Jakarta (Antara Bali) - Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menerima Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf membahas perbaikan pengawasan usaha di Indonesia.
"Kami melaporkan apa-apa yang bisa kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Juga terkait dengan bagaimana rekomendasi kebijakan dengan komoditas pangan," kata Syarkawi saat ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Senin.
Menurut Syarkawi, Wapres JK menerima laporan dari KPPU dan mendukung sejumlah upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh komisi tersebut.
Komisi juga melaporkan masalah kelangkaan daging sapi yang terjadi pada Agustus 2015. "Ada kebijakan pemerintah yang ingin mencapai target swasembada yang menurut kita sangat agresif. Ini saya sampaikan bahwa jangan sampai target swasembada dibuat agresif dan cenderung mengulangi kekeliruan yang terjadi di masa lalu," jelas Syarkawi.
Syarkawi mengatakan target swasembada daging sapi yang terlalu singkat dikhawatirkan sulit dicapai. Dia menjelaskan pemerintah pernah gagal mencapai target swasembada daging sapi pada 2009 yang masih mengimpor sekitar 60 persen dari seluruh kebutuhan daging sapi.
"Ingin swasembada di 2014, artinya dalam lima tahun impor daging harus menurun 50 persen," ujar Syarkawi menjelaskan jika target itu dibagi dengan pertumbuhan populasi sapi lokal maka akan terjadi kelangkaan daging.
Selain itu, Ketua KPPU juga menyampaikan sejumlah perkembangan terkait kelembagaan. "Kita dalam proses amandemen undang-undang. Terus juga kita lagi memproses peraturan presiden soal kelembagaan," jelas Syarkawi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami melaporkan apa-apa yang bisa kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Juga terkait dengan bagaimana rekomendasi kebijakan dengan komoditas pangan," kata Syarkawi saat ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Senin.
Menurut Syarkawi, Wapres JK menerima laporan dari KPPU dan mendukung sejumlah upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh komisi tersebut.
Komisi juga melaporkan masalah kelangkaan daging sapi yang terjadi pada Agustus 2015. "Ada kebijakan pemerintah yang ingin mencapai target swasembada yang menurut kita sangat agresif. Ini saya sampaikan bahwa jangan sampai target swasembada dibuat agresif dan cenderung mengulangi kekeliruan yang terjadi di masa lalu," jelas Syarkawi.
Syarkawi mengatakan target swasembada daging sapi yang terlalu singkat dikhawatirkan sulit dicapai. Dia menjelaskan pemerintah pernah gagal mencapai target swasembada daging sapi pada 2009 yang masih mengimpor sekitar 60 persen dari seluruh kebutuhan daging sapi.
"Ingin swasembada di 2014, artinya dalam lima tahun impor daging harus menurun 50 persen," ujar Syarkawi menjelaskan jika target itu dibagi dengan pertumbuhan populasi sapi lokal maka akan terjadi kelangkaan daging.
Selain itu, Ketua KPPU juga menyampaikan sejumlah perkembangan terkait kelembagaan. "Kita dalam proses amandemen undang-undang. Terus juga kita lagi memproses peraturan presiden soal kelembagaan," jelas Syarkawi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015