Denpasar (Antara Bali) - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Dr I Nyoman Subanda mengharapkan seluruh pegawai negeri sipil di Bali bersikap netral menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah itu dalam waktu dekat.
"Dengan sikap netral pegawai negeri sipil (PNS) itu, saya meyakini Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 di Bali akan berjalan tertib," kata Nyoman Subanda di Denpasar, Selasa.
Terkait usulan pemerintah setempat yang tidak memperbolehkan para pegawai negeri sipil (PNS) ikut menggunakan hak suaranya dalam pilkada nanti merupakan hal yang tidak tepat karena PNS itu juga sebagai warga negara biasa yang memiliki hak pilih.
Namun, berbeda dengan halnya polisi dan TNI yang memang tidak diperbolehkan untuk memilih, karena harus memantau dan megamankan jalannya pilkada serentak itu.
"Para PNS itu kan masyarakat biasa, jadi sudah menjadi hak warga negara untuk memilih, namun saat mereka sudah menjadi abdi negara hendaknya harus bersikap netral dalam Pilkada nanti," ujarnya.
Subanda meminta, para simpatisan calon kepala daerah yang belum terpilih agar tidak membawa atribut berlebihan saat berkampanye agar tetap berjalan aman dan kondusif.
Untuk regulasi Pilkada serentak itu, kata dia, perlu secara terus menerus disosialisasikan tata cara pemilihan calon pemerintah daerah yang dipilih masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih dan lebih dipahami masyarakat.
Menurut dia, apabila kegiatan sosialisasi pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara tergesa-gesa (instant), maka tidak menghasilkan pemahaman yang optimal di masyarakat dan memerlukan waktu satu tahun untuk sosialisasi.
Ia menambahkan, selama ini insan pers sudah proaktif memberikan edukasi politik kepada publik dan independensinya sudah mulai tumbuh dalam media tersebut.
"Hal ini kadang timbul tiba-tiba (tentatif) oleh insan pers, namun ada kalanya perlu diameter karena kadang kala pada kandidat calon kepala daerah lainnya tidak netral, namun terkadang terbawa arus " ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengharapkan insan pers lebih profesional dalam mengedukasi calon kandidat kepala daerah itu baik dari riwayat hidupnya dan figurnya tersebut.
Ia mengharapkan, masyarakat juga memiliki niat membaca berita dimedia masa agar lebih mengenal sosok calon kepala daerahnya. "Salah satu cara untuk meningkatkan minat masyarakat untuk membaca dan mencari informasi di media masa dengan membat berita yang menarik," ujarnya.
Selain itu, posisi berita yang disuguhkan dalam media cetak juga menjadi kunci keberhasilan minat masyarakat untuk membaca berita itu, sehingga minat baca menjadi baik. "Ini menjadi tugas media yang didukung semua pihak baik dari pemerintah dan akademisi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Dengan sikap netral pegawai negeri sipil (PNS) itu, saya meyakini Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 di Bali akan berjalan tertib," kata Nyoman Subanda di Denpasar, Selasa.
Terkait usulan pemerintah setempat yang tidak memperbolehkan para pegawai negeri sipil (PNS) ikut menggunakan hak suaranya dalam pilkada nanti merupakan hal yang tidak tepat karena PNS itu juga sebagai warga negara biasa yang memiliki hak pilih.
Namun, berbeda dengan halnya polisi dan TNI yang memang tidak diperbolehkan untuk memilih, karena harus memantau dan megamankan jalannya pilkada serentak itu.
"Para PNS itu kan masyarakat biasa, jadi sudah menjadi hak warga negara untuk memilih, namun saat mereka sudah menjadi abdi negara hendaknya harus bersikap netral dalam Pilkada nanti," ujarnya.
Subanda meminta, para simpatisan calon kepala daerah yang belum terpilih agar tidak membawa atribut berlebihan saat berkampanye agar tetap berjalan aman dan kondusif.
Untuk regulasi Pilkada serentak itu, kata dia, perlu secara terus menerus disosialisasikan tata cara pemilihan calon pemerintah daerah yang dipilih masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih dan lebih dipahami masyarakat.
Menurut dia, apabila kegiatan sosialisasi pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara tergesa-gesa (instant), maka tidak menghasilkan pemahaman yang optimal di masyarakat dan memerlukan waktu satu tahun untuk sosialisasi.
Ia menambahkan, selama ini insan pers sudah proaktif memberikan edukasi politik kepada publik dan independensinya sudah mulai tumbuh dalam media tersebut.
"Hal ini kadang timbul tiba-tiba (tentatif) oleh insan pers, namun ada kalanya perlu diameter karena kadang kala pada kandidat calon kepala daerah lainnya tidak netral, namun terkadang terbawa arus " ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengharapkan insan pers lebih profesional dalam mengedukasi calon kandidat kepala daerah itu baik dari riwayat hidupnya dan figurnya tersebut.
Ia mengharapkan, masyarakat juga memiliki niat membaca berita dimedia masa agar lebih mengenal sosok calon kepala daerahnya. "Salah satu cara untuk meningkatkan minat masyarakat untuk membaca dan mencari informasi di media masa dengan membat berita yang menarik," ujarnya.
Selain itu, posisi berita yang disuguhkan dalam media cetak juga menjadi kunci keberhasilan minat masyarakat untuk membaca berita itu, sehingga minat baca menjadi baik. "Ini menjadi tugas media yang didukung semua pihak baik dari pemerintah dan akademisi. (WDY)
Editor : I Made Surya
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015