Jakarta (Antara Bali) - Indonesia diharapkan bisa menjadi produsen
biofuel terbesar karena memiliki potensi kehutanan yang besar sebagai
basis bahan baku biofuel.
Penasihat Senior Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan IB Putera Parthama di Jakarta, Kamis, mengatakan Indonesia memiliki banyak potensi bahan bakar alternatif dari kehutanan, seperti geothermal, tenaga air, dan biofuel.
"Kami harapkan ke depan Indonesia menjadi Middle East untuk biofuel," katanya usai lokakarya kemitraan untuk solusi regional program pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan United Nation-Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN).
Ia mengatakan potensi bahan baku untuk biofuel di Indonesia terutama dari hasil kehutanan sangat besar, termasuk untuk menghasilkan etanol dan metanol.
Menurut dia, selain kemauan politik untuk mendorong pengembangan biofuel, juga perlu ada penguasaan teknologi untuk menghasilkan biofuel maupun biomass yang efisien.
Dalam lokakarya yang dihadiri banyak pakar dunia tersebut, kata dia, ada perusahaan Amerika Serikat, GE, misalnya telah memiliki teknologi untuk menghasilkan biofuel maupun biomass yang efisien.
"Bisa saja Kementerian Lingkungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan fasilitas pengolahan biofuel di setiap hutan tanaman energi," katanya.
Selain itu, dalam pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang energi, ia juga menyinggung pentingnya mengoptimalkan potensial geothermal sebagai bahan bakar energi alternatif pengganti energi fosil.
"Selama ini kegiatan penambangan geothermal terkendala izin dan prinsip kehati-hatian," katanya
Namun soal perizinan, Putra perkirakan semakin mudah terkait sudah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, meskipun prinsip kehati-hatian akan tetap dipegang karena terkait penggunaan hutan.
Lebih jauh Ketua Dewan UN-SDNS Mari Elka Pangestu mengatakan lokarya regional untuk pembangunan berkelanjutan tersebut secara khusus ditujukan untuk membantu Indonesia mencapai tujuan penurunan emisi gas karbon sebesar 26 persen pada 2020.
"Lokakarya ini menghasilkan rencana aksi dan usul untuk membantu Indonesia menurunkan emisi gas karbon, baik di bidang transportasi, energi, gedung, dan pariwisata," katanya.
Kehutanan menjadi perhatian, lanjut mantan Menteri Perdagangan itu karena 87 persen masalah penurunan emisi bisa dilakukan dari sektor kehutanan.
Berbagai rekomendasi dan rencana tindak program pembangunan berkelanjutan dengan tujuan penurunan karbon itu, juga akan dibagi ke negara anggota lainnya di kawasan Asia Pasifik, kata Mari.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Penasihat Senior Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan IB Putera Parthama di Jakarta, Kamis, mengatakan Indonesia memiliki banyak potensi bahan bakar alternatif dari kehutanan, seperti geothermal, tenaga air, dan biofuel.
"Kami harapkan ke depan Indonesia menjadi Middle East untuk biofuel," katanya usai lokakarya kemitraan untuk solusi regional program pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan United Nation-Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN).
Ia mengatakan potensi bahan baku untuk biofuel di Indonesia terutama dari hasil kehutanan sangat besar, termasuk untuk menghasilkan etanol dan metanol.
Menurut dia, selain kemauan politik untuk mendorong pengembangan biofuel, juga perlu ada penguasaan teknologi untuk menghasilkan biofuel maupun biomass yang efisien.
Dalam lokakarya yang dihadiri banyak pakar dunia tersebut, kata dia, ada perusahaan Amerika Serikat, GE, misalnya telah memiliki teknologi untuk menghasilkan biofuel maupun biomass yang efisien.
"Bisa saja Kementerian Lingkungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan fasilitas pengolahan biofuel di setiap hutan tanaman energi," katanya.
Selain itu, dalam pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang energi, ia juga menyinggung pentingnya mengoptimalkan potensial geothermal sebagai bahan bakar energi alternatif pengganti energi fosil.
"Selama ini kegiatan penambangan geothermal terkendala izin dan prinsip kehati-hatian," katanya
Namun soal perizinan, Putra perkirakan semakin mudah terkait sudah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, meskipun prinsip kehati-hatian akan tetap dipegang karena terkait penggunaan hutan.
Lebih jauh Ketua Dewan UN-SDNS Mari Elka Pangestu mengatakan lokarya regional untuk pembangunan berkelanjutan tersebut secara khusus ditujukan untuk membantu Indonesia mencapai tujuan penurunan emisi gas karbon sebesar 26 persen pada 2020.
"Lokakarya ini menghasilkan rencana aksi dan usul untuk membantu Indonesia menurunkan emisi gas karbon, baik di bidang transportasi, energi, gedung, dan pariwisata," katanya.
Kehutanan menjadi perhatian, lanjut mantan Menteri Perdagangan itu karena 87 persen masalah penurunan emisi bisa dilakukan dari sektor kehutanan.
Berbagai rekomendasi dan rencana tindak program pembangunan berkelanjutan dengan tujuan penurunan karbon itu, juga akan dibagi ke negara anggota lainnya di kawasan Asia Pasifik, kata Mari.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014