Boracay, Aklan, Filipina (Antara Bali) - Hasil kajian yang dikeluarkan
Unit Pendukung Kebijakan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (PSU APEC)
mendukung proposal Indonesia untuk mendorong perdagangan "produk-produk
pembangunan" di kawasan Asia Pasifik guna menyeimbangkan perekonomian
antara negara maju dengan negara berkembang.
"Hasil kajian yang dilakukan PSU (Policy Support Unit) APEC memberikan sinyal positif yang mendukung proposal yang diajukan Indonesia setahun silam untuk mendorong perdagangan produk-produk pembangunan di APEC untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi negara maju dan berkembang," kata Menteri Perdagangan RI Rachmat Gobel di Boracay, Filipina pada Minggu.
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam pertemuan Komisi Perdagangan dan Investasi (CTI) disela Pertemuan Menteri Perdagangan (Ministers responsible for Trade Meeting) APEC 2015, yang diselenggarakan di Pulau Boracay, Filipina pada 23-24 Mei.
Menurut Mendag, Indonesia mengusulkan proposal tersebut dalam rangka mengidentifikasi gambaran korelasi perdagangan produk-produk yang dikaji dengan pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Produk-produk pembangunan yang berasal dari Indonesia, yaitu karet, kelapa sawit, CPO, rotan, dan produk perikanan.
"Hal (pengajuan proposal produk pembangunan) itu dilakukan guna menjaga keseimbangan liberalisasi antara negara maju dan negra berkembang yang digagas dalam kerangka pencapaian Bogor Goals di APEC," ujar Rachmat.
Terkait proposal yang mempromosikan produk-produk pembangunan itu, menurut Mendag, PSU APEC menyimpulkan bahwa ada relevansi untuk medorong ekspansi perdagangan dari produk-produk yang dikaji melalui penurunan tarif.
Selain itu, PSU APEC menilai bahwa ada banyak produk pembangunan yang berpotensi meningkat dalam perdagangan dunia dan memiliki keunggulan komparatif.
"Secara umum perdagangan produk pertanian memiliki korelasi yang lebih positif terhadap pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan dibanding produk industri," ungkap Rachmat.
Selanjutnya, PSU APEC juga menyimpulkan bahwa dukungan beberapa faktor di luar perdagangan akan diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Faktor yang dibutuhkan itu, antara lain infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, pendidikan, pelatihan dan jasa keuangan, jaminan kesejahteraan, kondisi ketenagakerjaan, pengembangan rantai nilai global.
Mendag menyambut baik hasil kajian PSU APEC tersebut dan secara khusus menyampaikan rasa terimakasih kepada ekonomi (negara) yang menjadi "co-sponsor", yaitu Brunei Darussalam, Peru, tiongkok, dan Vietnam.
Kampanye proposal Produk Pembangunan itu menjadi salah satu fokus Menteri Perdagangan RI dalam Pertemuan Menteri Perdagangan APEC 2015.
Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian PSU itu, menurut Mendag Rachmat, Indonesia akan melaksanakan Dialog Kebijakan Perdagangan tentang Produk-Produk Pembangunan pada Agustus mendatang di Cebu, Filipina.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Hasil kajian yang dilakukan PSU (Policy Support Unit) APEC memberikan sinyal positif yang mendukung proposal yang diajukan Indonesia setahun silam untuk mendorong perdagangan produk-produk pembangunan di APEC untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi negara maju dan berkembang," kata Menteri Perdagangan RI Rachmat Gobel di Boracay, Filipina pada Minggu.
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam pertemuan Komisi Perdagangan dan Investasi (CTI) disela Pertemuan Menteri Perdagangan (Ministers responsible for Trade Meeting) APEC 2015, yang diselenggarakan di Pulau Boracay, Filipina pada 23-24 Mei.
Menurut Mendag, Indonesia mengusulkan proposal tersebut dalam rangka mengidentifikasi gambaran korelasi perdagangan produk-produk yang dikaji dengan pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Produk-produk pembangunan yang berasal dari Indonesia, yaitu karet, kelapa sawit, CPO, rotan, dan produk perikanan.
"Hal (pengajuan proposal produk pembangunan) itu dilakukan guna menjaga keseimbangan liberalisasi antara negara maju dan negra berkembang yang digagas dalam kerangka pencapaian Bogor Goals di APEC," ujar Rachmat.
Terkait proposal yang mempromosikan produk-produk pembangunan itu, menurut Mendag, PSU APEC menyimpulkan bahwa ada relevansi untuk medorong ekspansi perdagangan dari produk-produk yang dikaji melalui penurunan tarif.
Selain itu, PSU APEC menilai bahwa ada banyak produk pembangunan yang berpotensi meningkat dalam perdagangan dunia dan memiliki keunggulan komparatif.
"Secara umum perdagangan produk pertanian memiliki korelasi yang lebih positif terhadap pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan dibanding produk industri," ungkap Rachmat.
Selanjutnya, PSU APEC juga menyimpulkan bahwa dukungan beberapa faktor di luar perdagangan akan diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Faktor yang dibutuhkan itu, antara lain infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, pendidikan, pelatihan dan jasa keuangan, jaminan kesejahteraan, kondisi ketenagakerjaan, pengembangan rantai nilai global.
Mendag menyambut baik hasil kajian PSU APEC tersebut dan secara khusus menyampaikan rasa terimakasih kepada ekonomi (negara) yang menjadi "co-sponsor", yaitu Brunei Darussalam, Peru, tiongkok, dan Vietnam.
Kampanye proposal Produk Pembangunan itu menjadi salah satu fokus Menteri Perdagangan RI dalam Pertemuan Menteri Perdagangan APEC 2015.
Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian PSU itu, menurut Mendag Rachmat, Indonesia akan melaksanakan Dialog Kebijakan Perdagangan tentang Produk-Produk Pembangunan pada Agustus mendatang di Cebu, Filipina.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015