Denpasar (Antara Bali) - Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra beserta jajarannya menghadiri Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Munas Apeksi) di Kota Jambi, selama tiga hari, 26-28 Juli 2016.
Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Kabag Pemerintahan Setda Kota Denpasar Dewa Gede Juli Artabrata kepada Antara Bali, Rabu mengatakan bahwa Apeksi diharapkan dapat sebagai media untuk berkomunikasi antar-kota dalam melaksanakan program pembangunan daerah.
Demikian juga permasalahan yang dialami pada masing-masing pemerintah kota bisa didiskusikan melalui Forum Apeksi yang nantinya bisa dijadikan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat menciptakan kerja sama yang baik antar-daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat mempercepat pelaksanaan otonomi daerah," katanya.
Kegiatan Munas Apeksi tersebut dibuka Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Soni Sumarsono didampingi Gubernur Jambi Zumi Zola Sulkifli dan Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono dalam sambutannya mengatakan para pemimpin kepala daerah hendaknya menyelesaikan tugas-tugasnya selama memimpin daerahnya.
"Misi kita hanya satu, yakni menyelesaikan pemerintahan dengan baik, apa yang belum sempurna hendaknyalah disempurnakan. Selain itu, konsep kenegaraan harus bisa hadir dalam pemerintahan pada layanan publik, berikanlah pelayanan yang luar biasa kepada rakyat sesuai dengan konsep Nawacita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," katanya.
Ia mengatakan dengan adanya pengembangan Kota Cerdas (smart city) yang berbasis teknologi, rakyat tidak perlu datang ke kantor, cukup dengan telepon seluler (handphone) semua jenis pelayanan bagi publik di pemerintahan bisa diakses.
Menurut Somarsono, semua kekuranggan di pelayanan publik tidak boleh dihentikan, namun harus tetap dijalankan dan menjadi komitmen bersama.
Pada bulan Agustus mendatang, Sumarsono mengharapkan semua kabupaten dan kota telah menyelesaikan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 18 tahun 2016.
"Apapun rekomendasi dari Munas ini kami akan menindaklanjutinya, dan bagi daerah-daerah yang menyelenggarakan program inovasi daerah, pemerintah pusat akan memberikan penghargaan (reward) kepada bupati dan wali kota terbaik," ucapnya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Manado Vicky Lumentut mengatakan Munas ini merupakan sebuah forum untuk menyamakan gerak dan langkah dalam menghadapi perubahan paradigma dalam tata pemerintahan serta mengevaluasi kebijakan empat tahun yang sekaligus menentukan kebijakan empat tahun yang akan datang.
"Forum ini merupakan lembaga yang sangat strategis bagi seluruh anggota Apeksi. Selain itu, forum Apeksi juga dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi serta menyusun rekomendasi terhadap pemerintah dan keputusan lain sesuai dengan AD/ART Apeksi," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Kabag Pemerintahan Setda Kota Denpasar Dewa Gede Juli Artabrata kepada Antara Bali, Rabu mengatakan bahwa Apeksi diharapkan dapat sebagai media untuk berkomunikasi antar-kota dalam melaksanakan program pembangunan daerah.
Demikian juga permasalahan yang dialami pada masing-masing pemerintah kota bisa didiskusikan melalui Forum Apeksi yang nantinya bisa dijadikan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat menciptakan kerja sama yang baik antar-daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat mempercepat pelaksanaan otonomi daerah," katanya.
Kegiatan Munas Apeksi tersebut dibuka Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Soni Sumarsono didampingi Gubernur Jambi Zumi Zola Sulkifli dan Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono dalam sambutannya mengatakan para pemimpin kepala daerah hendaknya menyelesaikan tugas-tugasnya selama memimpin daerahnya.
"Misi kita hanya satu, yakni menyelesaikan pemerintahan dengan baik, apa yang belum sempurna hendaknyalah disempurnakan. Selain itu, konsep kenegaraan harus bisa hadir dalam pemerintahan pada layanan publik, berikanlah pelayanan yang luar biasa kepada rakyat sesuai dengan konsep Nawacita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," katanya.
Ia mengatakan dengan adanya pengembangan Kota Cerdas (smart city) yang berbasis teknologi, rakyat tidak perlu datang ke kantor, cukup dengan telepon seluler (handphone) semua jenis pelayanan bagi publik di pemerintahan bisa diakses.
Menurut Somarsono, semua kekuranggan di pelayanan publik tidak boleh dihentikan, namun harus tetap dijalankan dan menjadi komitmen bersama.
Pada bulan Agustus mendatang, Sumarsono mengharapkan semua kabupaten dan kota telah menyelesaikan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 18 tahun 2016.
"Apapun rekomendasi dari Munas ini kami akan menindaklanjutinya, dan bagi daerah-daerah yang menyelenggarakan program inovasi daerah, pemerintah pusat akan memberikan penghargaan (reward) kepada bupati dan wali kota terbaik," ucapnya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Manado Vicky Lumentut mengatakan Munas ini merupakan sebuah forum untuk menyamakan gerak dan langkah dalam menghadapi perubahan paradigma dalam tata pemerintahan serta mengevaluasi kebijakan empat tahun yang sekaligus menentukan kebijakan empat tahun yang akan datang.
"Forum ini merupakan lembaga yang sangat strategis bagi seluruh anggota Apeksi. Selain itu, forum Apeksi juga dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi serta menyusun rekomendasi terhadap pemerintah dan keputusan lain sesuai dengan AD/ART Apeksi," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016