Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pada tahun depan menuntaskan program bedah rumah bagi 1.682 kepala keluarga miskin di Pulau Dewata yang masih memiliki rumah tidak layak huni.
"Kalau semua komitmennya sama, pada tahun 2017 sudah habis dan tidak ada ceritanya lagi. Dengan demikian, pencapaian visi dan misi Bali Mandara Jilid II itu bisa maju 1 tahun," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten di Denpasar, Minggu.
Terkait dengan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi Bali yang menyebutkan bahwa masih ada 1.682 KK miskin yang belum memiliki rumah layak huni, pihaknya sudah meminta Dinas Sosial kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi data.
"Tidak tertutup kemungkinan, dari 1.682 KK tersebut, di antaranya sudah ada yang mendapatkan bedah rumah. Jika ternyata sudah dapat, tentu mereka itu harus dikeluarkan dari data calon penerima bedah rumah," ucapnya.
Wenten mengharapkan pemerintah kabupaten/kota yang warganya memiliki rumah tidak layak huni itu agar bisa membantu dalam program bedah rumah.
"Kalaupun sama sekali tidak bisa, kami minta agar dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Selanjutnya, dapat kami bantu," ucapnya.
Menurut dia, rata-rata setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk 2.000 unit program bedah rumah. Belum lagi, ditambah dari bantuan dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan BK3S Provinsi Bali.
"Namun, pada tahun ini dialokasikan 1.500 bedah rumah dan tahun depan direncanakan 1.000 bedah rumah," kata Wenten.
Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga mengapresiasi Badan Pusat Statistik Bali yang telah menyediakan data-data tentang kemiskinan di Pulau Dewata.
Ia mengakui sempat kesal dengan instansi tersebut karena terkesan menutupi data, padahal data sudah rampung pada bulan Mei 2015.
"Jika saja tahun lalu sudah kami dapatkan data itu atau paling lambat awal tahun ini, saya yakin angka kemiskinan kita sekarang makin kecil, atau bahkan bisa paling rendah mengalahkan DKI Jakarta," ujarnya dalam rapat evaluasi belum lama ini.
Ia berharap ke depan koordinasi lintas instansi yang juga melibatkan bupati/wali kota lebih diintensifkan lagi karena bagaimanapun tujuan pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat.
Oleh karena itu, dia mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama menuntaskan persoalan bedah rumah tersebut.
"Setidaknya saya ambisius 2017 tuntas atau jika bisa lebih cepat tahun ini kita tuntaskan dengan bantuan CSR juga," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kalau semua komitmennya sama, pada tahun 2017 sudah habis dan tidak ada ceritanya lagi. Dengan demikian, pencapaian visi dan misi Bali Mandara Jilid II itu bisa maju 1 tahun," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten di Denpasar, Minggu.
Terkait dengan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi Bali yang menyebutkan bahwa masih ada 1.682 KK miskin yang belum memiliki rumah layak huni, pihaknya sudah meminta Dinas Sosial kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi data.
"Tidak tertutup kemungkinan, dari 1.682 KK tersebut, di antaranya sudah ada yang mendapatkan bedah rumah. Jika ternyata sudah dapat, tentu mereka itu harus dikeluarkan dari data calon penerima bedah rumah," ucapnya.
Wenten mengharapkan pemerintah kabupaten/kota yang warganya memiliki rumah tidak layak huni itu agar bisa membantu dalam program bedah rumah.
"Kalaupun sama sekali tidak bisa, kami minta agar dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Selanjutnya, dapat kami bantu," ucapnya.
Menurut dia, rata-rata setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk 2.000 unit program bedah rumah. Belum lagi, ditambah dari bantuan dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan BK3S Provinsi Bali.
"Namun, pada tahun ini dialokasikan 1.500 bedah rumah dan tahun depan direncanakan 1.000 bedah rumah," kata Wenten.
Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga mengapresiasi Badan Pusat Statistik Bali yang telah menyediakan data-data tentang kemiskinan di Pulau Dewata.
Ia mengakui sempat kesal dengan instansi tersebut karena terkesan menutupi data, padahal data sudah rampung pada bulan Mei 2015.
"Jika saja tahun lalu sudah kami dapatkan data itu atau paling lambat awal tahun ini, saya yakin angka kemiskinan kita sekarang makin kecil, atau bahkan bisa paling rendah mengalahkan DKI Jakarta," ujarnya dalam rapat evaluasi belum lama ini.
Ia berharap ke depan koordinasi lintas instansi yang juga melibatkan bupati/wali kota lebih diintensifkan lagi karena bagaimanapun tujuan pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat.
Oleh karena itu, dia mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama menuntaskan persoalan bedah rumah tersebut.
"Setidaknya saya ambisius 2017 tuntas atau jika bisa lebih cepat tahun ini kita tuntaskan dengan bantuan CSR juga," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016