Semarapura (Antara Bali) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung, Bali, Wayan Baru memprotes masalah perbaikan dan perawatan (Doking) Kapal Roro Nusa Jaya Abadi yang molor tidak sesuai jadwal.
"Kondisi demikian menimbulkan keluhan masyarakat karena kapal yang satu-satunya melayani jalur pelayaran Padangbai-Nusa Penida, sebuah Pulau yang terpisah dengan daratan Bali yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Klungkung," kata Wayan Baru, Selasa.
Ia mengatakan, kapal milik Pemkab Klungkung itu mengalami perbaikan sebulan lebih dari 16 November hingga 21 Desember dan baru beroperasi sejak Senin (22/12).
"Saya dapat laporan kalau mesin cadangan kapal Roro itu tidak diperbaiki di tempat kapal itu didoking di Surabaya," ujar I Wayan Baru.
Ia menjelaskan, perbaikan mesin cadagan tersebut akan dilakukan setelah kapal Roro Nusa Jaya Abadi tiba di Nusa Penida. Jika hal itu benar jelas menyalahi prosedur.
"Buat apa ada doking kalau akhirnya akan diperbaiki di Nusa Penida," ujar Wayan Baru.
Masalahnya teknis siapa yang akan melakukan perbaikan di Nusa Penida. Tidak dilakukan perbaikan terhadap mesin cadangan kapal itu karena waktu yang mepet. Sebab sesuai target roro mestinya sudah selesai doking 16 Desember 2014.
Namun kenyataannya Roro baru tiba langsung beroprasi. Kalau ini benar jelas menyalahi prosudur dan tidak dibenarkan. Terlebih lagi masalah doking adalah menyangkut soal keselamatan penumpang.
"Ini masalah keselamatan nyawa orang banyak jangan main-main, ujar pria berbadan gempal asal Nusa Penida tersebut.
Ia juga mengakui molornya doking kapal roro sempat membuat sejumlah warga Nusa Penida berang, karena dengan tidak adanya roro menjelang Hari Raya Gaungan dan Kuningan membuat harga sembako di Nusa Penida mengalami kenaikan.
Untuk mengantisipasi hal itu kemudian pengerjaan doking roro dikebut. Mestinya apapun alasanya kapal roro harus tetap dilakukan doking sesuai ketentuan. jangan sampai ada pengerjaan yang dikurangi.
Terlebih masalah doking sudah ada kontrak kerja antara Dinas Perhubungan selaku pengelola kapal roro dengan pemenang tender yang melakukan doking.
Untuk itu pihaknya akan memanggil Dinas Perhubungan Klungkung untuk menggelar rapat kerja. "Tidak hanya Dishub yang kita akan panggil, namun semua Kepala Dinas untuk rapat kerja," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kondisi demikian menimbulkan keluhan masyarakat karena kapal yang satu-satunya melayani jalur pelayaran Padangbai-Nusa Penida, sebuah Pulau yang terpisah dengan daratan Bali yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Klungkung," kata Wayan Baru, Selasa.
Ia mengatakan, kapal milik Pemkab Klungkung itu mengalami perbaikan sebulan lebih dari 16 November hingga 21 Desember dan baru beroperasi sejak Senin (22/12).
"Saya dapat laporan kalau mesin cadangan kapal Roro itu tidak diperbaiki di tempat kapal itu didoking di Surabaya," ujar I Wayan Baru.
Ia menjelaskan, perbaikan mesin cadagan tersebut akan dilakukan setelah kapal Roro Nusa Jaya Abadi tiba di Nusa Penida. Jika hal itu benar jelas menyalahi prosedur.
"Buat apa ada doking kalau akhirnya akan diperbaiki di Nusa Penida," ujar Wayan Baru.
Masalahnya teknis siapa yang akan melakukan perbaikan di Nusa Penida. Tidak dilakukan perbaikan terhadap mesin cadangan kapal itu karena waktu yang mepet. Sebab sesuai target roro mestinya sudah selesai doking 16 Desember 2014.
Namun kenyataannya Roro baru tiba langsung beroprasi. Kalau ini benar jelas menyalahi prosudur dan tidak dibenarkan. Terlebih lagi masalah doking adalah menyangkut soal keselamatan penumpang.
"Ini masalah keselamatan nyawa orang banyak jangan main-main, ujar pria berbadan gempal asal Nusa Penida tersebut.
Ia juga mengakui molornya doking kapal roro sempat membuat sejumlah warga Nusa Penida berang, karena dengan tidak adanya roro menjelang Hari Raya Gaungan dan Kuningan membuat harga sembako di Nusa Penida mengalami kenaikan.
Untuk mengantisipasi hal itu kemudian pengerjaan doking roro dikebut. Mestinya apapun alasanya kapal roro harus tetap dilakukan doking sesuai ketentuan. jangan sampai ada pengerjaan yang dikurangi.
Terlebih masalah doking sudah ada kontrak kerja antara Dinas Perhubungan selaku pengelola kapal roro dengan pemenang tender yang melakukan doking.
Untuk itu pihaknya akan memanggil Dinas Perhubungan Klungkung untuk menggelar rapat kerja. "Tidak hanya Dishub yang kita akan panggil, namun semua Kepala Dinas untuk rapat kerja," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014