Denpasar (Antara Bali) - Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengharapkan perselisihan antara PT Nonton Bareng (Nonbar) dan hotel-hotel yang bernaung di bawah PHRI setempat melakukan perdamaian terkait penyiaran pertandingan sepak bola piala dunia tahun 2014 di beberapa hotel tersebut.
"Pertemuan dari kedua belah pihak (PT Nonbar dan PHRI) sudah kami fasilitasi. Keduanya sudah masing-masing menyampaikan pendapatnya terkait permasalahan hingga ke ranah hukum, karena hotel dan restoran yang menyiarkan acara sepak bola piala dunia tahun 2014. Dan bagi pemegang hak siaran yang menyiarkan pertandingan itu di kawasan hotel dianggap melanggar aturan," kata Adi Wiryatama seusai rapat bersama di Gedung DPRD Bali, Selasa.
Adi Wiryatama mengharapkan dari pertemuan tersebut agar ada jalan keluar dengan musyawarah mufakat, dan tidak terjadi konflik berkepanjangan. Soal apa tindakan dan rekomendasi selanjutnya pihak DPRD menunggu hasil dari musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak.
"Kami menunggu dulu hasil keputusan perdamaian yang dilakukan mereka. Kalau tetap tidak menghasilkan keputusan pedamaian dan sampai berlanjut ke jalur hukum lebih tinggi, maka kami siap memanggil pihak kejaksaan untuk menjelaskan aturan hukum yang dipegang pihak PT Nonbar," ujarnya.
Dikatakan dari hasil rapat tadi belum ada pihak dewan menyimpulkan, karena sebatas memfasilitasi dengan adanya pengaduan dari anggota PHRI Badung menyebutkan bahwa yang menyiarkan pertandingan sepak bola piala dunia 2014 harus membayar hak siar kepada PT Nonbar.
Pengacara PHRI Badung Gede Indria mengatakan bahwa PT Nonbar sudah sempat melaporkan ke Polres Badung, Polresta dan Polda Bali. Namun laporan tersebut sudah dihentikan penyelidikannya karena tidak memiliki dasar kuat secara hukum.
"Sebenarnya pengaduan dari PT Nonbar sudah dihentikan penyelidikannya oleh kepolisian atau SP3. Tentu untuk SP3 pihak kepolisian pasti sudah punya pertimbangan secara hukum," ucapnya.
Sementara Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Cokorda Artha Ardana Sukawati mengatakan pihaknya prihatin dengan kondisi yang terjadi di Pulau Dewata, karena akibat menyiarkan pertandingan sepak bola piala dunia itu menjadi permasalahan.
"Kami harapkan PT Nonbar dan hotel-hotel tersebut untuk berdamai. Perdamaian itu pun tidak sampai harus menyerahkan uang kepada PT Nonbar. Jika mereka tidak puas maka kami berharap juga diselesaikan secara hukum saja," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Pertemuan dari kedua belah pihak (PT Nonbar dan PHRI) sudah kami fasilitasi. Keduanya sudah masing-masing menyampaikan pendapatnya terkait permasalahan hingga ke ranah hukum, karena hotel dan restoran yang menyiarkan acara sepak bola piala dunia tahun 2014. Dan bagi pemegang hak siaran yang menyiarkan pertandingan itu di kawasan hotel dianggap melanggar aturan," kata Adi Wiryatama seusai rapat bersama di Gedung DPRD Bali, Selasa.
Adi Wiryatama mengharapkan dari pertemuan tersebut agar ada jalan keluar dengan musyawarah mufakat, dan tidak terjadi konflik berkepanjangan. Soal apa tindakan dan rekomendasi selanjutnya pihak DPRD menunggu hasil dari musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak.
"Kami menunggu dulu hasil keputusan perdamaian yang dilakukan mereka. Kalau tetap tidak menghasilkan keputusan pedamaian dan sampai berlanjut ke jalur hukum lebih tinggi, maka kami siap memanggil pihak kejaksaan untuk menjelaskan aturan hukum yang dipegang pihak PT Nonbar," ujarnya.
Dikatakan dari hasil rapat tadi belum ada pihak dewan menyimpulkan, karena sebatas memfasilitasi dengan adanya pengaduan dari anggota PHRI Badung menyebutkan bahwa yang menyiarkan pertandingan sepak bola piala dunia 2014 harus membayar hak siar kepada PT Nonbar.
Pengacara PHRI Badung Gede Indria mengatakan bahwa PT Nonbar sudah sempat melaporkan ke Polres Badung, Polresta dan Polda Bali. Namun laporan tersebut sudah dihentikan penyelidikannya karena tidak memiliki dasar kuat secara hukum.
"Sebenarnya pengaduan dari PT Nonbar sudah dihentikan penyelidikannya oleh kepolisian atau SP3. Tentu untuk SP3 pihak kepolisian pasti sudah punya pertimbangan secara hukum," ucapnya.
Sementara Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Cokorda Artha Ardana Sukawati mengatakan pihaknya prihatin dengan kondisi yang terjadi di Pulau Dewata, karena akibat menyiarkan pertandingan sepak bola piala dunia itu menjadi permasalahan.
"Kami harapkan PT Nonbar dan hotel-hotel tersebut untuk berdamai. Perdamaian itu pun tidak sampai harus menyerahkan uang kepada PT Nonbar. Jika mereka tidak puas maka kami berharap juga diselesaikan secara hukum saja," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016