Jakarta (Antara Bali) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan
pemerintahan Joko Widodo berkomitmen untuk menaikkan anggaran pertahanan
mencapai 1,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Presiden Jokowi konsisten akan memodernisasi alutsista dengan menaikkan 1,5 persen dalam visi dan misinya," kata Menhan dalam seminar internasional bertema "Exploring Defence Offset in Indonesia: Expectation, Partnership and Strategy of Engagement" di Gedung GPN JIEXpo Kemayoran, Kamis.
"Saat ini jumlah anggaran pertahanan Indonesia baru mencapai Rp83 triliun atau sekitar 0,8 persen dari APBN. Angka sebesar ini dinilai belum cukup untuk meningkatkan pertahanan nasional lantaran wilayah Indonesia yang demikian luas.
Ia mengatakan kebijakan pengembangan alutsista merupakan amanat UU.
Ryamizard mengatakan, berdasarkan pengalaman krisis ekonomi pada 1998 mengakibatkan pemerintah lambat mengembangkan alutsista dan keamanan.
"Selama kurun waktu 2010-2014 anggaran pertahanan Indonesia naik sampai 400 persen. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang," kata Menhan.
Dalam pengembangan teknologi alat utama sistem pertahanan (Alutsista) ke depannya juga harus diperhatikan dengan pengembangan alat pertahanan buatan dalam negeri.
Dengan demikian, segala potensi dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung penguatan pertahanan nasional dan ekonomi.
"Modernisasi dan perkembangan industri pertahanan juga harus meningkatkan penggunaan kandungan lokal. Kita perlu kemandirian alutsista, sehingga tak tergantung alutsista dari luar," tuturnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Presiden Jokowi konsisten akan memodernisasi alutsista dengan menaikkan 1,5 persen dalam visi dan misinya," kata Menhan dalam seminar internasional bertema "Exploring Defence Offset in Indonesia: Expectation, Partnership and Strategy of Engagement" di Gedung GPN JIEXpo Kemayoran, Kamis.
"Saat ini jumlah anggaran pertahanan Indonesia baru mencapai Rp83 triliun atau sekitar 0,8 persen dari APBN. Angka sebesar ini dinilai belum cukup untuk meningkatkan pertahanan nasional lantaran wilayah Indonesia yang demikian luas.
Ia mengatakan kebijakan pengembangan alutsista merupakan amanat UU.
Ryamizard mengatakan, berdasarkan pengalaman krisis ekonomi pada 1998 mengakibatkan pemerintah lambat mengembangkan alutsista dan keamanan.
"Selama kurun waktu 2010-2014 anggaran pertahanan Indonesia naik sampai 400 persen. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang," kata Menhan.
Dalam pengembangan teknologi alat utama sistem pertahanan (Alutsista) ke depannya juga harus diperhatikan dengan pengembangan alat pertahanan buatan dalam negeri.
Dengan demikian, segala potensi dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung penguatan pertahanan nasional dan ekonomi.
"Modernisasi dan perkembangan industri pertahanan juga harus meningkatkan penggunaan kandungan lokal. Kita perlu kemandirian alutsista, sehingga tak tergantung alutsista dari luar," tuturnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014