Mataram (Antara Bali) - Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD, mengatakan masyarakat
dunia mengakui Indonesia negara paling gemilang mengelola toleransi.
Dengan pengakuan tersebut tak ayal kalau Indonesia disebut laboratorium paling tepat jika ingin belajar toleransi dan keberagaman hidup, katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.
"Lihat saja, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau-pulaunya mencapai 17.508 pulau jika air laut lagi pasang, kalau lagi surut ada 21 ribu lebih, kita memiliki 1.128 suku bangsa dengan segala corak budaya, bahasa dan keberagaman entitas lainnya, namun mampu dipersatukan untuk hidup berdampingan satu sama lainnya," kata Mahfud MD pada kegiatan Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik.
Tidak hanya itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menjelaskan, luas Indonesia 20 lebih besar dari negara terbesar di Eropa. Jika itu juga digabungkan masih besar Indonesia. Tapi meski begitu Indonesia tetap bersatu.
"Filipina saja masih tidak bisa bersatu. Inggris juga demikian separatisnya abadi, Thailand juga begitu, tetapi Indonesia bersatu. Itulah yang harus kita rawat. Bagaimana cara merawat kebersatuan itu harus melalui mekanisme demokrasi," jelasnya.
Karena itu, kata dia, berbagai kelompok yang ada harus bisa diberikan kesempatan. untuk melakukan dan menyatakan politiknya secara demokratis. Semua didengar lalu diputuskan bersama. Sebab, tidak mungkin perbedaan itu akan bisa tumbuh jika tidak ada proses demokrasi yang sehat.
Menurut dia, ada tiga hal yang perlu dijaga terkait dengan tata kelola pemerintahan berdasarkan konsep masyarakat madani, antara lain menjaga kebersatuan dan keberagaman, mengawal demokrasi serta penegakan hukum. Karena demokrasi tanpa penegakan hukum akan liar.
Sebaliknya hukum jika tidak dibuat secara demokratis akan menjadi elitis dan bersifat sepihak. Itulah masyarakat madani. masyarakat Madani itu masyarakat yang berpradaban, katanya.
"Masa depan Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Tugas kita menjaga itu. Karena itu setiap dari kita harus memiliki tanggung jawab untuk merawat Indonesia, dari berbagai posisi baik itu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, ataupun bidang-bidang lain," katanya menjelaskan.
Hadir pada kegiatan itu, di antaranya Ketua DPD RI Irman Gusman, Tokoh HMI Akbar Tandjung, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Wali Kota Mataram Ahyar Abduh, Anggota DPRD Provinsi NTB, dan sejumlah tokoh HMI lainnya serta ribuan kader HMI se Indonesia.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, menyebutkan contoh nyata dari kebersatuan dan keberagaman di Indonesia adalah Provinsi NTB.
Karena, NTB yang didiami oleh tiga suku besar yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo ditambah suku-suku lain di Indonesia mampu menciptakan harmonisasi dan kerja sama dalam bermasyarakat.
"Saat ini yang perlu di bangun adalah harmonisasi dan sinergisitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, era otonomi daerah ini banyak terjadi ketidaksinkronan kebijakan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan," kata Amin.
Selain itu, dalam hal supremasi hukum, Amin menegaskan NTB tetap komit dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, ia berharap istilah "kriminalisasi kebijakan" patut untuk dikaji lebih mendalam lagi.
"Banyak pejabat publik di daerah terjerat kasus korupsi karena kebijakannya. Mereka tidak melakukan korupsi namun karena kebijakannya yang memperkaya orang lain, akhirnya ia terjerat kasus Korupsi," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Dengan pengakuan tersebut tak ayal kalau Indonesia disebut laboratorium paling tepat jika ingin belajar toleransi dan keberagaman hidup, katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.
"Lihat saja, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau-pulaunya mencapai 17.508 pulau jika air laut lagi pasang, kalau lagi surut ada 21 ribu lebih, kita memiliki 1.128 suku bangsa dengan segala corak budaya, bahasa dan keberagaman entitas lainnya, namun mampu dipersatukan untuk hidup berdampingan satu sama lainnya," kata Mahfud MD pada kegiatan Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik.
Tidak hanya itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menjelaskan, luas Indonesia 20 lebih besar dari negara terbesar di Eropa. Jika itu juga digabungkan masih besar Indonesia. Tapi meski begitu Indonesia tetap bersatu.
"Filipina saja masih tidak bisa bersatu. Inggris juga demikian separatisnya abadi, Thailand juga begitu, tetapi Indonesia bersatu. Itulah yang harus kita rawat. Bagaimana cara merawat kebersatuan itu harus melalui mekanisme demokrasi," jelasnya.
Karena itu, kata dia, berbagai kelompok yang ada harus bisa diberikan kesempatan. untuk melakukan dan menyatakan politiknya secara demokratis. Semua didengar lalu diputuskan bersama. Sebab, tidak mungkin perbedaan itu akan bisa tumbuh jika tidak ada proses demokrasi yang sehat.
Menurut dia, ada tiga hal yang perlu dijaga terkait dengan tata kelola pemerintahan berdasarkan konsep masyarakat madani, antara lain menjaga kebersatuan dan keberagaman, mengawal demokrasi serta penegakan hukum. Karena demokrasi tanpa penegakan hukum akan liar.
Sebaliknya hukum jika tidak dibuat secara demokratis akan menjadi elitis dan bersifat sepihak. Itulah masyarakat madani. masyarakat Madani itu masyarakat yang berpradaban, katanya.
"Masa depan Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Tugas kita menjaga itu. Karena itu setiap dari kita harus memiliki tanggung jawab untuk merawat Indonesia, dari berbagai posisi baik itu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, ataupun bidang-bidang lain," katanya menjelaskan.
Hadir pada kegiatan itu, di antaranya Ketua DPD RI Irman Gusman, Tokoh HMI Akbar Tandjung, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Wali Kota Mataram Ahyar Abduh, Anggota DPRD Provinsi NTB, dan sejumlah tokoh HMI lainnya serta ribuan kader HMI se Indonesia.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, menyebutkan contoh nyata dari kebersatuan dan keberagaman di Indonesia adalah Provinsi NTB.
Karena, NTB yang didiami oleh tiga suku besar yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo ditambah suku-suku lain di Indonesia mampu menciptakan harmonisasi dan kerja sama dalam bermasyarakat.
"Saat ini yang perlu di bangun adalah harmonisasi dan sinergisitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, era otonomi daerah ini banyak terjadi ketidaksinkronan kebijakan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan," kata Amin.
Selain itu, dalam hal supremasi hukum, Amin menegaskan NTB tetap komit dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, ia berharap istilah "kriminalisasi kebijakan" patut untuk dikaji lebih mendalam lagi.
"Banyak pejabat publik di daerah terjerat kasus korupsi karena kebijakannya. Mereka tidak melakukan korupsi namun karena kebijakannya yang memperkaya orang lain, akhirnya ia terjerat kasus Korupsi," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016