Negara (Antara Bali) - Pemkab Jembrana mengeluhkan, instansi atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik pemerintah pusat yang ada di daerah ini, karena dianggap kurang koordinasi.
"Ada dua UPT pemerintah pusat di Kabupaten Jembrana, yaitu Pusat Observasi Kelautan atau SEACORM dan Pelabuhan Perikanan Nusantara. Kami sayangkan, dua-duanya masih sering jalan sendiri, sehingga manfaatnya kurang dirasakan masyarakat kami," kata Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Kehutanan Jembrana Made Dwi Maharimbawa, di Negara, Minggu.
Ia mencontohkan, hingga saat ini nelayan lokal belum mampu mengakses data ke SEACORM, sehingga masih menggunakan cara-cara tradisional untuk menuju ke lokasi ikan.
Menurutnya, untuk mengakses data ke pusat observasi kelautan tersebut, nelayan membutuhkan beberapa peralatan, yang hingga kini belum mampu mereka miliki.
"Di sisi lain memang sumberdaya manusia nelayan kami masih rendah. Namun kendala terbesar adalah alat khusus untuk mengakses SEACORM, dan itu termasuk teknologi canggih," ujarnya.
Disinggung terkait koordinasi antara Pemkab Jembrana dengan SEACORM, agar nelayan lokal juga bisa mengakses lokasi keberadaan ikan, ia mengatakan, hal itulah yang sampai saat ini masih sulit dilakukan.
Ia mengaku, meskipun berada di wilayah Kabupaten Jembrana, pihak SEACORM jarang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihaknya, termasuk menyangkut kepentingan nelayan lokal.
"Padahal kalau nelayan lokal bisa mengakses tampilan satelit dari SEACORM, akan terlihat jelas dimana saja posisi ikan, yang otomatis akan menambah hasil tangkap mereka. Karena nelayan kami tidak bisa mengakses, fasilitas itu lebih banyak digunakan kapal perusahaan besar, bahkan nelayan asing," katanya.
Keluhan lemahnya komunikasi dan koordinasi juga ia sampaikan, terkait keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara.
Ia mengatakan, ada beberapa persoalan yang terkesan pelabuhan berjalan sendiri, seperti pengembangan lahan beberapa waktu lalu.
"Setelah ada masalah baru kami diajak koordinasi. Aktivitas serta fasilitas yang kami pasang di pelabuhan, khususnya di tempat pelelangan ikan juga mereka batasi," ujarnya.
Padahal, katanya, petugas dari Pemkab Jembrana yang bertugas di penimbangan pelelangan ikan, dengan sukarela membagi data ke petugas pelabuhan terkait jumlah ikan yang hasil tangkapan nelayan, termasuk jenis-jenisnya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Ada dua UPT pemerintah pusat di Kabupaten Jembrana, yaitu Pusat Observasi Kelautan atau SEACORM dan Pelabuhan Perikanan Nusantara. Kami sayangkan, dua-duanya masih sering jalan sendiri, sehingga manfaatnya kurang dirasakan masyarakat kami," kata Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Kehutanan Jembrana Made Dwi Maharimbawa, di Negara, Minggu.
Ia mencontohkan, hingga saat ini nelayan lokal belum mampu mengakses data ke SEACORM, sehingga masih menggunakan cara-cara tradisional untuk menuju ke lokasi ikan.
Menurutnya, untuk mengakses data ke pusat observasi kelautan tersebut, nelayan membutuhkan beberapa peralatan, yang hingga kini belum mampu mereka miliki.
"Di sisi lain memang sumberdaya manusia nelayan kami masih rendah. Namun kendala terbesar adalah alat khusus untuk mengakses SEACORM, dan itu termasuk teknologi canggih," ujarnya.
Disinggung terkait koordinasi antara Pemkab Jembrana dengan SEACORM, agar nelayan lokal juga bisa mengakses lokasi keberadaan ikan, ia mengatakan, hal itulah yang sampai saat ini masih sulit dilakukan.
Ia mengaku, meskipun berada di wilayah Kabupaten Jembrana, pihak SEACORM jarang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihaknya, termasuk menyangkut kepentingan nelayan lokal.
"Padahal kalau nelayan lokal bisa mengakses tampilan satelit dari SEACORM, akan terlihat jelas dimana saja posisi ikan, yang otomatis akan menambah hasil tangkap mereka. Karena nelayan kami tidak bisa mengakses, fasilitas itu lebih banyak digunakan kapal perusahaan besar, bahkan nelayan asing," katanya.
Keluhan lemahnya komunikasi dan koordinasi juga ia sampaikan, terkait keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara.
Ia mengatakan, ada beberapa persoalan yang terkesan pelabuhan berjalan sendiri, seperti pengembangan lahan beberapa waktu lalu.
"Setelah ada masalah baru kami diajak koordinasi. Aktivitas serta fasilitas yang kami pasang di pelabuhan, khususnya di tempat pelelangan ikan juga mereka batasi," ujarnya.
Padahal, katanya, petugas dari Pemkab Jembrana yang bertugas di penimbangan pelelangan ikan, dengan sukarela membagi data ke petugas pelabuhan terkait jumlah ikan yang hasil tangkapan nelayan, termasuk jenis-jenisnya.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015