Denpasar (Antara Bali) - Ribuan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa damai di bundaran taman I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung, untuk menolak pembangunan reklamasi Teluk Benoa, Minggu.
Masyarakat yang tergabung dalam ForBali tersebut datang dari sejumlah desa adat, antara lain dari Tanjung Benoa, Kedonganan, Kelan, Nusa Dua, Kuta, Legian, Canggu (Badung), Sanur (Kota Denpasar) dan Sukawati (Gianyar) serta masyarakat pesisir pantai lainnya.
Mereka mengenakan busana adat Bali madya dipadu dengan baju bertuliskan "Tolak Reklamasi" datang dari berbagai penjuru menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.
Sebelum berkeliling di bundaran taman Ngurah Rai, massa berkumpul di Desa Kelan, selanjutnya berjalan menuju arah taman tersebut dengan mengusung "ogoh-ogoh" yang melambangkan keserakahan para investor akan mencaplok Teluk Benoa yang diyakini sebagai kawasan yang disucikan masyarakat.
Selain membawa spanduk dan pamflet bertuliskan "tolak reklamasi yang berkedok revitalisasi" mereka juga membawa kendaraan lengkap dengan pengeras suara untuk melakukan orasi.
"Reklamasi Teluk Benoa harus dibatalkan karena telah menganggu nilai kesucian wilayah tersebut. Selain itu investor yang ingin menguasai kawasan tersebut sangat serakah tanpa peduli dengan lingkungan dan mengabaikan budaya Bali," kata Koordinator ForBali Wayan Gendo Suardana yang disambut yel-yel "tolak reklamasi".
Mereka juga meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan rencana reklamasi di Teluk Benoa dan mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2014.
"Kami masyarakat Bali meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana reklamasi tersebut dan mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2014," ucapnya dengan lantang.
Sementara dari kepolisian menurunkan personel sedikitnya 1.000 orang untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi, dan menjaga jalannya aksi unjuk rasa damai tersebut tertib dan aman.
"Kami menurunkan sedikitnya seribu personel untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan warga masyarakat," kata Kapolresta Denpasar Kombes Anak Agung Gede Sudana.
Ia mengatakan aksi ini sudah mendapatkan izin dari dari Polda Bali, karena itu sesuai dengan arahan maka pihaknya menyiapkan personel dan berkoordinasi untuk ketertiban dan keamanan dengan jajarannya.
"Kami sudah menyiapkan strategi pengamanan sejak tiga hari agar kegiatan ini berjalan lancar. Begitu juga warga yang melewati jalan tersebut tidak terlalu terganggu," ucapnya.
Walau sudah mendapatkan pengamanan dari kepolisian, namun saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di bundaran taman Ngurah Rai sempat macet, hingga lajur Jalan Tol Bali Mandara mengalami kemacetan, terutama lajur roda empat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Masyarakat yang tergabung dalam ForBali tersebut datang dari sejumlah desa adat, antara lain dari Tanjung Benoa, Kedonganan, Kelan, Nusa Dua, Kuta, Legian, Canggu (Badung), Sanur (Kota Denpasar) dan Sukawati (Gianyar) serta masyarakat pesisir pantai lainnya.
Mereka mengenakan busana adat Bali madya dipadu dengan baju bertuliskan "Tolak Reklamasi" datang dari berbagai penjuru menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.
Sebelum berkeliling di bundaran taman Ngurah Rai, massa berkumpul di Desa Kelan, selanjutnya berjalan menuju arah taman tersebut dengan mengusung "ogoh-ogoh" yang melambangkan keserakahan para investor akan mencaplok Teluk Benoa yang diyakini sebagai kawasan yang disucikan masyarakat.
Selain membawa spanduk dan pamflet bertuliskan "tolak reklamasi yang berkedok revitalisasi" mereka juga membawa kendaraan lengkap dengan pengeras suara untuk melakukan orasi.
"Reklamasi Teluk Benoa harus dibatalkan karena telah menganggu nilai kesucian wilayah tersebut. Selain itu investor yang ingin menguasai kawasan tersebut sangat serakah tanpa peduli dengan lingkungan dan mengabaikan budaya Bali," kata Koordinator ForBali Wayan Gendo Suardana yang disambut yel-yel "tolak reklamasi".
Mereka juga meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan rencana reklamasi di Teluk Benoa dan mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2014.
"Kami masyarakat Bali meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana reklamasi tersebut dan mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2014," ucapnya dengan lantang.
Sementara dari kepolisian menurunkan personel sedikitnya 1.000 orang untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi, dan menjaga jalannya aksi unjuk rasa damai tersebut tertib dan aman.
"Kami menurunkan sedikitnya seribu personel untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan warga masyarakat," kata Kapolresta Denpasar Kombes Anak Agung Gede Sudana.
Ia mengatakan aksi ini sudah mendapatkan izin dari dari Polda Bali, karena itu sesuai dengan arahan maka pihaknya menyiapkan personel dan berkoordinasi untuk ketertiban dan keamanan dengan jajarannya.
"Kami sudah menyiapkan strategi pengamanan sejak tiga hari agar kegiatan ini berjalan lancar. Begitu juga warga yang melewati jalan tersebut tidak terlalu terganggu," ucapnya.
Walau sudah mendapatkan pengamanan dari kepolisian, namun saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di bundaran taman Ngurah Rai sempat macet, hingga lajur Jalan Tol Bali Mandara mengalami kemacetan, terutama lajur roda empat. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016