Denpasar (Antara Bali) - Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dua hal penting dilakukan dengan cara membangun sistem hukum administrasi negara yang kuat dan mengembangkan budaya hukum aparatur negara.
"Dua hal itu sangat menentukan bagaimana kualitas penyelenggaraan negara untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik, " kata Hakim Agung Supandi, saat berorasi dalam peringatan HUT ke 52 Provinsi Bali, di Depasar, Sabtu.
Menurut Supandi, pergeseran dunia global mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat termasuk tuntutan atau kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai ke bawah.
Sejak gelombang reformasi bergulir tahun 1998, ujar dia, masyarakat menginginkan adanya pembenahan dan penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar di bidang politik, ekonomi dan hukum.
Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerahpun cukup beragam seperti ditunjukkan beberapa hasil survei lembaga masih adanya praktek suap dan korupsi.
Praktek tak sedap yang kerap menjadi sorotan publik itu menyangkut budaya korupsi dan suap yang hampir terjadi di semua lini. Karena itu Supandi meminta jajaran birokrasi untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi guna bisa merebut kepercayaan masyarakat.
Untuk itu, dua hal penting bisa mencegah terjadinya praktek tak terpuji tersebut yakni membangun sistem administrasi hukum yang kuat dan budaya hukum aparatur.
"Pejabat harus berani menjalankan wewenangnya, karena itu perintah hukum jika tidak, berarti dia tengah melawan perintah jabatannya. Ini sangat membahayakan sistem hukum sehingga ia harus dinonjobkan atau menjadi PNS biasa," katanya memberi contoh soal budaya hukum aparat.
"Mari kita rebut kembali kepercayaan publik, kepercayaan bisa diraih dengan melakukan perubahan yang lebih baik. Perubahan dimulai orang orang yang berani ditegakkan orang pintra dan dimenangkan oleh orang yang tulus," kata Supandi mengutip Prof Dr Paulus E Lotulung SH.merebut keadian
Terlabih, sambung dia, seperti telah disampaikan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika yang berkomitmem untuk melakukan perubahan. Diakuinya, melakukan perubahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena pasti ada kendala dihadapi sehingga diperlukan komitmen kuat aparatur untuk berubah.
Untuk melakukan perubahan internal tentunya ada yang mendukung namun ada pula yang sebaliknya sehingga Gubernur diminta Gubernur meningkatkan komunikasi secara intensif diantara jajarannya
Supandi dan Renald Kasali dihadirkan dalam ceramah dan diskusi peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dalam rangka HUT Provinsi Bali yang dihadiri ratusan pejabat di lingkungan pemprov mulai tingkat eselon IV hingga eselon I.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
"Dua hal itu sangat menentukan bagaimana kualitas penyelenggaraan negara untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik, " kata Hakim Agung Supandi, saat berorasi dalam peringatan HUT ke 52 Provinsi Bali, di Depasar, Sabtu.
Menurut Supandi, pergeseran dunia global mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat termasuk tuntutan atau kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai ke bawah.
Sejak gelombang reformasi bergulir tahun 1998, ujar dia, masyarakat menginginkan adanya pembenahan dan penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar di bidang politik, ekonomi dan hukum.
Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerahpun cukup beragam seperti ditunjukkan beberapa hasil survei lembaga masih adanya praktek suap dan korupsi.
Praktek tak sedap yang kerap menjadi sorotan publik itu menyangkut budaya korupsi dan suap yang hampir terjadi di semua lini. Karena itu Supandi meminta jajaran birokrasi untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi guna bisa merebut kepercayaan masyarakat.
Untuk itu, dua hal penting bisa mencegah terjadinya praktek tak terpuji tersebut yakni membangun sistem administrasi hukum yang kuat dan budaya hukum aparatur.
"Pejabat harus berani menjalankan wewenangnya, karena itu perintah hukum jika tidak, berarti dia tengah melawan perintah jabatannya. Ini sangat membahayakan sistem hukum sehingga ia harus dinonjobkan atau menjadi PNS biasa," katanya memberi contoh soal budaya hukum aparat.
"Mari kita rebut kembali kepercayaan publik, kepercayaan bisa diraih dengan melakukan perubahan yang lebih baik. Perubahan dimulai orang orang yang berani ditegakkan orang pintra dan dimenangkan oleh orang yang tulus," kata Supandi mengutip Prof Dr Paulus E Lotulung SH.merebut keadian
Terlabih, sambung dia, seperti telah disampaikan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika yang berkomitmem untuk melakukan perubahan. Diakuinya, melakukan perubahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena pasti ada kendala dihadapi sehingga diperlukan komitmen kuat aparatur untuk berubah.
Untuk melakukan perubahan internal tentunya ada yang mendukung namun ada pula yang sebaliknya sehingga Gubernur diminta Gubernur meningkatkan komunikasi secara intensif diantara jajarannya
Supandi dan Renald Kasali dihadirkan dalam ceramah dan diskusi peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dalam rangka HUT Provinsi Bali yang dihadiri ratusan pejabat di lingkungan pemprov mulai tingkat eselon IV hingga eselon I.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010