Mangupura (Antara Bali)- Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung, Bali menggelar pelatihan perencanaan penganggaran rensponsif gender (PPRG), sebagai langkah penyetaran gender (pria dengan wanita) dalam mendukung program pemerintah.
"Pelatihan ini sebagai upaya menyiapkan SDM wanita yang memiliki perspektif gender, untuk mendorong program pemerintah terkait isu-isu pembangunan di Badung," kata Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Badung I.A Yutri Indah Gustari, Rabu.
Selain itu, kegiatan PPRG juga sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi seluruh kebijakan yang pro rakyat.
Pelatihan PPRG tersebut, merupakan langkah strategis untuk melibatkan perempuan dalam mendukung pembangunan semua sektor yang diharapkan mampu mengakses, berpartisipasi atas pembangunan tersebut.
Dalam pelatihan itu diikuti perwakilan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung itu, pihaknya menyampaikan bahwa, kedudukan dan peran perempuan khususnya di Kabupaten Badung masih belum mencapai hasil yang maksimal.
"Hal ini dapat dilihat dari pada nilai IPG Badung Tahun 2014 baru mencapai 75,47. sementara nilai IPM Badung Tahun 2014 mencapai 77,98," ujarnya.
Untuk memperkecil kesenjangan tersebut Pemkab Badung telah mengeluarkan dan menempuh berbagai kebijakan seperti memasukkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagai salah satu isu strategis dalam RPJMD.
Kemudian, membentuk dan meningkatkan peran kelompok kerja di masing-masing SKPD, menyusun panduan pengintegrasian isu gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta melaksanakan rapat koordinasi pembangunan gender.
"Tujuan untuk mengintegrasikan pengalaman aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh program dan kebijakan pembangunan," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kerja keras baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan memahami tiga prinsip utama dalam pengarusutamaan gender, yang dituangkan dalam setiap program atau kegiatan di masing-masing SKPD.
"Saya berharap wanita di Badung memiliki pemahaman responsive gender sehingga setiap PPTK di masing-masing SKPD mampu mengimplementasikannya pada setiap rencana, program atau kegiatan sesuai tupoksinya masing-masing sehingga keberhasilan tujuan SDGs dapat dicapai," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Pelatihan ini sebagai upaya menyiapkan SDM wanita yang memiliki perspektif gender, untuk mendorong program pemerintah terkait isu-isu pembangunan di Badung," kata Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Badung I.A Yutri Indah Gustari, Rabu.
Selain itu, kegiatan PPRG juga sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi seluruh kebijakan yang pro rakyat.
Pelatihan PPRG tersebut, merupakan langkah strategis untuk melibatkan perempuan dalam mendukung pembangunan semua sektor yang diharapkan mampu mengakses, berpartisipasi atas pembangunan tersebut.
Dalam pelatihan itu diikuti perwakilan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung itu, pihaknya menyampaikan bahwa, kedudukan dan peran perempuan khususnya di Kabupaten Badung masih belum mencapai hasil yang maksimal.
"Hal ini dapat dilihat dari pada nilai IPG Badung Tahun 2014 baru mencapai 75,47. sementara nilai IPM Badung Tahun 2014 mencapai 77,98," ujarnya.
Untuk memperkecil kesenjangan tersebut Pemkab Badung telah mengeluarkan dan menempuh berbagai kebijakan seperti memasukkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagai salah satu isu strategis dalam RPJMD.
Kemudian, membentuk dan meningkatkan peran kelompok kerja di masing-masing SKPD, menyusun panduan pengintegrasian isu gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta melaksanakan rapat koordinasi pembangunan gender.
"Tujuan untuk mengintegrasikan pengalaman aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh program dan kebijakan pembangunan," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kerja keras baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan memahami tiga prinsip utama dalam pengarusutamaan gender, yang dituangkan dalam setiap program atau kegiatan di masing-masing SKPD.
"Saya berharap wanita di Badung memiliki pemahaman responsive gender sehingga setiap PPTK di masing-masing SKPD mampu mengimplementasikannya pada setiap rencana, program atau kegiatan sesuai tupoksinya masing-masing sehingga keberhasilan tujuan SDGs dapat dicapai," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016