Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo meminta program antarkementerian terintegrasi sehingga kegunaannya optimal.
"Setiap kegiatan integrasikan dengan kementerian yang lain," katanya saat menyaksikan penandatanganan 12 kontrak pengerjaan program di Kementerian Perhubungan di Jakarta, Senin.
Kepala negara mengingatkan setiap kementerian tidak berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan program.
"Misal, konsentrasi perbaiki 10 destinasi wisata, saya ke Labuan Bajo, runway sudah cukup, terminal sudah baik, lalu hal berkaitan dengan air, toilet kurang bersih," kata Presiden.
Selain meminta agar program kementerian saling terintegrasi, Presiden juga meminta agar pengerjaan proyek di daerah diberikan kepada pengusaha di daerah sehingga perekonomian di daerah bisa berputar dan tak terpusat di Jakarta.
"Untuk kontrak, bila daerah siap, berikan pada kontraktor daerah. Kalau terpaksa kontraktor nasional, subnya orang daerah, sehingga peredaran uang juga di daerah. Uang itu merata di seluruh daerah," kata Presiden.
Kepala Negara juga meminta agar pekerjaan di daerah bisa mengutamakan padat karya sebagai upaya memberdayakan ekonomi masyarakat.
"Padat karya, pekerjaan, dan kegiatan yang ada agar menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, maka padat karya sangat diperlukan, ini masalah pemerataan, jangan sampai semua pakai alat berat," tegas Presiden.
Ia juga mengingatkan menteri agar tidak sekadar mengandalkan laporan dan mengambil keputusan dari belakang meja, namun memantau secara langsung jalannya proyek dan mengambil keputusan bila menghadapi masalah. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Setiap kegiatan integrasikan dengan kementerian yang lain," katanya saat menyaksikan penandatanganan 12 kontrak pengerjaan program di Kementerian Perhubungan di Jakarta, Senin.
Kepala negara mengingatkan setiap kementerian tidak berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan program.
"Misal, konsentrasi perbaiki 10 destinasi wisata, saya ke Labuan Bajo, runway sudah cukup, terminal sudah baik, lalu hal berkaitan dengan air, toilet kurang bersih," kata Presiden.
Selain meminta agar program kementerian saling terintegrasi, Presiden juga meminta agar pengerjaan proyek di daerah diberikan kepada pengusaha di daerah sehingga perekonomian di daerah bisa berputar dan tak terpusat di Jakarta.
"Untuk kontrak, bila daerah siap, berikan pada kontraktor daerah. Kalau terpaksa kontraktor nasional, subnya orang daerah, sehingga peredaran uang juga di daerah. Uang itu merata di seluruh daerah," kata Presiden.
Kepala Negara juga meminta agar pekerjaan di daerah bisa mengutamakan padat karya sebagai upaya memberdayakan ekonomi masyarakat.
"Padat karya, pekerjaan, dan kegiatan yang ada agar menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, maka padat karya sangat diperlukan, ini masalah pemerataan, jangan sampai semua pakai alat berat," tegas Presiden.
Ia juga mengingatkan menteri agar tidak sekadar mengandalkan laporan dan mengambil keputusan dari belakang meja, namun memantau secara langsung jalannya proyek dan mengambil keputusan bila menghadapi masalah. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016