Denpasar (Antara Bali) - Panitia Khusus Aset Daerah DPRD Provinsi Bali mengingatkan para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat mengenai pengelolaan aset.
"SKPD harus mempunyai konsep pemanfaatan lahan bernilai ekonomis," kata Ketua Pansus Aset DPRD Bali Wayan Gunawan di Denpasar, Kamis.
Gunawan menilai pengelolaan aset milik Pemprov Bali sama sekali tidak berorientasi bisnis sehingga tidak memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.
Ia mencontohkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Bali yang tidak melakukan upaya maksimal pengelolaan lahan sehingga masyarakat tidak bisa mengambil manfaatnya.
Menurut dia, lahan yang dikelola SKPD tersebut hanya untuk penelitian dan pengembangan bibit.
Dinas Pertanian dan Perkebunan juga dianggap tidak mampu mendesain konsep bisnis untuk pengelolaan lahan tersebut.
Gunawan berpandangan kalau saja aset tersebut dikerjasamakan dengan petani untuk bercocok tanam, tentu punya nilai ekonomis.
"Selama ini hanya untuk pembibitan. Seharusnya kerja sama dengan petani. Misalnya saja 1 hektare ditanam jeruk. Itu bisa ditanam 1.000 pohon. Saat tiba masa panen tiga tahun kemudian pendapatannya bisa mencapai Rp1 miliar," kata politikus Partai Golkar itu.
Oleh sebab itu, dia meminta SKPD harus keluar dari pola konvensional yang tidak berorientasi bisnis. Selama ini aset milik pemprov yang dikelola SKPD tidak diorientasikan untuk menambah nilai ekonomis.
"Saya suarakan itu agar SKPD memiliki konsep pengelolaan aset yang bernilai ekonomis dan berorientasi bisnis," katanya.(I020)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"SKPD harus mempunyai konsep pemanfaatan lahan bernilai ekonomis," kata Ketua Pansus Aset DPRD Bali Wayan Gunawan di Denpasar, Kamis.
Gunawan menilai pengelolaan aset milik Pemprov Bali sama sekali tidak berorientasi bisnis sehingga tidak memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.
Ia mencontohkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Bali yang tidak melakukan upaya maksimal pengelolaan lahan sehingga masyarakat tidak bisa mengambil manfaatnya.
Menurut dia, lahan yang dikelola SKPD tersebut hanya untuk penelitian dan pengembangan bibit.
Dinas Pertanian dan Perkebunan juga dianggap tidak mampu mendesain konsep bisnis untuk pengelolaan lahan tersebut.
Gunawan berpandangan kalau saja aset tersebut dikerjasamakan dengan petani untuk bercocok tanam, tentu punya nilai ekonomis.
"Selama ini hanya untuk pembibitan. Seharusnya kerja sama dengan petani. Misalnya saja 1 hektare ditanam jeruk. Itu bisa ditanam 1.000 pohon. Saat tiba masa panen tiga tahun kemudian pendapatannya bisa mencapai Rp1 miliar," kata politikus Partai Golkar itu.
Oleh sebab itu, dia meminta SKPD harus keluar dari pola konvensional yang tidak berorientasi bisnis. Selama ini aset milik pemprov yang dikelola SKPD tidak diorientasikan untuk menambah nilai ekonomis.
"Saya suarakan itu agar SKPD memiliki konsep pengelolaan aset yang bernilai ekonomis dan berorientasi bisnis," katanya.(I020)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015