif, mampu menjawab tantangan permasalahan, serta mampu menjalankan program kerja Kementerian Kominfo yang selaras dengan arah Pembangunan Pemerintah sekaligus menghasilkan kader agen perubahan yang berorientasi pada tujuan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam kesempatan tersebut menyambut baik adanya diklat tersebut.
Namun menteri menyayangkan dalam diklat angkatan I tersebut, jajaran terdepan Kementerian Kominfo untuk pelayanan publik yaitu Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika serta Dirjen Aplikasi Informatika justru sedikit mengirimkan orangnya untuk menjadi peserta. Peserta diklat tersebut justru didominasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Menteri mengingatkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mampu berubah seiring dengan perkembangan teknologi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016