Denpasar (Antara Bali) - Relawan pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla memastikan tidak akan melakukan perayaan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus 2014.
"Walaupun kami yakin bahwa permohonan dari capres nomor 1 ditolak MK. Kami tidak akan melakukan perayaan karena akan membuat suasana nasional semakin terganggu," kata Koordinator Semeton Jokowi-JK Bali I Gusti Agung Putri Astrid di Denpasar, Rabu.
Selain itu, pihaknya juga akan menunggu perintah langsung dari Jokowi apa yang harus dilakukan para relawan di Bali pascaputusan tersebut.
Dia juga meminta kepada massa pendukung Gubernur DKI Jakarta itu tidak melakukan aksi yang mengganggu situasi politik di tingkat nasional.
Pihaknya berharap kepada massa pendukung kedua capres menghormati putusan MK dengan lapang dada dan mefokuskan rencana pembangunan lima tahun mendatang bersama pemerintahan yang baru.
Sementara itu, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan presiden terpilih Jokowi siap duduk bersama membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meletakkan dasar kelembagaan transisi pemerintahan yang demokratis.
"Keberlangsungan pemerintahan agar semakin mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia menjadi titik temu penting," ujanya.
Menurut Hasto, menghadapi berbagai skenario kebijakan fiskal ke depan, pengalaman 10 tahun terakhir pemerintahan SBY sangat penting untuk menjadi dasar kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk bagaimana Indonesia mampu menghadapi berbagai gejolak krisis di Amerika dan Eropa.
Dengan demikian, proses transisi memang melembagakan konsepsi "sustainability of the government". (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Walaupun kami yakin bahwa permohonan dari capres nomor 1 ditolak MK. Kami tidak akan melakukan perayaan karena akan membuat suasana nasional semakin terganggu," kata Koordinator Semeton Jokowi-JK Bali I Gusti Agung Putri Astrid di Denpasar, Rabu.
Selain itu, pihaknya juga akan menunggu perintah langsung dari Jokowi apa yang harus dilakukan para relawan di Bali pascaputusan tersebut.
Dia juga meminta kepada massa pendukung Gubernur DKI Jakarta itu tidak melakukan aksi yang mengganggu situasi politik di tingkat nasional.
Pihaknya berharap kepada massa pendukung kedua capres menghormati putusan MK dengan lapang dada dan mefokuskan rencana pembangunan lima tahun mendatang bersama pemerintahan yang baru.
Sementara itu, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan presiden terpilih Jokowi siap duduk bersama membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meletakkan dasar kelembagaan transisi pemerintahan yang demokratis.
"Keberlangsungan pemerintahan agar semakin mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia menjadi titik temu penting," ujanya.
Menurut Hasto, menghadapi berbagai skenario kebijakan fiskal ke depan, pengalaman 10 tahun terakhir pemerintahan SBY sangat penting untuk menjadi dasar kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk bagaimana Indonesia mampu menghadapi berbagai gejolak krisis di Amerika dan Eropa.
Dengan demikian, proses transisi memang melembagakan konsepsi "sustainability of the government". (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014