Jakarta (Antara Bali) - Gerakan Dekrit Rakyat minta Presiden Republik
Indonesia periode 2014-2019 Joko Widodo kelak membuat target yang ingin
dicapai dalam 100 hari kerja pemerintahannya.
"Segera buat parameter apa yang ingin diraih dalam 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," kata Arif Susanto dari Gerakan Dekrit Rakyat di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, Jokowi-JK perlu memastikan pengejawantahan program-program jangka pendek atau menunjukkan sinyal positif perubahan pada masa awal pemerintahan karena hal itu merupakan cara efektif untuk menjemput harapan dan kepercayaan rakyat.
Arif menilai belakangan ini Jokowi dan Jusuf Kalla tidak memunculkan ide baru melainkan berkutat pada perdebatan mengenai kursi kabinet.
Selain menentukan target selama 100 hari pertama masa pemerintahannya, peneliti di Indonesia Institute for Development and Democracy itu juga melihat tantangan jangka pendek Jokowi adalah menyiapkan transisi dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan yang baru dan memastikannya tidak terganjal kebijakan strategis.
"Sinkronisasi apa yang terjadi di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan awal Jokowi," katanya.
Jokowi juga dituntut untuk membentuk kabinet yang bersih dan profesional.
Besarnya dukungan rakyat adalah modal legitimasi namun legitimasi tersebut dapat runtuh bila kabinet yang dibentuk tidak memiliki integritas.
Integritas dalam kabinet diperlukan untuk menuju pemerintahan yang efektif sekaligus memiliki daya tahan untuk berhadapan dengan potensi guncangan politik.
Jokowi juga harus memenangi pertarungan melawan mafia ekonomi.
Menurut dia, Joko Widodo perlu memeriksa apakah orang-orang disekelilingnya ada yang terindikasi sebagai mafia. Arif berharap tidak ada impunitas dalam pemerintahan ini. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Segera buat parameter apa yang ingin diraih dalam 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," kata Arif Susanto dari Gerakan Dekrit Rakyat di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, Jokowi-JK perlu memastikan pengejawantahan program-program jangka pendek atau menunjukkan sinyal positif perubahan pada masa awal pemerintahan karena hal itu merupakan cara efektif untuk menjemput harapan dan kepercayaan rakyat.
Arif menilai belakangan ini Jokowi dan Jusuf Kalla tidak memunculkan ide baru melainkan berkutat pada perdebatan mengenai kursi kabinet.
Selain menentukan target selama 100 hari pertama masa pemerintahannya, peneliti di Indonesia Institute for Development and Democracy itu juga melihat tantangan jangka pendek Jokowi adalah menyiapkan transisi dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan yang baru dan memastikannya tidak terganjal kebijakan strategis.
"Sinkronisasi apa yang terjadi di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan awal Jokowi," katanya.
Jokowi juga dituntut untuk membentuk kabinet yang bersih dan profesional.
Besarnya dukungan rakyat adalah modal legitimasi namun legitimasi tersebut dapat runtuh bila kabinet yang dibentuk tidak memiliki integritas.
Integritas dalam kabinet diperlukan untuk menuju pemerintahan yang efektif sekaligus memiliki daya tahan untuk berhadapan dengan potensi guncangan politik.
Jokowi juga harus memenangi pertarungan melawan mafia ekonomi.
Menurut dia, Joko Widodo perlu memeriksa apakah orang-orang disekelilingnya ada yang terindikasi sebagai mafia. Arif berharap tidak ada impunitas dalam pemerintahan ini. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014