Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Ketut Tama Tenaya meminta Pemerintah Kabupaten Badung dan provinsi setempat segera mencarikan jalan keluar terkait perparkiran kawasan wisata tirtha di Kelurahan Tanjung Benoa.
"Saya sudah ketemu dengan pihak Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Bali untuk mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pengelola objek wisata di Kelurahan Tanjung Benoa, Badung," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan ketika wisatawan ramai berkunjung dengan mengendarai bus, maka sepanjang Jalan Pratama menuju objek wisata Tanjung Benoa lalu lintas akan krodit dan macet.
"Hal tersebut disebabkan karena tidak tersedia lahan perparkiran. Selama ini parkir kendaraan, terutama bus menggunakan lahan pribadi, Namun seiring pesatnya pembangunan hotel dan restoran, maka tanah itu dimanfaatkan pemiliknya," ucap politikus asal Kelurahan Tanjung Benoa.
Menurut Tama Tenaya, untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di sepanjang Jalan Pratama itu, pihaknya meminta kepada Dinas Perhubungan untuk menyediakan suttle bus, sehingga dengan harapan bus tidak memasuki kawasan Tanjung Benoa.
"Kalau pemerintah menyediakan suttle bus, dan kendaraan itu bisa di parkir di Lapangan Lagoon, Nusa Dua, maka kemacetan lalu lintas dapat diatasi," ujar Tama Tenaya yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali ini.
Namun tidak itu saja, kata Tama Tenaya, Lapangan Lagoon itu statusnya milik Kementerian Kehutanan yang disewa oleh PT ITDC (Pengembangan Pariwisata Indonesia).
"Itu yang saya dengar dari pegawai ITDC. Kalau benar lahan itu menyewa, maka mengatasi kemacetan akan bertambah sulit. Sebab Kelurahan Tanjung Benoa maupun desa adat setempat tidak memiliki aset tanah yang digunakan perparkiran," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, persoalan ini adalah masalah bersama yang harus segera dicarikan jalan keluar, sehingga tidak sampai menganggu aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.
"Kalau wisatawan kesana terus terjebak kemacetan, saya khawatir kunjungan wisatawan yang akan bermain wisata tirta menurun," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya sudah ketemu dengan pihak Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Bali untuk mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pengelola objek wisata di Kelurahan Tanjung Benoa, Badung," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan ketika wisatawan ramai berkunjung dengan mengendarai bus, maka sepanjang Jalan Pratama menuju objek wisata Tanjung Benoa lalu lintas akan krodit dan macet.
"Hal tersebut disebabkan karena tidak tersedia lahan perparkiran. Selama ini parkir kendaraan, terutama bus menggunakan lahan pribadi, Namun seiring pesatnya pembangunan hotel dan restoran, maka tanah itu dimanfaatkan pemiliknya," ucap politikus asal Kelurahan Tanjung Benoa.
Menurut Tama Tenaya, untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di sepanjang Jalan Pratama itu, pihaknya meminta kepada Dinas Perhubungan untuk menyediakan suttle bus, sehingga dengan harapan bus tidak memasuki kawasan Tanjung Benoa.
"Kalau pemerintah menyediakan suttle bus, dan kendaraan itu bisa di parkir di Lapangan Lagoon, Nusa Dua, maka kemacetan lalu lintas dapat diatasi," ujar Tama Tenaya yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali ini.
Namun tidak itu saja, kata Tama Tenaya, Lapangan Lagoon itu statusnya milik Kementerian Kehutanan yang disewa oleh PT ITDC (Pengembangan Pariwisata Indonesia).
"Itu yang saya dengar dari pegawai ITDC. Kalau benar lahan itu menyewa, maka mengatasi kemacetan akan bertambah sulit. Sebab Kelurahan Tanjung Benoa maupun desa adat setempat tidak memiliki aset tanah yang digunakan perparkiran," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, persoalan ini adalah masalah bersama yang harus segera dicarikan jalan keluar, sehingga tidak sampai menganggu aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.
"Kalau wisatawan kesana terus terjebak kemacetan, saya khawatir kunjungan wisatawan yang akan bermain wisata tirta menurun," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015