Denpasar (Antara Bali) - Pengamat masalah pertanian dari Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia menilai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sangat strategis bagi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan tiga sasaran yakni ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan.
"Dengan UU Pangan itu mampu menjadi payung bagi pemerintahan Jokowi untuk memberikan prioritas terhadap pembangunan bidang pertanian," kata Prof Windia yang juga Ketua Pusat Penelitian Subak Unud di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan pembangunan pertanian mendapat prioritas itu sangat memungkinkan, mengingat Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke dikenal sebagai daerah yang subur dan curah hujan yang tinggi.
Dengan demikian tanaman apa saja yang dikembangkan akan tumbuh dan sanggup memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya.
Windia mengingatkan, dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan yang menjadi janji dan tekad Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla saat masa kampanye yang diharapkan dapat terealisasi dalam lima tahun mendatang.
Windia mengharapkan potensi bidang pertanian yang besar di Indonesia itu bisa diolah dalam mewujudkan pertanian yang berdaulat berbasis kesejajhteraan rakyat.
"Masalahnya hanya kemauan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk membangun sektor pertanian secara sungguh-sungguh," tutur Prof Windia,.
Presiden Jokowi setelah resmi dilantik dalam "teleconference" dengan Ketua Asosiasi Pupuk Organik Bali I Gede Sutapa mengungkapkan tekadnya untuk mampu menjadikan Indonesia berswasembada beras dalam kurun waktu dua-tiga tahun.
"Saya harapkan semua pihak dapat mendukung program swasembada tersebut. Para petani bekerja keras dalam mewujudkan ketahanan pangan," katanya.
Presiden juga berharap para petani seluruh Indonesia supaya giat bekerja untuk bisa memenuhi ketahanan pangan yang selama ini masih banyak impor, antara lain gula pasir, jagung, beras dan tepung terigu.
Windia mengingatkan, selama ini banyak negara yang sukses dari mengembangkan sektor pertanian, padahal potensi pertanian yang dimiliki sangat terbatas.
Hal itu sangat tergantung dari kesungguhan pemerintah dan pengelolaan hasil-hasil pertanian hingga menjadi produk siap saji.
Ia mencontohkan Selandia Baru misalnya salah satu negara agraris yang sukses dalam membangun dan mengembangkan bidang pertanian. Demikian pula Australia mampu mengekspor hasil-hasil pertaniannya ke berbagai negara.
Kedua negara itu menerapkan pengembangan sektor pertanian secara intensif yang disertai dengan pengembangan industri hilir di masing-masing kawasan pertanian.
Dengan demikian hasil pertanian langsung diolah menjadi komoditas yang siap dijual ke pasaran, termasuk ekspor.
Wayan Windia menjelaskan, kehadiran industri hilir bidang pertanian itu mampu memberikan nilai tambah bagi petani, disamping membantu dalam bidang pemasaran.
Indonesia, khususnya Bali sangat perlu meniru sistem pengembangan managemen pertanian negara yang telah maju mengembangkan negara agratis, harap Prof Windia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Dengan UU Pangan itu mampu menjadi payung bagi pemerintahan Jokowi untuk memberikan prioritas terhadap pembangunan bidang pertanian," kata Prof Windia yang juga Ketua Pusat Penelitian Subak Unud di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan pembangunan pertanian mendapat prioritas itu sangat memungkinkan, mengingat Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke dikenal sebagai daerah yang subur dan curah hujan yang tinggi.
Dengan demikian tanaman apa saja yang dikembangkan akan tumbuh dan sanggup memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya.
Windia mengingatkan, dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan yang menjadi janji dan tekad Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla saat masa kampanye yang diharapkan dapat terealisasi dalam lima tahun mendatang.
Windia mengharapkan potensi bidang pertanian yang besar di Indonesia itu bisa diolah dalam mewujudkan pertanian yang berdaulat berbasis kesejajhteraan rakyat.
"Masalahnya hanya kemauan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk membangun sektor pertanian secara sungguh-sungguh," tutur Prof Windia,.
Presiden Jokowi setelah resmi dilantik dalam "teleconference" dengan Ketua Asosiasi Pupuk Organik Bali I Gede Sutapa mengungkapkan tekadnya untuk mampu menjadikan Indonesia berswasembada beras dalam kurun waktu dua-tiga tahun.
"Saya harapkan semua pihak dapat mendukung program swasembada tersebut. Para petani bekerja keras dalam mewujudkan ketahanan pangan," katanya.
Presiden juga berharap para petani seluruh Indonesia supaya giat bekerja untuk bisa memenuhi ketahanan pangan yang selama ini masih banyak impor, antara lain gula pasir, jagung, beras dan tepung terigu.
Windia mengingatkan, selama ini banyak negara yang sukses dari mengembangkan sektor pertanian, padahal potensi pertanian yang dimiliki sangat terbatas.
Hal itu sangat tergantung dari kesungguhan pemerintah dan pengelolaan hasil-hasil pertanian hingga menjadi produk siap saji.
Ia mencontohkan Selandia Baru misalnya salah satu negara agraris yang sukses dalam membangun dan mengembangkan bidang pertanian. Demikian pula Australia mampu mengekspor hasil-hasil pertaniannya ke berbagai negara.
Kedua negara itu menerapkan pengembangan sektor pertanian secara intensif yang disertai dengan pengembangan industri hilir di masing-masing kawasan pertanian.
Dengan demikian hasil pertanian langsung diolah menjadi komoditas yang siap dijual ke pasaran, termasuk ekspor.
Wayan Windia menjelaskan, kehadiran industri hilir bidang pertanian itu mampu memberikan nilai tambah bagi petani, disamping membantu dalam bidang pemasaran.
Indonesia, khususnya Bali sangat perlu meniru sistem pengembangan managemen pertanian negara yang telah maju mengembangkan negara agratis, harap Prof Windia. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014