Denpasar (Antara Bali) - Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster mendorong pemerintah untuk menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa.
"Usulan menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa itu satu kesatuan. Presiden Joko Widodo hanya menunggu momentum yang tepat untuk menetapkannya melalui Keppres. Sementara ini presiden ada skala prioritas yang ditanganinya seperti masalah ekonomi dan masalah lainnya," katanya di Denpasar, Selasa.
Anggota Komisi X DPR RI ini mengatakan kendati penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa hanya melalui Keppres, namun dukungan politik dari DPR dan MPR sangat dibutuhkan.
"Cukup dengan Keppres. Tidak harus dengan ketetapan MPR. Tapi dukungan politik dari DPR dan MPR sangat diperlukan," ujarnya.
Menurut dia, selama ini PDIP secara intens membangun komunikasi dengan lintas fraksi di DPR RI untuk mendorong penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa.
Koster lebih lanjut mengatakan kendati presiden belum menerbitkan Keppres, namun bangga karena usulan PDIP kini mendapat dukungan masyarakat.
"NU (Nadhatul Ulama) juga mendorong penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Kita mengapresiasi adanya dukungan dari masyarakat. Harus ada gerakan kolektif masyarakat untuk mendorong penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. Jadi, sekarang hanya menunggu Keppres," kata Koster. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Usulan menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa itu satu kesatuan. Presiden Joko Widodo hanya menunggu momentum yang tepat untuk menetapkannya melalui Keppres. Sementara ini presiden ada skala prioritas yang ditanganinya seperti masalah ekonomi dan masalah lainnya," katanya di Denpasar, Selasa.
Anggota Komisi X DPR RI ini mengatakan kendati penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa hanya melalui Keppres, namun dukungan politik dari DPR dan MPR sangat dibutuhkan.
"Cukup dengan Keppres. Tidak harus dengan ketetapan MPR. Tapi dukungan politik dari DPR dan MPR sangat diperlukan," ujarnya.
Menurut dia, selama ini PDIP secara intens membangun komunikasi dengan lintas fraksi di DPR RI untuk mendorong penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa.
Koster lebih lanjut mengatakan kendati presiden belum menerbitkan Keppres, namun bangga karena usulan PDIP kini mendapat dukungan masyarakat.
"NU (Nadhatul Ulama) juga mendorong penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Kita mengapresiasi adanya dukungan dari masyarakat. Harus ada gerakan kolektif masyarakat untuk mendorong penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. Jadi, sekarang hanya menunggu Keppres," kata Koster. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016