Kuta (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan program pembangunan dari pusat hingga ke daerah untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
"Selama ini memang persoalan pembangunan nasional yang kita alami pada tidak sinkron dan tidak sinerginya program pembangunan baik dari pusat sampai daerah, di sana letaknya. Walaupun ada beberapa kegiatan seperti Rakorbangnas dan sebagainya, tapi tetap belum nyambung," kata Pastika saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Tahun 2016, di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis.
Oleh karena itu, ucap dia, di situlah peran dari kepala daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"RPJMD harus nyambung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan rencana pembangunan kabupaten/kota harus nyambung dengan provinsi. Dengan demikian akan sejalan, kalau tidak ya istilahnya `nyaplir` (melenceng)," ujarnya.
Pastika mengakui fenomena tidak sinkronnya program pembangunan tersebut sering dialaminya selama menjabat menjadi Gubernur Bali. "Seringkali saya alami ada pelaksanaan program yang langsung ke desa di kabupaten, lokasinya saya tidak tahu tiba-tiba diresmikan, Gubernur diundang hanya untuk datang saja. Anggaran dari pusat saat ini bisa langsung ke kabupaten, ke desa," ucapnya.
Dia mengatakan ada program yang gelontoran dananya besar, namun pemanfaatannya oleh masyarakat bisa saja kurang perencanaan. Dicontohkan seperti bantuan untuk nelayan sebesar Rp1 miliar hanya bisa dimanfaatkan untuk beli jaring karena hanya itulah yang mereka bisa lakukan.
Beberapa program pembangunan yang sukses menurut dia, sifatnya masih sektoral/lokal kedaerahan, belum dalam skala nasional. Untuk itu pelaksanaan Rakornas diharapkan bisa membahas kendala-kendala yang dihadapi dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan program yang berintegrasi.
Pastika pun meyakini jika melihat dari peredaran dana anggaran yang beredar, pembangunan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia dalam jangka waktu 5-10 tahun akan bisa mengentaskan kemiskinan asalkan dilaksanakan dengan perencanaan yang benar, terintegrasi dan bersinergi.
Seperti dicontohkan Pastika dalam pelaksanaan Program Bali Mandara, dengan anggaran yang dikelola oleh Pemprov Bali telah mampu menggelontorkan bantuan hibah sebesar Rp1 miliar melalui program Gerbangsadu, pembangunan 12.000 unit rumah dalam program bedah rumah, ataupun bantuan 500 unit Sistem Pertanian Terintegrasi yang sudah tersebar diseluruh Bali.
"Uang anggaran yang beredar di masyarakat sebenarnya sangat besar, seharusnya kalau pembangunan itu benar dengan perencanaan yang baik, terintegrasi, dan bersinergi, dalam 5-10 tahun akan bisa mengentaskan kemiskinan. Seharusnya, tetapi itu belum bisa dicapai, nah ada apa dengan perencanaan kita ini," ucapnya mempertanyakan.
Berbagai program tersebut pun diakui Pastika sudah sesuai dengan program pusat yang bertujuan membangun Indonesia dari desa, dan Pastika pun menyatakan siap mengintegrasikan program-program tersebut dengan program pusat.
Rakornas tersebut diikuti oleh 269 kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia, yang waktu ini baru saja dilantik. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari yakni 17-18 Maret 2016 dengan tema Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas dan Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional. (WDY),
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Selama ini memang persoalan pembangunan nasional yang kita alami pada tidak sinkron dan tidak sinerginya program pembangunan baik dari pusat sampai daerah, di sana letaknya. Walaupun ada beberapa kegiatan seperti Rakorbangnas dan sebagainya, tapi tetap belum nyambung," kata Pastika saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Tahun 2016, di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis.
Oleh karena itu, ucap dia, di situlah peran dari kepala daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"RPJMD harus nyambung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan rencana pembangunan kabupaten/kota harus nyambung dengan provinsi. Dengan demikian akan sejalan, kalau tidak ya istilahnya `nyaplir` (melenceng)," ujarnya.
Pastika mengakui fenomena tidak sinkronnya program pembangunan tersebut sering dialaminya selama menjabat menjadi Gubernur Bali. "Seringkali saya alami ada pelaksanaan program yang langsung ke desa di kabupaten, lokasinya saya tidak tahu tiba-tiba diresmikan, Gubernur diundang hanya untuk datang saja. Anggaran dari pusat saat ini bisa langsung ke kabupaten, ke desa," ucapnya.
Dia mengatakan ada program yang gelontoran dananya besar, namun pemanfaatannya oleh masyarakat bisa saja kurang perencanaan. Dicontohkan seperti bantuan untuk nelayan sebesar Rp1 miliar hanya bisa dimanfaatkan untuk beli jaring karena hanya itulah yang mereka bisa lakukan.
Beberapa program pembangunan yang sukses menurut dia, sifatnya masih sektoral/lokal kedaerahan, belum dalam skala nasional. Untuk itu pelaksanaan Rakornas diharapkan bisa membahas kendala-kendala yang dihadapi dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan program yang berintegrasi.
Pastika pun meyakini jika melihat dari peredaran dana anggaran yang beredar, pembangunan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia dalam jangka waktu 5-10 tahun akan bisa mengentaskan kemiskinan asalkan dilaksanakan dengan perencanaan yang benar, terintegrasi dan bersinergi.
Seperti dicontohkan Pastika dalam pelaksanaan Program Bali Mandara, dengan anggaran yang dikelola oleh Pemprov Bali telah mampu menggelontorkan bantuan hibah sebesar Rp1 miliar melalui program Gerbangsadu, pembangunan 12.000 unit rumah dalam program bedah rumah, ataupun bantuan 500 unit Sistem Pertanian Terintegrasi yang sudah tersebar diseluruh Bali.
"Uang anggaran yang beredar di masyarakat sebenarnya sangat besar, seharusnya kalau pembangunan itu benar dengan perencanaan yang baik, terintegrasi, dan bersinergi, dalam 5-10 tahun akan bisa mengentaskan kemiskinan. Seharusnya, tetapi itu belum bisa dicapai, nah ada apa dengan perencanaan kita ini," ucapnya mempertanyakan.
Berbagai program tersebut pun diakui Pastika sudah sesuai dengan program pusat yang bertujuan membangun Indonesia dari desa, dan Pastika pun menyatakan siap mengintegrasikan program-program tersebut dengan program pusat.
Rakornas tersebut diikuti oleh 269 kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia, yang waktu ini baru saja dilantik. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari yakni 17-18 Maret 2016 dengan tema Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas dan Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional. (WDY),
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016