Bangli (Antara Bali) - DPRD Kabupaten Bangli membentuk panitia khusus atau pansus untuk menangani kekisruhan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
"Kami gerah dengan munculnya kesan saling tuding masalah PTT di Bangli ini. Menyikapi masalah ini, akhirnya dewan membentuk pansus, bahkan ada dua pansus," kata Wakil Ketua DPRD Bangli I Wayan Basma seusai sidang di gedung DPRD Bangli, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa dua pansus yang dibentuk itu adalah, pansus aparatur daerah dan pansus aset daerah. Keberadaan pansus itu diperlukan untuk menyikapi kesimpangsiuran berbagai masalah pemerintahan di Bangli, utamanya masalah kepegawaian.
Menurut dia, pansus itu dibentuk bukan bermaksud untuk mengadili pihak eksekutif, melainkan untuk melakukan penelitian ke seluruh satuan unit kerja pemerintah Bangli.
"Sesungguhnya berapa jumlah PTT diluar dari pada Surat Edaran (SE) Menpan no 5 tahun 2010? Dalam SE itu salah satu klausulnya menyatakan PTT yang diakomodir menjadi CPNS adalah per 31 Desember 2005 dan memiliki pengabdian selama setahun. Itu artinya jika ada PTT yang masuk pada 2 Januari 2005 saja sudah melanggar PP 43 tahun 2007 sebagai pengganti PP 48 tahun 2005," katanya.
Bagi Basma yang dimaksud melabrak PP 43 tahun 2007 dan SE nomor 5 tahun 2010, di Bangli tidak saja PTT yang baru masuk pada saat-saat berakhirnya jabatan Bupati Bangli sebelumnya, tapi ini terhitung dari 2 Januari 2005.
"Sebetulnya, kebijakan pemkab dengan memasukkan PTT untuk mengurangi pengangguran dan hal itu memang betul-betul dibutuhkan oleh masing-masing SKPD bagi saya tidak masalah," ujarnya.
Dia berharap pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan terkait permasalahan yang dialami di Kabupaten Bangli.
Sementara pansus mengenai aset daerah, kata Basma, juga dipandang perlu karena hingga saat ini mana yang aset daerah dan aset pribadi tidak jelas.
"Selain aset bergerak juga aset tidak bergerak milik pemda banyak yang tidak jelas. Dibentuknya pansus aset daerah dipandang perlu, selain adanya temuan BPK juga banyak tanah-tanah negara yang terlantar," kata politisi dari Partai Golkar ini.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
"Kami gerah dengan munculnya kesan saling tuding masalah PTT di Bangli ini. Menyikapi masalah ini, akhirnya dewan membentuk pansus, bahkan ada dua pansus," kata Wakil Ketua DPRD Bangli I Wayan Basma seusai sidang di gedung DPRD Bangli, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa dua pansus yang dibentuk itu adalah, pansus aparatur daerah dan pansus aset daerah. Keberadaan pansus itu diperlukan untuk menyikapi kesimpangsiuran berbagai masalah pemerintahan di Bangli, utamanya masalah kepegawaian.
Menurut dia, pansus itu dibentuk bukan bermaksud untuk mengadili pihak eksekutif, melainkan untuk melakukan penelitian ke seluruh satuan unit kerja pemerintah Bangli.
"Sesungguhnya berapa jumlah PTT diluar dari pada Surat Edaran (SE) Menpan no 5 tahun 2010? Dalam SE itu salah satu klausulnya menyatakan PTT yang diakomodir menjadi CPNS adalah per 31 Desember 2005 dan memiliki pengabdian selama setahun. Itu artinya jika ada PTT yang masuk pada 2 Januari 2005 saja sudah melanggar PP 43 tahun 2007 sebagai pengganti PP 48 tahun 2005," katanya.
Bagi Basma yang dimaksud melabrak PP 43 tahun 2007 dan SE nomor 5 tahun 2010, di Bangli tidak saja PTT yang baru masuk pada saat-saat berakhirnya jabatan Bupati Bangli sebelumnya, tapi ini terhitung dari 2 Januari 2005.
"Sebetulnya, kebijakan pemkab dengan memasukkan PTT untuk mengurangi pengangguran dan hal itu memang betul-betul dibutuhkan oleh masing-masing SKPD bagi saya tidak masalah," ujarnya.
Dia berharap pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan terkait permasalahan yang dialami di Kabupaten Bangli.
Sementara pansus mengenai aset daerah, kata Basma, juga dipandang perlu karena hingga saat ini mana yang aset daerah dan aset pribadi tidak jelas.
"Selain aset bergerak juga aset tidak bergerak milik pemda banyak yang tidak jelas. Dibentuknya pansus aset daerah dipandang perlu, selain adanya temuan BPK juga banyak tanah-tanah negara yang terlantar," kata politisi dari Partai Golkar ini.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010