Denpasar (Antara Bali) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali menginginkan pelaksanaan ujian nasional jenjang SMP/MTs dari 4-7 Mei 2015 dapat berjalan dengan jujur dan tidak ada kecurangan seperti saat pelaksanaan UN SMA/SMK.
"Kalau kemarin ada catatan Ombudsman, UN SMP tidak boleh terjadi lagi. Semua pengawas, kepala sekolah dan semua yang terlibat, kami harapkan bisa secara jujur karena itu menentukan integritas sekolah," kata Kadisdikpora Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, karena di Bali untuk UN jenjang SMP tidak ada yang menggunakan sistem "computer based test" (UN berbasiskan komputer) dan semuanya menggunakan "paper based test" (menggunakan lembar jawaban UN), diharapkan untuk soal-soal tidak ada kesalahan dan bisa tepat waktu sampai di sekolah.
Bahkan, tambah TIA, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan juga akan mengadakan "teleconference" dengan jajaran seluruh Disdikpora provinsi di Tanah Air untuk mengecek persiapan pelaksanaan UN SMP pada 30 April mendatang.
"Untuk tindak lanjut kecurangan saat pelaksanaan UN SMA, kami beberapa waktu lalu sudah mengumpulkan jajaran Disdikpora kabupaten/kota se-Bali dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan mereka sudah mendengarkan temuan kecurangan langsung dari Ombudsman," ucapnya.
Sebelumnya Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengemukakan berdasarkan hasil pantauan pihaknya pada sejumlah sekolah, masih ditemukan sejumlah kecurangan pada pelaksanaan UN SMA/SMK tahun ini. Kecurangan didominasi oleh pemanfaatan "gadget" oleh peserta ujian. "Kecurangan ini dipicu oleh lemahnya disiplin pengawas," ujarnya.
Kecurangan lainnya, masih ada siswa yang bekerja sama, mencontek dan kondisi ruang ujian yang kurang mendukung. Tentu saja, hasil temuan itu tak bisa dijadikan alasan untuk mengklaim bahwa UN tak berjalan dengan baik. Karena pihak Ombudsman hanya menggunakan sampel dalam pemantauannya.
Umar menambahkan, meski masih ditemukan beberapa kecurangan dalam pelaksanaannya, dia menilai pelaksaanaan UN dengan Computer Based Test (CBT) jauh lebih baik dibandingkan sistem Paper Based Test (PBT). "Pelaksanaannya jauh lebih progresif dengan perubahan yang cukup signifikan," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kalau kemarin ada catatan Ombudsman, UN SMP tidak boleh terjadi lagi. Semua pengawas, kepala sekolah dan semua yang terlibat, kami harapkan bisa secara jujur karena itu menentukan integritas sekolah," kata Kadisdikpora Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, karena di Bali untuk UN jenjang SMP tidak ada yang menggunakan sistem "computer based test" (UN berbasiskan komputer) dan semuanya menggunakan "paper based test" (menggunakan lembar jawaban UN), diharapkan untuk soal-soal tidak ada kesalahan dan bisa tepat waktu sampai di sekolah.
Bahkan, tambah TIA, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan juga akan mengadakan "teleconference" dengan jajaran seluruh Disdikpora provinsi di Tanah Air untuk mengecek persiapan pelaksanaan UN SMP pada 30 April mendatang.
"Untuk tindak lanjut kecurangan saat pelaksanaan UN SMA, kami beberapa waktu lalu sudah mengumpulkan jajaran Disdikpora kabupaten/kota se-Bali dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan mereka sudah mendengarkan temuan kecurangan langsung dari Ombudsman," ucapnya.
Sebelumnya Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengemukakan berdasarkan hasil pantauan pihaknya pada sejumlah sekolah, masih ditemukan sejumlah kecurangan pada pelaksanaan UN SMA/SMK tahun ini. Kecurangan didominasi oleh pemanfaatan "gadget" oleh peserta ujian. "Kecurangan ini dipicu oleh lemahnya disiplin pengawas," ujarnya.
Kecurangan lainnya, masih ada siswa yang bekerja sama, mencontek dan kondisi ruang ujian yang kurang mendukung. Tentu saja, hasil temuan itu tak bisa dijadikan alasan untuk mengklaim bahwa UN tak berjalan dengan baik. Karena pihak Ombudsman hanya menggunakan sampel dalam pemantauannya.
Umar menambahkan, meski masih ditemukan beberapa kecurangan dalam pelaksanaannya, dia menilai pelaksaanaan UN dengan Computer Based Test (CBT) jauh lebih baik dibandingkan sistem Paper Based Test (PBT). "Pelaksanaannya jauh lebih progresif dengan perubahan yang cukup signifikan," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015