Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan pemerintah pusat ikut menanggung biaya pelestarian budaya di provinsi itu karena dari pariwisata budaya Bali telah menyumbangkan devisa mencapai Rp40 triliun.
"Untuk bisa melestarikan budaya yang ada, kami meminta pemerintah pusat juga ikut bertanggung jawab dan membiayai pelestarian budaya Bali," kata Pastika dalam rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana, di Denpasar, Senin.
Pastika mengemukakan selama ini semua biaya yang dibutuhkan untuk melestarikan budaya Bali diambil dari dana APBD yang jumlahnya cukup besar. Setiap tahun, pemerintah harus menyalurkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 1.488 desa pakraman (desa adat) sebesar Rp100 juta per desa dan pada 2015 meningkat menjadi Rp200 juta per desa.
Untuk pelestarian subak, Pemprov Bali juga menggelontorkan dana sebesar Rp50 juta untuk masing-masing subak. Selain itu Pemprov Bali juga membiayai untuk pembinaan sekaa-sekaa (kelompok) kesenian serta membiayai pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang dilaksanakan setiap tahun.
"Kalau sebagian saja biaya tersebut bisa didapat dari pemerintah pusat, maka ada banyak hal lain yang bisa dilakukan Pemprov Bali khususnya dalam usaha pengentasan kemiskinan," ujar Pastika.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Putu Sudiartana mengatakan tujuan utamanya datang ke Bali dalam masa reses ini adalah dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi III yang membidangi masalah hukum untuk melakukan sosialisasi dan mencari masukan yang berkaitan dengan undang-undang dan berbagai peraturan yang sudah berlaku maupun perundang-undangan yang sedang disusun.
Akan tetapi, ia merasa ada hal yang lebih penting yang harus dia sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali, khususnya yang berkaitan dengan program-program pemerintah pusat yang berkaitan dengan masyarakat Bali.
Ia menyampaikan bahwa dirinya siap untuk mengawal semua program yang sudah diprogramkan untuk masyarakat Bali sehingga bisa sampai ke masyarakat paling bawah.
"Agar semua dana yang ada di pemerintah pusat bisa sampai ke masyarakat Bali, saya menyarankan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk membuat program yang segaris sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran," katanya.
Sudiartana juga menyarankan agar semua usulan dibuat di kabupaten/kota, dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi sehingga terjadi sinergi program dari tingkat paling bawah sampai ke pusat.
Untuk dana pelestarian budaya, ia juga berjanji akan memperjuangkan kepada kementerian terkait, demikian juga dengan program-program lain seperti kesehatan, pendidikan maupun pembangunan-pembangunan fisik yang masih dibutuhkan seperti dermaga dan waduk. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Untuk bisa melestarikan budaya yang ada, kami meminta pemerintah pusat juga ikut bertanggung jawab dan membiayai pelestarian budaya Bali," kata Pastika dalam rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana, di Denpasar, Senin.
Pastika mengemukakan selama ini semua biaya yang dibutuhkan untuk melestarikan budaya Bali diambil dari dana APBD yang jumlahnya cukup besar. Setiap tahun, pemerintah harus menyalurkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 1.488 desa pakraman (desa adat) sebesar Rp100 juta per desa dan pada 2015 meningkat menjadi Rp200 juta per desa.
Untuk pelestarian subak, Pemprov Bali juga menggelontorkan dana sebesar Rp50 juta untuk masing-masing subak. Selain itu Pemprov Bali juga membiayai untuk pembinaan sekaa-sekaa (kelompok) kesenian serta membiayai pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang dilaksanakan setiap tahun.
"Kalau sebagian saja biaya tersebut bisa didapat dari pemerintah pusat, maka ada banyak hal lain yang bisa dilakukan Pemprov Bali khususnya dalam usaha pengentasan kemiskinan," ujar Pastika.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Putu Sudiartana mengatakan tujuan utamanya datang ke Bali dalam masa reses ini adalah dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi III yang membidangi masalah hukum untuk melakukan sosialisasi dan mencari masukan yang berkaitan dengan undang-undang dan berbagai peraturan yang sudah berlaku maupun perundang-undangan yang sedang disusun.
Akan tetapi, ia merasa ada hal yang lebih penting yang harus dia sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali, khususnya yang berkaitan dengan program-program pemerintah pusat yang berkaitan dengan masyarakat Bali.
Ia menyampaikan bahwa dirinya siap untuk mengawal semua program yang sudah diprogramkan untuk masyarakat Bali sehingga bisa sampai ke masyarakat paling bawah.
"Agar semua dana yang ada di pemerintah pusat bisa sampai ke masyarakat Bali, saya menyarankan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk membuat program yang segaris sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran," katanya.
Sudiartana juga menyarankan agar semua usulan dibuat di kabupaten/kota, dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi sehingga terjadi sinergi program dari tingkat paling bawah sampai ke pusat.
Untuk dana pelestarian budaya, ia juga berjanji akan memperjuangkan kepada kementerian terkait, demikian juga dengan program-program lain seperti kesehatan, pendidikan maupun pembangunan-pembangunan fisik yang masih dibutuhkan seperti dermaga dan waduk. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015