Surabaya (Antara Bali) - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp48 triliun pada 2015 untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur dan transportasi guna pengembangan usaha sehingga menjadi motor penggerak pembangunan.
"Misalnya KAI, Pelindo, untuk BUMN Rp48 triliun, artinya diberikan PMN (Penyertaan Modal Negara), misalkan Pelindo berapa misal Rp5 triliun untuk equity yang ada bisa tujuh kali, nanti bisa bergulir, yang karya karya seperti Hutama Karya. Jadi motornya ada di BUMN," kata Presiden Joko Widodo di sela-sela peninjauan terminal penumpang Gerbang Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Sabtu petang.
Presiden mengatakan bila dana tersebut diberikan kepada BUMN maka putaran ekonominya akan lebih besar dibandingkan proyek tersebut dikerjakan oleh kementerian.
Sementara BUMN yang infrastruktur akan didorong dengan PNM, maka BUMN lainnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menarik deviden sehingga dananya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis.
"Kita bicara BUMN yang infrastruktur, BUMN lain deviden tidak diambil. Tidak dimintai deviden dan harus jadi motor pembangunan," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan BUMN lainnya, akan dilihat bagaimana pola manajemennya. Bila kualitasnya terus meningkat maka pemerintah juga akan memberikan bantuan serupa. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Misalnya KAI, Pelindo, untuk BUMN Rp48 triliun, artinya diberikan PMN (Penyertaan Modal Negara), misalkan Pelindo berapa misal Rp5 triliun untuk equity yang ada bisa tujuh kali, nanti bisa bergulir, yang karya karya seperti Hutama Karya. Jadi motornya ada di BUMN," kata Presiden Joko Widodo di sela-sela peninjauan terminal penumpang Gerbang Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Sabtu petang.
Presiden mengatakan bila dana tersebut diberikan kepada BUMN maka putaran ekonominya akan lebih besar dibandingkan proyek tersebut dikerjakan oleh kementerian.
Sementara BUMN yang infrastruktur akan didorong dengan PNM, maka BUMN lainnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menarik deviden sehingga dananya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis.
"Kita bicara BUMN yang infrastruktur, BUMN lain deviden tidak diambil. Tidak dimintai deviden dan harus jadi motor pembangunan," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan BUMN lainnya, akan dilihat bagaimana pola manajemennya. Bila kualitasnya terus meningkat maka pemerintah juga akan memberikan bantuan serupa. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015