Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Dewa Putu Punia Asa mengatakan, pembangunan Waduk Titab di Desa Titab, Kabupaten Buleleng, perlu waktu panjang, karena masih terkendala pembebasan lahan.
"Pembangunan waduk itu sudah direncanakan sejak dua tahun lalu, tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan bisa terealisasi, karena yang menjadi masalah utama adalah pembebasan lahan," katanya di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan sulitnya pembebasan lahan karena lantaran mahalnya harga yang ditentukan oleh warga masyarakat setempat.
Dikatakan, pembangunan waduk dan bendungan yang dananya tersebut membutuhkan pembebasan lahan untuk pertama mencapai 100 hektare.
"Kita kewalahan, anggaran tidak ada karena harga tanah setiap saat naik dan naik terus," katanya.
Punia Asa menjelaskan pada 2011 ditargetkan pembebasan lahan sudah bisa mencapai 100 hektare dan untuk tampak bendungan saja akan menghabiskan lahan sekitar lima hektare.
"Jika tidak ada pembebasan lahan sebagai bukti yang akan diajukan ke pusat, dana pembangunannya tidak akan bisa cair. Sebab semua dana pembangunan waduk Titab itu dianggarkan pusat," ujarnya.
Mahalnya harga tanah membuat pembangunan tertunda hingga dua tahun, karena itu diharapkan pemerintah pusat ikut membantu biaya pembebasan lahan dan pembangunan waduk tersebut.
"Dengan harga tanah yang mahal dan harganya bervariasi, pemerintah provinsi tidak akan kuat. Harga tanah mulai Rp2,5 juta kini berubah hingga mencapai Rp15 juta bahkan lebih. Kita ingin ada kesepakatan harga yang bisa dijangkau sehingga pembangunan bisa terwujud," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bali Putu Agus Suradnyana.
"Harga tanah dalam pembebasan lahan menjadi kendala. Karena setiap saat masyarakat selalu menaikkan harga. Sementara dalam APBD 2011 rasanya belum ada dianggarkan untuk pembebasan lahan," kata politisi PDIP asal Kabupaten Buleleng itu.
Namun demikian, kata dia, pihaknya berharap selain wacana pembangunan waduk, pascabencana yang terjadi akhir waktu ini di daerah Buleleng, pemerintah harus melakukan pemulihan ekonomi masyarakatnya.
"Roda ekonomi masyarakat agar kembali bisa berputar, maka semua kerusakan-kerusakan infrastruktur jalan harus segera diperbaiki," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Pembangunan waduk itu sudah direncanakan sejak dua tahun lalu, tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan bisa terealisasi, karena yang menjadi masalah utama adalah pembebasan lahan," katanya di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan sulitnya pembebasan lahan karena lantaran mahalnya harga yang ditentukan oleh warga masyarakat setempat.
Dikatakan, pembangunan waduk dan bendungan yang dananya tersebut membutuhkan pembebasan lahan untuk pertama mencapai 100 hektare.
"Kita kewalahan, anggaran tidak ada karena harga tanah setiap saat naik dan naik terus," katanya.
Punia Asa menjelaskan pada 2011 ditargetkan pembebasan lahan sudah bisa mencapai 100 hektare dan untuk tampak bendungan saja akan menghabiskan lahan sekitar lima hektare.
"Jika tidak ada pembebasan lahan sebagai bukti yang akan diajukan ke pusat, dana pembangunannya tidak akan bisa cair. Sebab semua dana pembangunan waduk Titab itu dianggarkan pusat," ujarnya.
Mahalnya harga tanah membuat pembangunan tertunda hingga dua tahun, karena itu diharapkan pemerintah pusat ikut membantu biaya pembebasan lahan dan pembangunan waduk tersebut.
"Dengan harga tanah yang mahal dan harganya bervariasi, pemerintah provinsi tidak akan kuat. Harga tanah mulai Rp2,5 juta kini berubah hingga mencapai Rp15 juta bahkan lebih. Kita ingin ada kesepakatan harga yang bisa dijangkau sehingga pembangunan bisa terwujud," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bali Putu Agus Suradnyana.
"Harga tanah dalam pembebasan lahan menjadi kendala. Karena setiap saat masyarakat selalu menaikkan harga. Sementara dalam APBD 2011 rasanya belum ada dianggarkan untuk pembebasan lahan," kata politisi PDIP asal Kabupaten Buleleng itu.
Namun demikian, kata dia, pihaknya berharap selain wacana pembangunan waduk, pascabencana yang terjadi akhir waktu ini di daerah Buleleng, pemerintah harus melakukan pemulihan ekonomi masyarakatnya.
"Roda ekonomi masyarakat agar kembali bisa berputar, maka semua kerusakan-kerusakan infrastruktur jalan harus segera diperbaiki," katanya.(*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011