Surabaya (Antara Bali) - Pemilihan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat akan ditentukan oleh tim formatur yang anggotanya dipilih melalui mekanisme yang berlaku di peraturan Musyawarah Nasional IX MUI 2015.
"Seorang ketua umum dipilih berdasarkan kesepakatan tim formatur terpilih," ujar Ketua Panitia Lokal Munas IX MUI 2015 KH Abdusshomad Buchori kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Para anggota tim formatur, kata dia, akan diisi oleh 15-17 anggota yang dipilih berdasarkan perwakilan wilayah dan sejumlah pengurus demisioner dari MUI Pusat periode sebelumnya.
Sejumlah nama yang akan duduk di tim formatur antara lain ketua umum demisioner, wakil ketua umum demisioner, sekretaris jenderal demisioner, penasihat, perwakilan MUI antarwilayah, dan perwakilan organisasi masyarakat, terutama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Ia menjelaskan, nama-nama yang dipercaya duduk sebagai anggota tim formatur merupakan utusan setelah melalui kesepakatan masing-masing unsur. "Semisal di unsur MUI antarwilayah, kebetulan Jatim yang ada di wilayah IV bersama tiga provinsi lainnya sepakat memilih satu nama untuk duduk di tim formatur. Nah, nanti semua unsur mewakili satu nama juga dan diplenokan dalam sidang," ucapnya.
MUI Jatim sendiri, kata dia, berada di wilayah IV bersama Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). "Khusus wilayah IV, kami belum memastikan namanya karena akan ditentukan di sela tahapan Munas nanti," kata pria yang juga Ketua MUI Jatim tersebut.
Kendati akan dipilih oleh tim formatur, panitia menolak istilah "Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA)" untuk penyebutan proses pemilihan ketua umum meski sama-sama menggunakan sistem musyarawah mufakat sebagaimana pada proses pemilihan Rais Aam di Muktamar NU awal Agustus 2015.
"Tidak ada istilah AHWA atau istilah lainnya. Di MUI tak mengenal penyebutan istilah itu, meski pengertiannya sama yakni musyawarah mufakat," katanya.
Kata AHWA sendiri menjadi istilah populer pada Muktamar ke-33 NU lalu karena menjadi perdebatan serius hingga menimbulkan pro dan kontra di tubuh peserta muktamar. Pelaksanaan Munas IX MUI diselenggarakan di Garden Palace Surabaya, Jalan Yos Sudarso pada 24-27 Agustus 2015, dengan agenda utama memilih pengurus dan ketua umum periode lima tahun ke depan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Seorang ketua umum dipilih berdasarkan kesepakatan tim formatur terpilih," ujar Ketua Panitia Lokal Munas IX MUI 2015 KH Abdusshomad Buchori kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Para anggota tim formatur, kata dia, akan diisi oleh 15-17 anggota yang dipilih berdasarkan perwakilan wilayah dan sejumlah pengurus demisioner dari MUI Pusat periode sebelumnya.
Sejumlah nama yang akan duduk di tim formatur antara lain ketua umum demisioner, wakil ketua umum demisioner, sekretaris jenderal demisioner, penasihat, perwakilan MUI antarwilayah, dan perwakilan organisasi masyarakat, terutama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Ia menjelaskan, nama-nama yang dipercaya duduk sebagai anggota tim formatur merupakan utusan setelah melalui kesepakatan masing-masing unsur. "Semisal di unsur MUI antarwilayah, kebetulan Jatim yang ada di wilayah IV bersama tiga provinsi lainnya sepakat memilih satu nama untuk duduk di tim formatur. Nah, nanti semua unsur mewakili satu nama juga dan diplenokan dalam sidang," ucapnya.
MUI Jatim sendiri, kata dia, berada di wilayah IV bersama Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). "Khusus wilayah IV, kami belum memastikan namanya karena akan ditentukan di sela tahapan Munas nanti," kata pria yang juga Ketua MUI Jatim tersebut.
Kendati akan dipilih oleh tim formatur, panitia menolak istilah "Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA)" untuk penyebutan proses pemilihan ketua umum meski sama-sama menggunakan sistem musyarawah mufakat sebagaimana pada proses pemilihan Rais Aam di Muktamar NU awal Agustus 2015.
"Tidak ada istilah AHWA atau istilah lainnya. Di MUI tak mengenal penyebutan istilah itu, meski pengertiannya sama yakni musyawarah mufakat," katanya.
Kata AHWA sendiri menjadi istilah populer pada Muktamar ke-33 NU lalu karena menjadi perdebatan serius hingga menimbulkan pro dan kontra di tubuh peserta muktamar. Pelaksanaan Munas IX MUI diselenggarakan di Garden Palace Surabaya, Jalan Yos Sudarso pada 24-27 Agustus 2015, dengan agenda utama memilih pengurus dan ketua umum periode lima tahun ke depan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015