Denpasar (Antara Bali) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menargetkan semua pengawas pemilu lapangan yang akan bertugas dalam pemilihan kepala daerah di enam kabupaten/kota pada 9 Desember 2015 sudah terbentuk pada akhir Juni.
"Kami targetkan akhir Juni semua PPL sudah terbentuk sehingga awal Juli sudah bisa dilantik," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia di Denpasar, Senin.
Ia mengemukakan jumlah PPL yang harus terbentuk untuk enam kabupaten/kota tersebut sebanyak 439 orang. Jumlah itu disesuaikan dengan banyaknya desa dan kelurahan pada daerah yang akan melaksanakan pilkada.
"Kami sudah berkoordinasi dengan dengan kepala desa dan lurah untuk bisa menginformasikan pada warganya agar mau menjadi PPL. Pengumuman tertulis juga sudah kami tempel di kantor desa atau lurah masing-masing, termasuk di tempat-tempat strategis," ujarnya.
Rudia sangat berharap banyak yang berminat menjadi PPL sehingga pihaknya memiliki pilihan dan tidak orang itu-itu saja atau yang pada pemilu sebelumnya sudah pernah menjadi PPL.
"Sampai saat ini, baru PPL di Kabupaten Bangli yang sudah terbentuk. Sedangkan untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sudah terbentuk untuk di enam kabupaten/kota," ucapnya.
Dengan demikian, kata Rudia, masih ada kesempatan bagi warga yang ingin mendaftar menjadi PPL dan sampai sekarang masih pada tahap penerimaan berkas. "Untuk honor yang didapat PPL antarkabupaten kemungkinan berbeda karena disesuaikan dengan anggaran daerah masing-masing," ujarnya.
Di sisi lain, terkait dengan potensi kerawanan dalam pilkada, Rudia menilai dana desa dari pemerintah pusat rentan disalahgunakan oknum kepala desa untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam pilkada.
"Dana desa berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena sepenuhnya pengelolaan ini di tingkat desa," katanya.
Oleh karena itu, ujar Rudia, dalam pengawasan pilkada juga akan memfokuskan pengawasan terhadap penggunaan dana desa kalau-kalau ada yang dikaitkan dengan kepentingan politik, maupun penggunaan dana hibah dan bansos.
Pilkada di Bali yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang akan dilaksanakan pada enam kabupaten dan kota yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Bangli, Karangasem, Tabanan dan Jembrana. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami targetkan akhir Juni semua PPL sudah terbentuk sehingga awal Juli sudah bisa dilantik," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia di Denpasar, Senin.
Ia mengemukakan jumlah PPL yang harus terbentuk untuk enam kabupaten/kota tersebut sebanyak 439 orang. Jumlah itu disesuaikan dengan banyaknya desa dan kelurahan pada daerah yang akan melaksanakan pilkada.
"Kami sudah berkoordinasi dengan dengan kepala desa dan lurah untuk bisa menginformasikan pada warganya agar mau menjadi PPL. Pengumuman tertulis juga sudah kami tempel di kantor desa atau lurah masing-masing, termasuk di tempat-tempat strategis," ujarnya.
Rudia sangat berharap banyak yang berminat menjadi PPL sehingga pihaknya memiliki pilihan dan tidak orang itu-itu saja atau yang pada pemilu sebelumnya sudah pernah menjadi PPL.
"Sampai saat ini, baru PPL di Kabupaten Bangli yang sudah terbentuk. Sedangkan untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sudah terbentuk untuk di enam kabupaten/kota," ucapnya.
Dengan demikian, kata Rudia, masih ada kesempatan bagi warga yang ingin mendaftar menjadi PPL dan sampai sekarang masih pada tahap penerimaan berkas. "Untuk honor yang didapat PPL antarkabupaten kemungkinan berbeda karena disesuaikan dengan anggaran daerah masing-masing," ujarnya.
Di sisi lain, terkait dengan potensi kerawanan dalam pilkada, Rudia menilai dana desa dari pemerintah pusat rentan disalahgunakan oknum kepala desa untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam pilkada.
"Dana desa berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena sepenuhnya pengelolaan ini di tingkat desa," katanya.
Oleh karena itu, ujar Rudia, dalam pengawasan pilkada juga akan memfokuskan pengawasan terhadap penggunaan dana desa kalau-kalau ada yang dikaitkan dengan kepentingan politik, maupun penggunaan dana hibah dan bansos.
Pilkada di Bali yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang akan dilaksanakan pada enam kabupaten dan kota yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Bangli, Karangasem, Tabanan dan Jembrana. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015