Denpasar (Antara Bali) - Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta menegaskan, kadernya yang terpilih menjadi anggota DPRD periopde 2014-2019 mampu menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kami harapkan anggota Dewan baru punya semangat baru dan mampu menjalankan tiga fungsi Dewan yakni legislasi, penganggaran serta pengawasan terhadap jalannya dan kinerja pemerintah. Anggota Dewan jangan loyo dalam melakukan pengawasan," katanya di sela-sela acara pembekalan anggota DPRD se-Bali dari Partai Golkar di Denpasar, Jumat.
Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali itu menambahkan spirit dan semangat pengawasan terhadap kinerja pemerintah mesti efektif dan mampu memberikan koreksi konstruktif.
Dikatakan penting juga bagi para anggota Dewan baru untuk mendapatkan tambahan pembekalan terhadap produk aturan yang dipakai landasan, misalnya menjalankan fungsi legislasi atau membuat dan menetapkan produk peraturan daerah.
"Jangan sampai apa yang diputuskan di legislatif cacat hukum. Kebijakan dan putusan harus mampu diaplikasikan di lapangan, jangan sampai salah. Jadi perlu `chek dan ricek` sebelum mengambil keputusan di lapangan," katanya.
Khusus kepada kader Golkar yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, Sudikerta berpesan agar kader partai beringin jangan sampai bermanuver dalam menjalankan tupoksinya di lembaga DPRD atau pun sebagai kader partai.
Sudikerta secara tegas mengancam jika ada kader Golkar yang bermanuver, maka kader bersangkutan akan diberi sanksi tegas mulai dari peringatan keras, pengganti antar-waktu (PAW) hingga pemecatan.
"Kader harus bekerja di wilayah masing-masing. Jangan bermanuver untuk kepentingan sendiri-sendiri. Jika itu terjadi, saya tak segan-segan mengambil tindakan dan langkah konkret," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami harapkan anggota Dewan baru punya semangat baru dan mampu menjalankan tiga fungsi Dewan yakni legislasi, penganggaran serta pengawasan terhadap jalannya dan kinerja pemerintah. Anggota Dewan jangan loyo dalam melakukan pengawasan," katanya di sela-sela acara pembekalan anggota DPRD se-Bali dari Partai Golkar di Denpasar, Jumat.
Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali itu menambahkan spirit dan semangat pengawasan terhadap kinerja pemerintah mesti efektif dan mampu memberikan koreksi konstruktif.
Dikatakan penting juga bagi para anggota Dewan baru untuk mendapatkan tambahan pembekalan terhadap produk aturan yang dipakai landasan, misalnya menjalankan fungsi legislasi atau membuat dan menetapkan produk peraturan daerah.
"Jangan sampai apa yang diputuskan di legislatif cacat hukum. Kebijakan dan putusan harus mampu diaplikasikan di lapangan, jangan sampai salah. Jadi perlu `chek dan ricek` sebelum mengambil keputusan di lapangan," katanya.
Khusus kepada kader Golkar yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, Sudikerta berpesan agar kader partai beringin jangan sampai bermanuver dalam menjalankan tupoksinya di lembaga DPRD atau pun sebagai kader partai.
Sudikerta secara tegas mengancam jika ada kader Golkar yang bermanuver, maka kader bersangkutan akan diberi sanksi tegas mulai dari peringatan keras, pengganti antar-waktu (PAW) hingga pemecatan.
"Kader harus bekerja di wilayah masing-masing. Jangan bermanuver untuk kepentingan sendiri-sendiri. Jika itu terjadi, saya tak segan-segan mengambil tindakan dan langkah konkret," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014