Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo meminta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) menyederhanakan dan mempercepat pelayanan perizinan investasi di Indonesia.
"Peresmian PTSP BKPM ini baru langkah awal, berikutnya saya perintahkan untuk menyederhanakan dan mempercepat sehingga tidak ruwet," kata Presiden Joko Widodo saat peresmian PTSP BKPM di Jakarta, Senin.
Presiden mencontohkan perizinan untuk investasi 'power plan' memerlukan 52 izin dan waktu yang diperlukan 930 hari.
"Buat saya ini tidak bisa didiamkan, harus diperbaiki sehingga masalah listrik di kota/kabupaten bisa diatasi," kata Presiden yang mengenakan kemeja batik coklat dan celana hitam.
Ia juga meminta PTSP BKPM agar mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk dalam rangka transparansi sehingga pemohon izin dapat mengetahui proses perizinan yang diajukannya.
Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta kementerian-lembaga tidak menonjolkan egosektoralnya tapi bantu-membantu untuk meningkatkan investasi di Indonesia.
Menurut dia, dengan investasi diharapkan pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun mendatang mencapai lebih dari 7,0 persen.
"Negara lain pertumbuhannya tahun ini turun, kita tahun ini 5,1 persen, kita targettkan 5,6-5,8 persen dimana kuncinya antara lain realisasi APBN dan investasi," katanya.
Tampak hadir dalam acara itu antara lain Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Keterangan BKPM di Jakarta, Senin, menyebutkan titik awal terbentuknya PTSP Pusat itu adalah Instruksi Presiden agar investor dalam mengurus perizinan tidak perlu keluar masuk kementerian tetapi cukup datang ke layanan itu.
Setelah itu, koordinasi antarkementerian/lembaga dilakukan hingga akhirnya 22 kementerian/lembaga mendelegasikan wewenangg penerbitan izin kepada BKPM dan menugaskan pejabatnya di layanan itu.
Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan BKPM dan kementerain/lembaga sudah siap untuk melayani proses perizinan seluruh bidang usaha.
"Investor akan dipermudah dari sisi layanan perizinan dengan tidak lagi mengelilingi Jakarta atau mendatangi berbagai kementerian/lembaga," kata Franky. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Peresmian PTSP BKPM ini baru langkah awal, berikutnya saya perintahkan untuk menyederhanakan dan mempercepat sehingga tidak ruwet," kata Presiden Joko Widodo saat peresmian PTSP BKPM di Jakarta, Senin.
Presiden mencontohkan perizinan untuk investasi 'power plan' memerlukan 52 izin dan waktu yang diperlukan 930 hari.
"Buat saya ini tidak bisa didiamkan, harus diperbaiki sehingga masalah listrik di kota/kabupaten bisa diatasi," kata Presiden yang mengenakan kemeja batik coklat dan celana hitam.
Ia juga meminta PTSP BKPM agar mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk dalam rangka transparansi sehingga pemohon izin dapat mengetahui proses perizinan yang diajukannya.
Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta kementerian-lembaga tidak menonjolkan egosektoralnya tapi bantu-membantu untuk meningkatkan investasi di Indonesia.
Menurut dia, dengan investasi diharapkan pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun mendatang mencapai lebih dari 7,0 persen.
"Negara lain pertumbuhannya tahun ini turun, kita tahun ini 5,1 persen, kita targettkan 5,6-5,8 persen dimana kuncinya antara lain realisasi APBN dan investasi," katanya.
Tampak hadir dalam acara itu antara lain Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Keterangan BKPM di Jakarta, Senin, menyebutkan titik awal terbentuknya PTSP Pusat itu adalah Instruksi Presiden agar investor dalam mengurus perizinan tidak perlu keluar masuk kementerian tetapi cukup datang ke layanan itu.
Setelah itu, koordinasi antarkementerian/lembaga dilakukan hingga akhirnya 22 kementerian/lembaga mendelegasikan wewenangg penerbitan izin kepada BKPM dan menugaskan pejabatnya di layanan itu.
Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan BKPM dan kementerain/lembaga sudah siap untuk melayani proses perizinan seluruh bidang usaha.
"Investor akan dipermudah dari sisi layanan perizinan dengan tidak lagi mengelilingi Jakarta atau mendatangi berbagai kementerian/lembaga," kata Franky. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015