Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mendukung upaya penuntasan sertifikat tanah yang ditargetkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebanyak 53.900 sertifikat pada 2017.
"Selain untuk kepastian hukum, satu sertifikat tersebut walaupun kecil, tetapi memiliki manfaat ekonomis yang besar bagi masyarakat. Sertifikat tersebut bisa mereka gunakan untuk dijadikan sebagai modal usaha untuk memajukan usaha-usaha yang mereka lakukan," kata Gubernur Pastika saat menerima audiensi Kepala BPN Kanwil Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, upaya penataan aset melalui sertifikasi tersebut menjadi perhatiannya karena kerap menjadi sorotan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dia berharap, kerja sama ini akan mempercepat upaya penataan aset milik Pemprov Bali, khususnya yang berupa lahan. Apalagi keberadaan aset berupa tanah milik Pemprov Bali hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan.
Selain masalah sertifikasi, sejumlah aset Pemprov Bali juga dalam proses penyelesaian dengan pihak ketiga seperti lahan di Sumberkelampok.
Pastika berharap, BPN Bali bisa membantu penuntasan penyelesaian masalah lahan tersebut sehingga tidak lagi berpengaruh pada hasil laporan keuangan BPK.
"Kita sesuaikan saja dengan peraturan yang ada, di sana ada mekanismenya, ikuti saja prosedur tersebut, bagi kita tidak masalah sepanjang telah sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Fatimah Saleh menyatakan pihaknya juga tengah fokus dengan pensertifikatan tanah secara massal melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
Untuk tahun 2015 mereka mampu mencapai hasil 100 persen dari target yang diberikan, dan untuk tahun 2016 dari target 28.000 sertfikat baru tercapai sekitar 50 persen, namun ia mengaku pada bulan November mendatang target 100 persen diharapkan sudah tercapai.
Untuk 2017, BPN Bali ditarget 53.900 sertifikat, hal itulah yang menyebabkan mereka merasa was-was atas target yang sangat besar tersebut.
Oleh karena itu, Fatimah sangat menginginkan dukungan dari Pemprov Bali untuk bisa berkoordinasi dengan pihak kabupaten agar bisa mendukung upaya BPN. Mengingat saat ini masyarakat masih kurang proaktif sehingga mereka sendiri yang harus proaktif guna mencapai target tersebut. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Selain untuk kepastian hukum, satu sertifikat tersebut walaupun kecil, tetapi memiliki manfaat ekonomis yang besar bagi masyarakat. Sertifikat tersebut bisa mereka gunakan untuk dijadikan sebagai modal usaha untuk memajukan usaha-usaha yang mereka lakukan," kata Gubernur Pastika saat menerima audiensi Kepala BPN Kanwil Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, upaya penataan aset melalui sertifikasi tersebut menjadi perhatiannya karena kerap menjadi sorotan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dia berharap, kerja sama ini akan mempercepat upaya penataan aset milik Pemprov Bali, khususnya yang berupa lahan. Apalagi keberadaan aset berupa tanah milik Pemprov Bali hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan.
Selain masalah sertifikasi, sejumlah aset Pemprov Bali juga dalam proses penyelesaian dengan pihak ketiga seperti lahan di Sumberkelampok.
Pastika berharap, BPN Bali bisa membantu penuntasan penyelesaian masalah lahan tersebut sehingga tidak lagi berpengaruh pada hasil laporan keuangan BPK.
"Kita sesuaikan saja dengan peraturan yang ada, di sana ada mekanismenya, ikuti saja prosedur tersebut, bagi kita tidak masalah sepanjang telah sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Fatimah Saleh menyatakan pihaknya juga tengah fokus dengan pensertifikatan tanah secara massal melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
Untuk tahun 2015 mereka mampu mencapai hasil 100 persen dari target yang diberikan, dan untuk tahun 2016 dari target 28.000 sertfikat baru tercapai sekitar 50 persen, namun ia mengaku pada bulan November mendatang target 100 persen diharapkan sudah tercapai.
Untuk 2017, BPN Bali ditarget 53.900 sertifikat, hal itulah yang menyebabkan mereka merasa was-was atas target yang sangat besar tersebut.
Oleh karena itu, Fatimah sangat menginginkan dukungan dari Pemprov Bali untuk bisa berkoordinasi dengan pihak kabupaten agar bisa mendukung upaya BPN. Mengingat saat ini masyarakat masih kurang proaktif sehingga mereka sendiri yang harus proaktif guna mencapai target tersebut. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016