Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta jajarannya untuk serius dan bersungguh-sungguh dalam menyusun rencana kerja supaya padu dengan perencanaan lainnya sehingga dapat memperbaiki predikat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
"Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Bali masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Dalam tiga tahun terakhir, kita memperoleh predikat CC dengan interpretasi cukup baik atau memadai," katanya saat menyampaikan pengarahan pada acara Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di Denpasar, Minggu malam.
Menurut dia, terkait dengan perolehan predikat itu, tentu harus dilakukan perbaikan, mulai dari mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, sampai mengawal integritas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tersebut.
"Seharusnya kita bisa lebih baik dengan predikat C itu memang lulus, tetapi pas-pasan, asal lulus. Jadi saya malu kalau kita lulus C, sekurang-kurangnya B, kalau bisa A," ujarnya.
Pihaknya mengidentifikasi penyebab perolehan predikat CC tersebut karena terdapat kelemahan berupa tidak adanya keselarasan antara rencana kerja, rencana strategis, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah (RKP) dengan rencana kerja yang dibuat di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Pastika berpandangan hal tersebut salah satunya karena yang mengerjakan bukanlah kepala SKPD, melainkan jajaran di bawahnya karena kemungkinan masih ada rasa malas pada pimpinan SKPD tertentu. "Saya minta itu tidak boleh terjadi lagi. Logikanya kepala SKPD harus lebih pintar dari eselon di bawahnya," ucapnya.
Oleh karena itu, ia meminta keterlibatan seluruh jajarannya untuk bekerja sungguh-sungguh, sehingga pada tahun-tahun mendatang predikat LAKIP yang diperoleh dapat lebih baik dibandingkan perolehan predikat 2013 yang hanya CC (cukup baik).
Pemprov Bali, tambah dia, selama ini sebenarnya sudah bekerja optimal dengan melihat catatan kemajuan yang telah dicapai. Namun tidak dipungkiri, dalam pengelolaan dan penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil, masih belum mampu mengungkapkan kinerja yang dihasilkan dengan tepat.
"Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik dan persepsi yang sama dari seluruh jajaran di Provinsi Bali. Kegiatan ini, diantaranya untuk membangun pemahaman tersebut, terlebih lagi menindaklanjuti hasil LAKIP Provinsi Bali tahun 2013," kata Pastika.
Pada acara pengarahan tersebut juga diisi pemaparan materi oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Muhammad Yusuf Ateh.
Acara itu dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Sekda Cokorda Ngurah Pemayun, kepala SKPD, dan jajaran pejabat eselon III dan IV Pemprov Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Bali masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Dalam tiga tahun terakhir, kita memperoleh predikat CC dengan interpretasi cukup baik atau memadai," katanya saat menyampaikan pengarahan pada acara Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di Denpasar, Minggu malam.
Menurut dia, terkait dengan perolehan predikat itu, tentu harus dilakukan perbaikan, mulai dari mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, sampai mengawal integritas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tersebut.
"Seharusnya kita bisa lebih baik dengan predikat C itu memang lulus, tetapi pas-pasan, asal lulus. Jadi saya malu kalau kita lulus C, sekurang-kurangnya B, kalau bisa A," ujarnya.
Pihaknya mengidentifikasi penyebab perolehan predikat CC tersebut karena terdapat kelemahan berupa tidak adanya keselarasan antara rencana kerja, rencana strategis, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah (RKP) dengan rencana kerja yang dibuat di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Pastika berpandangan hal tersebut salah satunya karena yang mengerjakan bukanlah kepala SKPD, melainkan jajaran di bawahnya karena kemungkinan masih ada rasa malas pada pimpinan SKPD tertentu. "Saya minta itu tidak boleh terjadi lagi. Logikanya kepala SKPD harus lebih pintar dari eselon di bawahnya," ucapnya.
Oleh karena itu, ia meminta keterlibatan seluruh jajarannya untuk bekerja sungguh-sungguh, sehingga pada tahun-tahun mendatang predikat LAKIP yang diperoleh dapat lebih baik dibandingkan perolehan predikat 2013 yang hanya CC (cukup baik).
Pemprov Bali, tambah dia, selama ini sebenarnya sudah bekerja optimal dengan melihat catatan kemajuan yang telah dicapai. Namun tidak dipungkiri, dalam pengelolaan dan penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil, masih belum mampu mengungkapkan kinerja yang dihasilkan dengan tepat.
"Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik dan persepsi yang sama dari seluruh jajaran di Provinsi Bali. Kegiatan ini, diantaranya untuk membangun pemahaman tersebut, terlebih lagi menindaklanjuti hasil LAKIP Provinsi Bali tahun 2013," kata Pastika.
Pada acara pengarahan tersebut juga diisi pemaparan materi oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Muhammad Yusuf Ateh.
Acara itu dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Sekda Cokorda Ngurah Pemayun, kepala SKPD, dan jajaran pejabat eselon III dan IV Pemprov Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014