Nusa Dua (Antara Bali) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyepakati kerja sama penanggulangan terorisme khususnya di lingkungan perhotelan dan restoran untuk mewujudkan prosedur pengamanan yang lebih optimal.
"Dengan kesepakatan ini ada perubahan standar prosedur operasional yang lebih jelas," kata Sekretaris Utama BNPT, Mayor Jenderal TNI R Gautama Wira Negara, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani dan diparaf oleh Gautama Wira Negara mewakili Kepala BNPT Komisaris Jenderal Tito Karnavian yang berhalangan hadir serangkaian Rapat Kerja Nasional PHRI I 2016.
Menurut dia, pengamanan di kawasan akomodasi pariwisata perlu sistem yang lebih representatif.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia sejak tahun 1998 mengalami sejumlah aksi terorisme dengan puncak peledakan Bom Bali I tahun 2002 yang menewaskan 202 orang dan Bom Bali II tahun 2005 yang menewaskan puluhan orang.
Terakhir serangan terorisme terjadi di kawasan bisnis Sarinah di Jakarta Pusat yang kembali menghentakkan keamanan dalam negeri.
Untuk itu, lanjut dia, penanganan gangguan dan ancaman terorisme tersebut memerlukan kerja sama yang tidak hanya memerlukan perhatian dari pemerintah namun juga dari instansi terkait dan masyarakat.
"Terorisme merupakan kejahatan luar baisa sehingga penanggulangan tidak cukup hanya dengan penanganan biasa. Kalau pemerintah saja tidak cukup tetapi perlu keeja sama instansi dan masyarakat bersinergi," imbuhnya.
Sementara itu Ketua Umum PHRI, Hariyadi B.S Sukamdani mengatakan bahwa keamanan dan kesehatan merupakan dua hal yang sangat rentan terhadap pariwisata.
Untuk itu faktor keamanan memerlukan perhatian dari aparat berwajib dan lembaga terkait untuk mendukung pariwisata termasuk target 20 juta wisatawan mancanegara tahun 2019.
Hariyadi menjelaskan bahwa PHRI Bali sendiri telah menjalin kerja sama dengan Polda Bali untuk manajemen pengamanan perhotelan dengan diterbitkan sertifikasi keamanan di hotel.
"Kerja sama ini bisa diangkat ke nasional dan diaplikasikan ke daerah lain sehingga penaggulangan masalah terorisme bisa diantisipasi sedini mungkin," imbuhnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Dengan kesepakatan ini ada perubahan standar prosedur operasional yang lebih jelas," kata Sekretaris Utama BNPT, Mayor Jenderal TNI R Gautama Wira Negara, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani dan diparaf oleh Gautama Wira Negara mewakili Kepala BNPT Komisaris Jenderal Tito Karnavian yang berhalangan hadir serangkaian Rapat Kerja Nasional PHRI I 2016.
Menurut dia, pengamanan di kawasan akomodasi pariwisata perlu sistem yang lebih representatif.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia sejak tahun 1998 mengalami sejumlah aksi terorisme dengan puncak peledakan Bom Bali I tahun 2002 yang menewaskan 202 orang dan Bom Bali II tahun 2005 yang menewaskan puluhan orang.
Terakhir serangan terorisme terjadi di kawasan bisnis Sarinah di Jakarta Pusat yang kembali menghentakkan keamanan dalam negeri.
Untuk itu, lanjut dia, penanganan gangguan dan ancaman terorisme tersebut memerlukan kerja sama yang tidak hanya memerlukan perhatian dari pemerintah namun juga dari instansi terkait dan masyarakat.
"Terorisme merupakan kejahatan luar baisa sehingga penanggulangan tidak cukup hanya dengan penanganan biasa. Kalau pemerintah saja tidak cukup tetapi perlu keeja sama instansi dan masyarakat bersinergi," imbuhnya.
Sementara itu Ketua Umum PHRI, Hariyadi B.S Sukamdani mengatakan bahwa keamanan dan kesehatan merupakan dua hal yang sangat rentan terhadap pariwisata.
Untuk itu faktor keamanan memerlukan perhatian dari aparat berwajib dan lembaga terkait untuk mendukung pariwisata termasuk target 20 juta wisatawan mancanegara tahun 2019.
Hariyadi menjelaskan bahwa PHRI Bali sendiri telah menjalin kerja sama dengan Polda Bali untuk manajemen pengamanan perhotelan dengan diterbitkan sertifikasi keamanan di hotel.
"Kerja sama ini bisa diangkat ke nasional dan diaplikasikan ke daerah lain sehingga penaggulangan masalah terorisme bisa diantisipasi sedini mungkin," imbuhnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016