Jakarta (Antara Bali) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah Kabinet Kerja Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berlangsung dua pekan lebih.
"Ke sini (KPK) berkaitan dengan LHKPN bersama dukungan KPK sehingga kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan transparan serta tata kelola laut yang berkelanjutan dan lestari," katanya di Jakarta, Selasa.
Meski begitu Menteri tidak membeberkan berapa besar kekayaan yang dilaporkan ke KPK, namun menyerahkannya ke "accounting" (akuntansi) untuk menjelaskannya.
"Saya nggak tahu, yang tahu akuntansi saya. Dia yang akan menjawabnya. Pasti juga akan diumumkan," katanya.
Menteri mangakui bahwa dia hanya sebagai pekerja, sehingga tidak pernah menghitung apa yang dipunyainya walaupun secara keseluruhan jumlahnya banyak.
Lagi-lagi, Menteri ketika didesak wartawan mengonfirmasi soal banyaknya harta yang dimiliki hanya menjawab, "Saya tidak attach sama material thing.".
Sebelum Menteri Susi Pudjiastuti, beberapa penyelenggara negara Kabinet Kerja yang telah memasukkan LHKPN yaitu Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), dan Anak Agung Ngurah Puspayoga (Menteri Koperasi-UMKM).
Selain itu, Yuddy Chrisnandi (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi), Nila Djuwita Moeloek (Menteri Kesehatan), Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) serta Sofyan Djalil (Menko Perekonomian).
Di hari yang sama Senin (10/11) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono juga telah melaporkan kekayaan melalui utusannya. Begitupun dengan 23 anggota DPR.
Di Surabaya (10/11), Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa telah lima orang lebih menteri yang menyerahkan LHKPN ke KPK, namun pihaknya tidak membatasi waktunya.
"Sudah lima orang lebih, tapi kita tidak membatasi waktunya, kita akan berikan waktu seluas-luasnya," katanya setelah memberi pengarahan pada Kongres Pelajar Nusantara yang dihadiri seribu pelajar se-Indonesia di Surabaya (8-12/11). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Ke sini (KPK) berkaitan dengan LHKPN bersama dukungan KPK sehingga kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan transparan serta tata kelola laut yang berkelanjutan dan lestari," katanya di Jakarta, Selasa.
Meski begitu Menteri tidak membeberkan berapa besar kekayaan yang dilaporkan ke KPK, namun menyerahkannya ke "accounting" (akuntansi) untuk menjelaskannya.
"Saya nggak tahu, yang tahu akuntansi saya. Dia yang akan menjawabnya. Pasti juga akan diumumkan," katanya.
Menteri mangakui bahwa dia hanya sebagai pekerja, sehingga tidak pernah menghitung apa yang dipunyainya walaupun secara keseluruhan jumlahnya banyak.
Lagi-lagi, Menteri ketika didesak wartawan mengonfirmasi soal banyaknya harta yang dimiliki hanya menjawab, "Saya tidak attach sama material thing.".
Sebelum Menteri Susi Pudjiastuti, beberapa penyelenggara negara Kabinet Kerja yang telah memasukkan LHKPN yaitu Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), dan Anak Agung Ngurah Puspayoga (Menteri Koperasi-UMKM).
Selain itu, Yuddy Chrisnandi (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi), Nila Djuwita Moeloek (Menteri Kesehatan), Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) serta Sofyan Djalil (Menko Perekonomian).
Di hari yang sama Senin (10/11) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono juga telah melaporkan kekayaan melalui utusannya. Begitupun dengan 23 anggota DPR.
Di Surabaya (10/11), Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa telah lima orang lebih menteri yang menyerahkan LHKPN ke KPK, namun pihaknya tidak membatasi waktunya.
"Sudah lima orang lebih, tapi kita tidak membatasi waktunya, kita akan berikan waktu seluas-luasnya," katanya setelah memberi pengarahan pada Kongres Pelajar Nusantara yang dihadiri seribu pelajar se-Indonesia di Surabaya (8-12/11). (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014