Denpasar (Antara Bali) - Akademisi perikanan dan ilmu kelautan Universitas Warmadewa Denpasar Ir I Gede Sudiarta MSi mendorong pemerintah Provinsi Bali melakukan upaya strategis dalam membantu pemasaran hasil tangkapan ikan para nelayan di Pulau Dewata.
"Kami selaku akademisi mendorong Pemprov Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan langkah strategis untuk membantu nelayan memasarkan hasil tangkapannya agar memiliki nilai ekonomi tinggi," ujar Gede Sudiarta, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, dengan adanya langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan konsep minapolitan yang saat ini diidam-idamkan oleh nelayan yang ada di Pulau Dewata.
Selain itu, dengan adanya upaya tersebut dapat memberikan kepastian harga ikan yang dijual oleh nelayan setelah melaut.
"Hal itu yang harus dicermati oleh pemerintah dan apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta adanya mekanisme harga pasar yang lebih baik lagi," ujarnya.
Pihaknya mendukung program pemerintah dalam melakukan pengembangan minapolitan. Namun, dalam mewujudkan itu perlu langkah khusus agar terlaksana dengan baik dan lancar.
Ia mengatakan salah satu langkah khusus yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan program itu dengan mengakomodasi nelayan setempat yang akan dijadikan minapolitan, karena selama ini nelayan menjual ikan tersebut menyebar di suatu tempat dan tidak di tempat penjualan yang seharusnya.
"Dalam mengembangkan minapolitan itu harus juga tersedia fasilitas pabrik es atau `cold storage` untuk menyimpan hasil tangkapan nelayan, serta tempat pelelangan ikan," ujarnya.
Namun, bagi kelompok-kelompok nelayan di Pulau Dewata yang berada jauh dari pusat pelelangan ikan, kata dia, perlu peran pemerintah dalam menjembatani pemasaran tersebut.
"Misalnya di suatu tempat pelelangan ikan (TPI) memiliki alat transportasi yang dapat mengambil hasil tangkapan ikan dari nelayan di masing-masing daerah dengan kepastian harga yang tidak merugikan nelayan," ujarnya.
Terkait upaya terebut, kata dia, Pemprov Bali diharapkan mencarikan solusinya sehingga nelayan tidak dirugikan, dan pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan khususnya bagi masyarakat pesisir.
"Selama ini tugas tersebut diambil-alih oleh pengepul yag merugikan nelayan," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami selaku akademisi mendorong Pemprov Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan langkah strategis untuk membantu nelayan memasarkan hasil tangkapannya agar memiliki nilai ekonomi tinggi," ujar Gede Sudiarta, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, dengan adanya langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan konsep minapolitan yang saat ini diidam-idamkan oleh nelayan yang ada di Pulau Dewata.
Selain itu, dengan adanya upaya tersebut dapat memberikan kepastian harga ikan yang dijual oleh nelayan setelah melaut.
"Hal itu yang harus dicermati oleh pemerintah dan apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta adanya mekanisme harga pasar yang lebih baik lagi," ujarnya.
Pihaknya mendukung program pemerintah dalam melakukan pengembangan minapolitan. Namun, dalam mewujudkan itu perlu langkah khusus agar terlaksana dengan baik dan lancar.
Ia mengatakan salah satu langkah khusus yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan program itu dengan mengakomodasi nelayan setempat yang akan dijadikan minapolitan, karena selama ini nelayan menjual ikan tersebut menyebar di suatu tempat dan tidak di tempat penjualan yang seharusnya.
"Dalam mengembangkan minapolitan itu harus juga tersedia fasilitas pabrik es atau `cold storage` untuk menyimpan hasil tangkapan nelayan, serta tempat pelelangan ikan," ujarnya.
Namun, bagi kelompok-kelompok nelayan di Pulau Dewata yang berada jauh dari pusat pelelangan ikan, kata dia, perlu peran pemerintah dalam menjembatani pemasaran tersebut.
"Misalnya di suatu tempat pelelangan ikan (TPI) memiliki alat transportasi yang dapat mengambil hasil tangkapan ikan dari nelayan di masing-masing daerah dengan kepastian harga yang tidak merugikan nelayan," ujarnya.
Terkait upaya terebut, kata dia, Pemprov Bali diharapkan mencarikan solusinya sehingga nelayan tidak dirugikan, dan pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan khususnya bagi masyarakat pesisir.
"Selama ini tugas tersebut diambil-alih oleh pengepul yag merugikan nelayan," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015