Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta anggota DPRD setempat agar dapat membantu masyarakat mengarahkan peruntukan dana hibah untuk hal-hal yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.
"Saya mengimbau agar diarahkan untuk hal-hal yang bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi rakyat," kata Pastika, di Denpasar, Kamis.
Ia mencontohkan peruntukan dana hibah yang ada hubungannya dengan pengentasan kemiskinan seperti perbaikan jalan produksi, membangun rumah layak huni, memberikan bibit ayam betina kepada orang miskin dan sebagainya.
Menurut dia, kurang tepat jika dana hibah mayoritas digunakan hanya untuk memperbaiki pelinggih (tempat suci) dan menggelar ritual keagamaan secara besar-besaran.
"Bisa nggak distop memperbaiki pelinggih, karena sudah diberikan Rp200 juta setiap desa pakraman (desa adat). Jika ditambahin lagi kebanyakan," ujarnya.
Selain itu, kata Pastika, jika hibah terlalu banyak diberikan kepada desa pakraman dan digunakan untuk memperbaiki "pelinggih" dampaknya justru dapat "meracuni" masyarakat dalam artian menjadi memanjakan mereka dan kemudian dananya bisa saja digunakan untuk berfoya-foya.
"Bisa nggak kita kurangi yang begitu-begitu. Kalau bisa dikurangi, saya berterima kasih sekali karena `yadnya` atau pengorbanan secara tulus itu tidak cuma itu, `manusa yadnya` atau membantu sesama juga penting," tegasnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali Ketut Mandia menyambut positif jika memang peruntukan dana hibah fokus untuk pengentasan kemiskinan.
"Tetapi yang penting jangan dipolitisasi sehingga orang yang tidak dapat jadi dapat," ujarnya.
Mandia berpandangan ketika tidak ada kedekatan politik, seringkali warga yang benar-benar miskin menjadi tidak dapat bantuan hibah sehingga menjadi tidak sesuai dengan harapan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya mengimbau agar diarahkan untuk hal-hal yang bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi rakyat," kata Pastika, di Denpasar, Kamis.
Ia mencontohkan peruntukan dana hibah yang ada hubungannya dengan pengentasan kemiskinan seperti perbaikan jalan produksi, membangun rumah layak huni, memberikan bibit ayam betina kepada orang miskin dan sebagainya.
Menurut dia, kurang tepat jika dana hibah mayoritas digunakan hanya untuk memperbaiki pelinggih (tempat suci) dan menggelar ritual keagamaan secara besar-besaran.
"Bisa nggak distop memperbaiki pelinggih, karena sudah diberikan Rp200 juta setiap desa pakraman (desa adat). Jika ditambahin lagi kebanyakan," ujarnya.
Selain itu, kata Pastika, jika hibah terlalu banyak diberikan kepada desa pakraman dan digunakan untuk memperbaiki "pelinggih" dampaknya justru dapat "meracuni" masyarakat dalam artian menjadi memanjakan mereka dan kemudian dananya bisa saja digunakan untuk berfoya-foya.
"Bisa nggak kita kurangi yang begitu-begitu. Kalau bisa dikurangi, saya berterima kasih sekali karena `yadnya` atau pengorbanan secara tulus itu tidak cuma itu, `manusa yadnya` atau membantu sesama juga penting," tegasnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali Ketut Mandia menyambut positif jika memang peruntukan dana hibah fokus untuk pengentasan kemiskinan.
"Tetapi yang penting jangan dipolitisasi sehingga orang yang tidak dapat jadi dapat," ujarnya.
Mandia berpandangan ketika tidak ada kedekatan politik, seringkali warga yang benar-benar miskin menjadi tidak dapat bantuan hibah sehingga menjadi tidak sesuai dengan harapan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015